Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menyambut baik kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang menurunkan biaya sertifikasi halal reguler, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dari sebelumnya antara Rp3 juta hingga Rp4 juta kini hanya Rp650 ribu.
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Lilin Nuryani mengatakan penurunan ini akan berdampak sangat positif bagi UMK.
"Ini tentunya bagus untuk UMK. Tahun lalu saja hanya empat UMK yang kami ajukan untuk sertifikasi. Dengan tarif baru, bisa jadi lebih banyak lagi," ujarnya di Kediri, Rabu.
Ia menambahkan sertifikasi halal dibutuhkan untuk menjamin produk yang dijual UMK terjamin kehalalannya. Dengan itu, pembeli pun juga bisa memastikan bahwa produk yang dibelinya juga sudah tersertifikasi halal.
Lilin juga menambahkan hingga kini surat resmi terkait dengan penurunan biaya sertifikasi halal reguler (berbayar) khususnya bagi UMK itu belum datang. Namun, sosialisasi akan dilakukan lewat zoom.
"Surat resminya belum ada, namun kami diundang ikut sosialisasi lewat zoom. Kami tentunya menyambut baik ini," katanya.
Pemkot Kediri, lanjut dia, sangat mendukung perkembangan UMK. Terlebih lagi Pemkot Kediri mempunyai fokus pengembangan ekonomi 2022.
Di Kota Kediri bahkan sudah didirikan rumah kurasi. Hal itu untuk membantu UMK dikurasi atau dinilai agar produknya laik untuk tembus pasar modern maupun pasar internasional. Pemilik UMK juga diberikan pendampingan, termasuk sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal.
Sebelumnya Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan rumah kurasi sudah lama digagas di Kota Kediri. Rumah kurasi sudah berjalan tahun 2020 hingga kini.
Wali Kota mengungkapkan awalnya mendorong dari UMK yang ada di Kota Kediri untuk masuk ke lokapasar. Dari evaluasi, produk yang dikurasi semakin banyak. Bahkan, permintaan ekspor untuk produk UMK Kota Kediri sudah ada.
"Saya sepakat bahwa UMK itu sebenarnya tidak perlu tinggi standarnya. Yang penting good looking, eye catching produk itu, rasanya masuk dan aman," ujar Wali Kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Lilin Nuryani mengatakan penurunan ini akan berdampak sangat positif bagi UMK.
"Ini tentunya bagus untuk UMK. Tahun lalu saja hanya empat UMK yang kami ajukan untuk sertifikasi. Dengan tarif baru, bisa jadi lebih banyak lagi," ujarnya di Kediri, Rabu.
Ia menambahkan sertifikasi halal dibutuhkan untuk menjamin produk yang dijual UMK terjamin kehalalannya. Dengan itu, pembeli pun juga bisa memastikan bahwa produk yang dibelinya juga sudah tersertifikasi halal.
Lilin juga menambahkan hingga kini surat resmi terkait dengan penurunan biaya sertifikasi halal reguler (berbayar) khususnya bagi UMK itu belum datang. Namun, sosialisasi akan dilakukan lewat zoom.
"Surat resminya belum ada, namun kami diundang ikut sosialisasi lewat zoom. Kami tentunya menyambut baik ini," katanya.
Pemkot Kediri, lanjut dia, sangat mendukung perkembangan UMK. Terlebih lagi Pemkot Kediri mempunyai fokus pengembangan ekonomi 2022.
Di Kota Kediri bahkan sudah didirikan rumah kurasi. Hal itu untuk membantu UMK dikurasi atau dinilai agar produknya laik untuk tembus pasar modern maupun pasar internasional. Pemilik UMK juga diberikan pendampingan, termasuk sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal.
Sebelumnya Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan rumah kurasi sudah lama digagas di Kota Kediri. Rumah kurasi sudah berjalan tahun 2020 hingga kini.
Wali Kota mengungkapkan awalnya mendorong dari UMK yang ada di Kota Kediri untuk masuk ke lokapasar. Dari evaluasi, produk yang dikurasi semakin banyak. Bahkan, permintaan ekspor untuk produk UMK Kota Kediri sudah ada.
"Saya sepakat bahwa UMK itu sebenarnya tidak perlu tinggi standarnya. Yang penting good looking, eye catching produk itu, rasanya masuk dan aman," ujar Wali Kota.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022