Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo akan memberikan sanksi tegas, bahkan pemecatan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki pandangan radikal.
"Kami memberikan sanksi tegas kepada ASN yang memiliki pandangan radikal dengan dinonjobkan, bahkan bisa dipecat saat terlibat dalam terorisme," kata Menteri Tjahjo Kumolo saat dialog kebangsaan usai peresmian Warung (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan) NKRI di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.
Menurut ia, paham radikalis tidak bisa dihadapi secara parsial, namun harus dilakukan dengan bergotong royong dan kerja sama banyak pihak.
Ia menyebutkan ada empat tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini, salah satunya adalah radikalisme dan terorisme. Tantangan ini harus dituntaskan dengan cara bergotong royong.
"Gotong royong bukan semata menjadi tugas satu instansi tertentu, tapi juga harus melibatkan semua pihak," kata Tjahjo Kumolo.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, Menteri PAN-RB, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar dialog kebangsaan di Banyuwangi mengenai radikalisme dan terorisme serta upaya-upaya pencegahan paham radikal.
Komjen Boy Rafli Amar mengatakan akan terus melibatkan semua pihak untuk bersama-sama menyampaikan kontra-narasi terhadap propaganda kalangan radikal.
"Dalam analisis pentahelix yang kami lakukan, kami ingin melibatkan semua pihak untuk turut terlibat melawan radikalisme dan terorisme ini. Semakin banyak yang terlibat, akan semakin memperkuat ketahanan bangsa ini terhadap ideologi," kata Boy Rafli Amar.
Untuk keterlibatan publik tersebut, kata Boy Rafli, juga kini menggalakkan pendirian Warung NKRI.
"Selain dengan mengajak para tokoh, kita juga menggagas Warung NKRI. Ini menjadi upaya kami, dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam mendiskusikan narasi-narasi kebangsaan untuk meng-counter propaganda kalangan radikal," ujarnya.
Warung NKRI merupakan inovasi yang dilakukan oleh BNPT. Dengan adanya Warung NKRI yang nantinya melibatkan para penyintas maupun korban terorisme itu, bisa menjadi sarana untuk mengkampanyekan narasi deradikalisasi.
"Dalam menggelar Warung NKRI ini, kami menggandeng berbagai pihak. Mulai BUMN, pengusaha sampai elemen sosial lainnya. Dengan keterlibatan semua pihak ini, tentu akan semakin luas kontra-narasi radikalisasi yang kita lakukan,' ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa Banyuwangi berkomitmen penuh dalam pencegahan radikalisme. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan merajut harmoni semua kalangan di Banyuwangi.
"Banyuwangi ini merupakan daerah dengan aneka ragam suku, agama dan budaya. Untuk itu, perlu dirajut harmoni antar semua elemen tersebut. Untuk itu, kami terus menjalin komunikasi yang intens dengan semua pihak tersebut,' ujarnya.
Dengan terjalinnya harmoni tersebut, lanjut Ipuk, akan dapat menjadi pencegah pertama terhadap beragam bentuk penyimpangan sosial. Termasuk dengan gejala radikalisme dan terorisme.
"Jika terjalin harmoni yang cukup baik, tentu akan mudah terdeteksi jika terjadi penyimpangan di tengah masyarakat. Seperti halnya gejala radikal atau teror sekalipun," ucap Ipuk. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kami memberikan sanksi tegas kepada ASN yang memiliki pandangan radikal dengan dinonjobkan, bahkan bisa dipecat saat terlibat dalam terorisme," kata Menteri Tjahjo Kumolo saat dialog kebangsaan usai peresmian Warung (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan) NKRI di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.
Menurut ia, paham radikalis tidak bisa dihadapi secara parsial, namun harus dilakukan dengan bergotong royong dan kerja sama banyak pihak.
Ia menyebutkan ada empat tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini, salah satunya adalah radikalisme dan terorisme. Tantangan ini harus dituntaskan dengan cara bergotong royong.
"Gotong royong bukan semata menjadi tugas satu instansi tertentu, tapi juga harus melibatkan semua pihak," kata Tjahjo Kumolo.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, Menteri PAN-RB, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar dialog kebangsaan di Banyuwangi mengenai radikalisme dan terorisme serta upaya-upaya pencegahan paham radikal.
Komjen Boy Rafli Amar mengatakan akan terus melibatkan semua pihak untuk bersama-sama menyampaikan kontra-narasi terhadap propaganda kalangan radikal.
"Dalam analisis pentahelix yang kami lakukan, kami ingin melibatkan semua pihak untuk turut terlibat melawan radikalisme dan terorisme ini. Semakin banyak yang terlibat, akan semakin memperkuat ketahanan bangsa ini terhadap ideologi," kata Boy Rafli Amar.
Untuk keterlibatan publik tersebut, kata Boy Rafli, juga kini menggalakkan pendirian Warung NKRI.
"Selain dengan mengajak para tokoh, kita juga menggagas Warung NKRI. Ini menjadi upaya kami, dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam mendiskusikan narasi-narasi kebangsaan untuk meng-counter propaganda kalangan radikal," ujarnya.
Warung NKRI merupakan inovasi yang dilakukan oleh BNPT. Dengan adanya Warung NKRI yang nantinya melibatkan para penyintas maupun korban terorisme itu, bisa menjadi sarana untuk mengkampanyekan narasi deradikalisasi.
"Dalam menggelar Warung NKRI ini, kami menggandeng berbagai pihak. Mulai BUMN, pengusaha sampai elemen sosial lainnya. Dengan keterlibatan semua pihak ini, tentu akan semakin luas kontra-narasi radikalisasi yang kita lakukan,' ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa Banyuwangi berkomitmen penuh dalam pencegahan radikalisme. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan merajut harmoni semua kalangan di Banyuwangi.
"Banyuwangi ini merupakan daerah dengan aneka ragam suku, agama dan budaya. Untuk itu, perlu dirajut harmoni antar semua elemen tersebut. Untuk itu, kami terus menjalin komunikasi yang intens dengan semua pihak tersebut,' ujarnya.
Dengan terjalinnya harmoni tersebut, lanjut Ipuk, akan dapat menjadi pencegah pertama terhadap beragam bentuk penyimpangan sosial. Termasuk dengan gejala radikalisme dan terorisme.
"Jika terjalin harmoni yang cukup baik, tentu akan mudah terdeteksi jika terjadi penyimpangan di tengah masyarakat. Seperti halnya gejala radikal atau teror sekalipun," ucap Ipuk. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022