Pengusaha rumah hiburan umum (RHU) dan wisata di Kota Surabaya, Jawa Timur, diminta mempekerjakan lagi karyawannya yang dirumahkan setelah pandemi COVID-19 mulai melandai.
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Norma Yunita di Surabaya, Jumat, mengatakan pembukaan sektor wisata dan RHU saat COVID-19 mulai melandai menjadi angin segar bagi pengusaha untuk kembali menjalankan bisninya.
“Tapi, bagaimana para pekerja di dua sektor tersebut yang sebelumnya dirumahkan? Nasib mereka untuk dipekerjakan kembali kini sepenuhnya ada di tangan para pengusaha,” katanya.
Menurutnya, pengusaha harus mempekerjakan kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan, sebagai langkah membantu pemerintah memulihkan ekonomi masyarakat.
“Kami tahu sektor ekonomi hampir sebagian besar masyarakat terpukul sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Bahkan, ribuan pekerja di berbagai sektor terpaksa dirumahkan, menganggur. Ini menjadi perhatian serius dan harus ada report-nya,” ujarnya.
Ia menilai ada dua sektor yang saat ini mendapat relaksasi dari Pemkot Surabaya yakni wisata dan RHU yang menyerap banyak pekerja. Untuk itu, para pengusaha harus menyadari bahwa relaksasi diberikan bukan semata-mata untuk kepentingan pemilik modal, namun juga harus menjadi angin segar bagi para karyawan.
Semestinya, kata dia, menjadi kewajiban pengusaha untuk menarik kembali para pekerjanya yang sempat dirumahkan. Sebab, banyak dari pekerja saat dirumahkan dengan status yang tidak jelas.
“Semestinya memang kesanggupan untuk mempekerjakan kembali karyawan yang dirumahkan masuk dalam kalusul relaksasi pembukaan kembali RHU dan wisata,” katanya.
Untuk itu, ia menyarankan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pekerja ketika hendak kembali direkrut, seperti pekerja harus menyerahkan syarat yang diwajibkan Pemkot Surabaya.
“Ini terkait kelayakan kerja saat masa normalisasi pandemi COVID-19, yakni pekerja wajib sudah divaksin,” katanya.
Kemudian, pengusaha mesti memprioritaskan pekerja dengan KTP Surabaya agar memudahkan Pemkot Surabaya dalam melakukan pelacakan penyebaran COVID-19.
Untuk mendukung upaya pencegahan tersebarnya COVID-19 di tempat kerja, kata dia, pengusaha harus menyediakan sarana atau fasilitas guna penerapan protokol kesehatan.
“Protokol kesehatan ini wajib diterapkan, pengusaha RHU dan wisata bisa juga memfasilitasi sarana untuk tes usap setiap waktu yang mereka tentukan sendiri,” kata dia.
Ada 199 RHU di Kota Surabaya telah menandatangani pakta integritas pembukaan RHU pada Jumat (22/10). Isi pakta integritas, di antaranya pemilik, pengelola dan penanggung jawab RHU wajib mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pemberian barcode untuk aplikasi PeduliLindungi. Setiap pengunjung RHU wajib sudah divaksin, serta pemilik RHU juga diwajibkan mencatat identitas yang tertera di KTP pengunjung.
Untuk kapasitas RHU yang diizinkan, maksimal 75 persen dan harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Pemkot Surabaya.
"Sedangkan yang perlu dicermati pula oleh pemilik RHU yaitu aturan dari Wali Kota Surabaya tentang pelanggaran prokes. Bila ketahuan RHU melanggar prokes maka akan ditutup minimal selama 4 bulan," kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Hendry Simanjuntak.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Norma Yunita di Surabaya, Jumat, mengatakan pembukaan sektor wisata dan RHU saat COVID-19 mulai melandai menjadi angin segar bagi pengusaha untuk kembali menjalankan bisninya.
“Tapi, bagaimana para pekerja di dua sektor tersebut yang sebelumnya dirumahkan? Nasib mereka untuk dipekerjakan kembali kini sepenuhnya ada di tangan para pengusaha,” katanya.
Menurutnya, pengusaha harus mempekerjakan kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan, sebagai langkah membantu pemerintah memulihkan ekonomi masyarakat.
“Kami tahu sektor ekonomi hampir sebagian besar masyarakat terpukul sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Bahkan, ribuan pekerja di berbagai sektor terpaksa dirumahkan, menganggur. Ini menjadi perhatian serius dan harus ada report-nya,” ujarnya.
Ia menilai ada dua sektor yang saat ini mendapat relaksasi dari Pemkot Surabaya yakni wisata dan RHU yang menyerap banyak pekerja. Untuk itu, para pengusaha harus menyadari bahwa relaksasi diberikan bukan semata-mata untuk kepentingan pemilik modal, namun juga harus menjadi angin segar bagi para karyawan.
Semestinya, kata dia, menjadi kewajiban pengusaha untuk menarik kembali para pekerjanya yang sempat dirumahkan. Sebab, banyak dari pekerja saat dirumahkan dengan status yang tidak jelas.
“Semestinya memang kesanggupan untuk mempekerjakan kembali karyawan yang dirumahkan masuk dalam kalusul relaksasi pembukaan kembali RHU dan wisata,” katanya.
Untuk itu, ia menyarankan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pekerja ketika hendak kembali direkrut, seperti pekerja harus menyerahkan syarat yang diwajibkan Pemkot Surabaya.
“Ini terkait kelayakan kerja saat masa normalisasi pandemi COVID-19, yakni pekerja wajib sudah divaksin,” katanya.
Kemudian, pengusaha mesti memprioritaskan pekerja dengan KTP Surabaya agar memudahkan Pemkot Surabaya dalam melakukan pelacakan penyebaran COVID-19.
Untuk mendukung upaya pencegahan tersebarnya COVID-19 di tempat kerja, kata dia, pengusaha harus menyediakan sarana atau fasilitas guna penerapan protokol kesehatan.
“Protokol kesehatan ini wajib diterapkan, pengusaha RHU dan wisata bisa juga memfasilitasi sarana untuk tes usap setiap waktu yang mereka tentukan sendiri,” kata dia.
Ada 199 RHU di Kota Surabaya telah menandatangani pakta integritas pembukaan RHU pada Jumat (22/10). Isi pakta integritas, di antaranya pemilik, pengelola dan penanggung jawab RHU wajib mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pemberian barcode untuk aplikasi PeduliLindungi. Setiap pengunjung RHU wajib sudah divaksin, serta pemilik RHU juga diwajibkan mencatat identitas yang tertera di KTP pengunjung.
Untuk kapasitas RHU yang diizinkan, maksimal 75 persen dan harus menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Pemkot Surabaya.
"Sedangkan yang perlu dicermati pula oleh pemilik RHU yaitu aturan dari Wali Kota Surabaya tentang pelanggaran prokes. Bila ketahuan RHU melanggar prokes maka akan ditutup minimal selama 4 bulan," kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Hendry Simanjuntak.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021