Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, langsung melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk menyelesaikan persoalan kartu bantuan sosial yang belum terdistribusi setelah kunjungan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Nganjuk.
"Malam ini kami rapat dengan Sekda untuk menyelesaikan PR tersebut karena kartu dan buku di BRI," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk Nafhan Tohawi, Minggu.
Pihaknya juga segera menindaklanjuti permintaan Mensos Risma agar pada Senin proses pencairan segera dilaksanakan. Hal itu juga mempercepat proses penyaluran bantun sosial.
"Jadi, target mulai besok diselesaikan, ini amanat dari bu Menteri Sosial. Mudah-mudahan bisa lancar," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan monitoring dan pemadanan data bantuan sosial di Kabupaten Nganjuk, Minggu mengungkapkan terdapat sekitar 7.000 kartu bantuan sosial di Nganjuk belum terdistribusi.
Dari data yang tersedia, untuk BPNT/kartu sembako, pada bulan September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Kemudian pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.
Pihaknya sudah meminta agar proses distribusi itu segera diselesaikan pada Senin. Seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) harus sudah menerima bantuan secara cash.
Mensos juga mengungkapkan keterlambatan penyaluran bantuan sosial mayoritas dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/ kartu sembako. Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar, karena penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.
"Kalau dibandingkan PKH, yang BPNT ini lebih lambat. PKH sudah langsung transfer cash, BPNT tergantung terhadap e-warongnya," kata dia.
Ia juga menambahkan, BPNT tersebut dari evaluasi yang telah dilakukan proses penyalurannya rata-rata semua daerah rendah. Untuk itu, pihaknya sedang mengkaji terkait dengan Perpres sehingga masyarakat bisa mengambil secara tunai dan nantinya dibelanjakan dimana pun, mengantisipasi barang yang dibeli tidak sesuai, misalnya rokok.
"Perpresnya boleh uang tunai. Nanti dia tinggal belanja dimana pun dan kami kontrol penggunaannya," kata dia.
Selain dialog terkait dengan data bantuan sosial, Mensos juga menghadiri acara penyaluran bantuan di Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk.
Mensos memberikan bantuan secara simbolis bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan bahan pokok kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada lima orang. Total bantuan sebanyak Rp28,117 miliar.
Mensos juga memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan tersebut. Karena dengan semangat mereka bisa meraih masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, anak-anak juga memberikan kejutan kepada Mensos dengan memberikan kue ulang tahun serta mendoakan agar sehat selalu. Kue itu kemudian dipotong dan diberikan kepada anak-anak tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Malam ini kami rapat dengan Sekda untuk menyelesaikan PR tersebut karena kartu dan buku di BRI," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk Nafhan Tohawi, Minggu.
Pihaknya juga segera menindaklanjuti permintaan Mensos Risma agar pada Senin proses pencairan segera dilaksanakan. Hal itu juga mempercepat proses penyaluran bantun sosial.
"Jadi, target mulai besok diselesaikan, ini amanat dari bu Menteri Sosial. Mudah-mudahan bisa lancar," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan monitoring dan pemadanan data bantuan sosial di Kabupaten Nganjuk, Minggu mengungkapkan terdapat sekitar 7.000 kartu bantuan sosial di Nganjuk belum terdistribusi.
Dari data yang tersedia, untuk BPNT/kartu sembako, pada bulan September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Kemudian pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.
Pihaknya sudah meminta agar proses distribusi itu segera diselesaikan pada Senin. Seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) harus sudah menerima bantuan secara cash.
Mensos juga mengungkapkan keterlambatan penyaluran bantuan sosial mayoritas dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/ kartu sembako. Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar, karena penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.
"Kalau dibandingkan PKH, yang BPNT ini lebih lambat. PKH sudah langsung transfer cash, BPNT tergantung terhadap e-warongnya," kata dia.
Ia juga menambahkan, BPNT tersebut dari evaluasi yang telah dilakukan proses penyalurannya rata-rata semua daerah rendah. Untuk itu, pihaknya sedang mengkaji terkait dengan Perpres sehingga masyarakat bisa mengambil secara tunai dan nantinya dibelanjakan dimana pun, mengantisipasi barang yang dibeli tidak sesuai, misalnya rokok.
"Perpresnya boleh uang tunai. Nanti dia tinggal belanja dimana pun dan kami kontrol penggunaannya," kata dia.
Selain dialog terkait dengan data bantuan sosial, Mensos juga menghadiri acara penyaluran bantuan di Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk.
Mensos memberikan bantuan secara simbolis bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan bahan pokok kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada lima orang. Total bantuan sebanyak Rp28,117 miliar.
Mensos juga memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan tersebut. Karena dengan semangat mereka bisa meraih masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, anak-anak juga memberikan kejutan kepada Mensos dengan memberikan kue ulang tahun serta mendoakan agar sehat selalu. Kue itu kemudian dipotong dan diberikan kepada anak-anak tersebut.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021