Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) menargetkan bisa merealisasikan pembangunan sebanyak satu juta unit rumah syariah di Indonesia pada tahun 2025.
Ketua ADPS Arief Sungkar melalui keterangan di Surabaya, Kamis, mengatakan sejak berdiri tahun 2013, lembaganya telah mengerjakan 1.050 proyek perumahan syariah dan menyerap hampir 5.000 tenaga kerja dan 16.000 freelancer.
"Harapannya pada tahun 2025 akan mampu membangun satu juta unit rumah dan melibatkan pekerja langsung hingga 100.000 orang," katanya usai kegiatan Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) VI DPS.
Ia mengatakan lembaganya terus berupaya meningkatkan pemahaman anggota mengenai konsep syariah dalam bisnis properti. Konsep tersebut adalah pembiayaan syariah tanpa melibatkan pihak ketiga.
"Jadi ketika ada jual beli, langsung antara penjual dan pembeli sehingga konsumen langsung beli atau mengangsur ke developer. Konsep properti syariah yang kami bangun untuk memberikan solusi masyarakat bisa membeli rumah tanpa riba," katanya.
Dalam Silaknas VI ini, pihaknya berupaya menaikkan kompetensi anggota agar naik kelas dalam mengelola bisnis properti dengan skema penjualan tanpa riba.
ADPS juga melakukan program konversi bantuan kepada pengembang yang terkena dampak pandemi sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan meskipun tanpa pendanaan dari bank.
"Tren pembelian selama pandemi bisnis properti pertumbuhannya minus 2 persen pada tahun 2020 dan pada 2021 tumbuh tetapi hanya satu digit. Sebaliknya, properti syariah selama pandemi proyek kami malah tumbuh 40 persen pada tahun 2020 dan tumbuh 50 persen pada 2021," katanya.
Hal tersebut tak lepas dari kecenderungan minat masyarakat pada produk halal dan syariah yang semakin besar. Sehingga properti syariah mengalami pertumbuhan eksponensial hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir selama pandemi.
Arief menambahkan properti syariah saat ini masih baru dan jarang orang melihat bahwa bisa membangun properti tanpa menggunakan pendanaan dari bank.
"Faktanya kami sudah berjalan sembilan tahun dan sudah banyak rumah yang kami bangun. Ini riil yang kami lakukan,"ujarnya.
Selain itu, pihaknya masih mendorong pemerintah untuk membuat Undang-Undang Properti Syariah karena ADPS sudah ada dan hadir di masyarakat.
"Orang yang bekerja di sektor nonfixed income, mereka tidak bisa beli rumah kalau menggunakan skema KPR bank. Solusinya mereka hanya bisa beli rumah di developer properti syariah, melalukan pembelian dan penjualannya yang langsung angsur ke developer tanpa menggunakan KPR bank. Kalau pemerintah jeli ini bisa membantu industri properti nasional," katanya.
Wakil Ketua Dewan Pembina ADPS Hamdan Dahyar menyebut pertumbuhan DPS cukup tinggi di Surabaya dan Makassar, bahkan di Makassar cukup signifikan dengan adanya 20 proyek.
"Kalau di Jatim ada 227 dan itu terus bertambah seiring bertambahnya member. Saat ini ADPS hadir di 29 provinsi, targetnya akan ada satu juta unit pada 2025 menyebar di seluruh provinsi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPW ADPS Jatim Komarudin menambahkan pertumbuhan properti syariah di Jatim cukup tinggi dengan adanya 227 proyek dan terus bertambah seiring penambahan anggota.
"Paling subur di Malang, Jember, Ponorogo, Kediri, dan Surabaya," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021