Puskesmas Sempu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih penghargaan zona integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penghargaan ini diserahkan secara virtual oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono, Senin.
Penyerahan tersebut dihadiri Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo; Jaksa Agung, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
"Alhamdulillah, Banyuwangi kembali meraih penghargaan Zona Integritas WBK. Kami bersyukur pemerintah pusat terus mengapresiasi kinerja Banyuwangi, khususnya upaya dalam membangun zona integritas," kata Sekda Kabupaten Banyuwangi Mujiono di Banyuwangi, Senin.
Ia menjelaskan diraihnya penghargaan ini lantaran Puskesmas Sempu dinilai telah memenuhi enam area perubahan yang telah ditetapkan pusat, meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Ia mencontohkan untuk penguatan kualitas pelayanan publik Puskesmas Sempu menggeber berbagai inovasi untuk menyajikan pelayanan yang bersih, cepat, dan mudah kepada masyarakat, di antaranya inovasi Sakina (Stop Angka Kematian Ibu dan Anak).
Program ini memberdayakan para penjual sayur keliling sebagai tenaga pemburu ibu hamil beresiko tinggi. Tugasnya mencari, menemukan, dan melaporkan ibu hamil baru dengan resiko tinggi (bumil risti) wilayah mereka berjualan.
Untuk menjalankan tugas tersebut, setiap pemburu bumil risti dibekali fasilitas dari Puskesmas berupa keranjang dagangan, sepatu boot, rompi, pulsa dan smartphone untuk mengirim informasi saat menemukan ibu hamil berisiko.
"Inovasi ini mengoptimalkan pencarian Bumil Risti hingga ke pelosok kampung. Sehingga memudahkan puskesmas dalam melakukan pengawasan. Terbukti, angka kematian ibu dan anak di wilayah Puskesmas Sempu yang dulunya cukup tinggi, kini nihil," kata Mujiono.
Puskesmas Sempu juga memiliki layanan jemput bola bagi warga sakit. Inovasi yang telah berjalan sejak 2017 itu diberi nama Calon Harapan Insan Penghuni Surga (CHIPS) yang diperuntukkan warga kurang mampu.
Dalam pelaksanaannya, Puskesmas Sempu mengidentifikasi dan menempelkan stiker khusus berisikan nomor HP driver CHIP warga miskin di wilayah kerjanya. Jika ada warga miskin sakit, para tetangga sekitar bisa melaporkan melalui nomor yang tertera di sana.
Selanjutnya, tim yang terdiri dokter dan pengmudi akan segera meluncur ke lokasi menggunakan armada motor yang telah dimodifikasi selayaknya motor patroli polisi. Tentunya dilengkapi dengan berbagai peralatan dan obat-obatan.
"Tim ini memeriksa pasien, memberikan obat gratis, dan pemantauan jika memang dibutuhkan. Bahkan jika memang perlu perawatan lebih, ambulans akan didatangkan untuk membawa pasien ke puskesmas maupun rumah sakit," katanya.
Program ini memiliki SOP pelayanan, dan jika petugas datang melebihi waktu dua jam setelah laporan masuk. Pasien tidak hanya mendapatkan pengobatan, tapi juga paket sembako.
"Inovasi-inovasi ini diapresiasi oleh pusat dan dinilai sebagai upaya perbaikan pelayan publik yang memberikan banyak aspek kemanfaatan kepada masyarakat. Selain memudahkan warga, semua layanan diberikan secara gratis tanpa pungutan apa pun," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin turut hadir memberikan arahan secara virtual. Wapres Ma'ruf berpesan agar komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif.
"Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan inklusif," kata wakil presiden.
Ia juga mengajak birokrat konsisten mengokohkan integritas individu maupun kelembagaan. Menurutnya, hadirnya aparatur negara yang berintegritas akan mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Penghargaan ini diserahkan secara virtual oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono, Senin.
Penyerahan tersebut dihadiri Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo; Jaksa Agung, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
"Alhamdulillah, Banyuwangi kembali meraih penghargaan Zona Integritas WBK. Kami bersyukur pemerintah pusat terus mengapresiasi kinerja Banyuwangi, khususnya upaya dalam membangun zona integritas," kata Sekda Kabupaten Banyuwangi Mujiono di Banyuwangi, Senin.
Ia menjelaskan diraihnya penghargaan ini lantaran Puskesmas Sempu dinilai telah memenuhi enam area perubahan yang telah ditetapkan pusat, meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Ia mencontohkan untuk penguatan kualitas pelayanan publik Puskesmas Sempu menggeber berbagai inovasi untuk menyajikan pelayanan yang bersih, cepat, dan mudah kepada masyarakat, di antaranya inovasi Sakina (Stop Angka Kematian Ibu dan Anak).
Program ini memberdayakan para penjual sayur keliling sebagai tenaga pemburu ibu hamil beresiko tinggi. Tugasnya mencari, menemukan, dan melaporkan ibu hamil baru dengan resiko tinggi (bumil risti) wilayah mereka berjualan.
Untuk menjalankan tugas tersebut, setiap pemburu bumil risti dibekali fasilitas dari Puskesmas berupa keranjang dagangan, sepatu boot, rompi, pulsa dan smartphone untuk mengirim informasi saat menemukan ibu hamil berisiko.
"Inovasi ini mengoptimalkan pencarian Bumil Risti hingga ke pelosok kampung. Sehingga memudahkan puskesmas dalam melakukan pengawasan. Terbukti, angka kematian ibu dan anak di wilayah Puskesmas Sempu yang dulunya cukup tinggi, kini nihil," kata Mujiono.
Puskesmas Sempu juga memiliki layanan jemput bola bagi warga sakit. Inovasi yang telah berjalan sejak 2017 itu diberi nama Calon Harapan Insan Penghuni Surga (CHIPS) yang diperuntukkan warga kurang mampu.
Dalam pelaksanaannya, Puskesmas Sempu mengidentifikasi dan menempelkan stiker khusus berisikan nomor HP driver CHIP warga miskin di wilayah kerjanya. Jika ada warga miskin sakit, para tetangga sekitar bisa melaporkan melalui nomor yang tertera di sana.
Selanjutnya, tim yang terdiri dokter dan pengmudi akan segera meluncur ke lokasi menggunakan armada motor yang telah dimodifikasi selayaknya motor patroli polisi. Tentunya dilengkapi dengan berbagai peralatan dan obat-obatan.
"Tim ini memeriksa pasien, memberikan obat gratis, dan pemantauan jika memang dibutuhkan. Bahkan jika memang perlu perawatan lebih, ambulans akan didatangkan untuk membawa pasien ke puskesmas maupun rumah sakit," katanya.
Program ini memiliki SOP pelayanan, dan jika petugas datang melebihi waktu dua jam setelah laporan masuk. Pasien tidak hanya mendapatkan pengobatan, tapi juga paket sembako.
"Inovasi-inovasi ini diapresiasi oleh pusat dan dinilai sebagai upaya perbaikan pelayan publik yang memberikan banyak aspek kemanfaatan kepada masyarakat. Selain memudahkan warga, semua layanan diberikan secara gratis tanpa pungutan apa pun," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin turut hadir memberikan arahan secara virtual. Wapres Ma'ruf berpesan agar komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif.
"Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan inklusif," kata wakil presiden.
Ia juga mengajak birokrat konsisten mengokohkan integritas individu maupun kelembagaan. Menurutnya, hadirnya aparatur negara yang berintegritas akan mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021