Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin, kembali menggelar asesmen pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administratur seiring dengan adanya perampingan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Tercatat sebanyak 22 orang pejabat eselon II dan III yang mengikuti uji kompetensi dan dimulai hari ini di Aula Kantor Pemkab Situbondo.
"Pejabat yang mengikuti asesmen adalah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak perbaikan organisasi," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Situbondo Fathor Rahman kepada wartawan di Situbondo.
Ia menjelaskan bahwa asesmen dilaksanakan sesuai dengan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2021 tentang Pembentukan Perampingan dan Pengembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Menurut Fathor, untuk pejabat eselon II akan mengikuti tes psikologi dan portofolio yang meliputi rekam jejak, visi misi sesuai dengan OPD yang dilebur atau dirampingkan.
"Sedangkan untuk pejabat eselon III dalam asesmen kali ini hanya mengikuti tes psikologi," tuturnya.
Katanya, perampingan OPD bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas dalam rangka membangun kinerja, dan atau perampingan ini untuk meningkatkan kinerja ASN di Lingkungan Pemkab Situbondo.
"Penataan seluruh pejabat ini rampung pada akhir tahun. Hasilnya akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB. Semoga awal Januari 2022 sudah rampung. Karena kalau melihat dari nomenklatur baru, anggaran OPD lama sudah bergeser ke OPD baru," ujar Fathor.
OPD yang akan mengalami peleburan yakni, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilebur dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Ketahanan Pangan dilebur dengan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) dilebur dengan Dinas Perikanan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dilebur dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang melahirkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Pejabat yang mengikuti asesmen adalah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak perbaikan organisasi," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Situbondo Fathor Rahman kepada wartawan di Situbondo.
Ia menjelaskan bahwa asesmen dilaksanakan sesuai dengan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2021 tentang Pembentukan Perampingan dan Pengembangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Menurut Fathor, untuk pejabat eselon II akan mengikuti tes psikologi dan portofolio yang meliputi rekam jejak, visi misi sesuai dengan OPD yang dilebur atau dirampingkan.
"Sedangkan untuk pejabat eselon III dalam asesmen kali ini hanya mengikuti tes psikologi," tuturnya.
Katanya, perampingan OPD bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas dalam rangka membangun kinerja, dan atau perampingan ini untuk meningkatkan kinerja ASN di Lingkungan Pemkab Situbondo.
"Penataan seluruh pejabat ini rampung pada akhir tahun. Hasilnya akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB. Semoga awal Januari 2022 sudah rampung. Karena kalau melihat dari nomenklatur baru, anggaran OPD lama sudah bergeser ke OPD baru," ujar Fathor.
OPD yang akan mengalami peleburan yakni, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilebur dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Ketahanan Pangan dilebur dengan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) dilebur dengan Dinas Perikanan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dilebur dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang melahirkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021