Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada pemerintah kota setempat agar membuat call center atau help desk dalam rangka persiapan pemberian beasiswa pelajar SMA/SMK.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Kamis, mengatakan, call center ini sangat penting selain masalah sinkronisasi data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.
"Tujuan dibentuknya call center ini adalah, agar pelajar dari kalangan MBR yang belum menerima beasiswa bisa melapor ke call center tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak ingin ada pelajar yang putus sekolah karena tak mampu membayar. Untuk itu, ia mendukung penuh langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang ingin memberikan beasiswa untuk pelajar SMA/SMK pada 2022, sesuai dengan janji kampanyenya dulu.
Pemberian beasiswa ini, kata Khusnul, terus dimatangkan oleh Pemkot Surabaya. Terbaru adalah pertemuan antara Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya.
Pertemuan itu membahas soal sinkronisasi data pelajar dari keluarga MBR. "Tentu kami sangat bahagia. Artinya antara Pemkot Surabaya dan pemprov Jatim saling sinergi untuk kesuksesan program beasiswa bagi pelajar SMA/SMK ini. Karena muaranya sama, yakni meningkatkan SDM Surabaya dan Jawa Timur," katanya.
Seperti yang diketahui, Pemkot Surabaya sedang menyiapkan anggaran senilai Rp47 miliar pada APBD Surabaya 2022 untuk beasiswa pelajar SMA/SMK dan sederajat.
Komitmen menyediakan pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK baik negeri maupun swasta dari keluarga MBR ini, melengkapi program beasiswa CSR yang diberikan sebelumnya kepada siswa SMP.
Bahkan, lanjut dia, besaran program beasiswa CSR bagi pelajar SMP di tahun 2021 meningkat 300 persen atau sekitar Rp12,513 miliar dari tahun sebelumnya Rp4,057 miliar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Kamis, mengatakan, call center ini sangat penting selain masalah sinkronisasi data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.
"Tujuan dibentuknya call center ini adalah, agar pelajar dari kalangan MBR yang belum menerima beasiswa bisa melapor ke call center tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak ingin ada pelajar yang putus sekolah karena tak mampu membayar. Untuk itu, ia mendukung penuh langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang ingin memberikan beasiswa untuk pelajar SMA/SMK pada 2022, sesuai dengan janji kampanyenya dulu.
Pemberian beasiswa ini, kata Khusnul, terus dimatangkan oleh Pemkot Surabaya. Terbaru adalah pertemuan antara Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya.
Pertemuan itu membahas soal sinkronisasi data pelajar dari keluarga MBR. "Tentu kami sangat bahagia. Artinya antara Pemkot Surabaya dan pemprov Jatim saling sinergi untuk kesuksesan program beasiswa bagi pelajar SMA/SMK ini. Karena muaranya sama, yakni meningkatkan SDM Surabaya dan Jawa Timur," katanya.
Seperti yang diketahui, Pemkot Surabaya sedang menyiapkan anggaran senilai Rp47 miliar pada APBD Surabaya 2022 untuk beasiswa pelajar SMA/SMK dan sederajat.
Komitmen menyediakan pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK baik negeri maupun swasta dari keluarga MBR ini, melengkapi program beasiswa CSR yang diberikan sebelumnya kepada siswa SMP.
Bahkan, lanjut dia, besaran program beasiswa CSR bagi pelajar SMP di tahun 2021 meningkat 300 persen atau sekitar Rp12,513 miliar dari tahun sebelumnya Rp4,057 miliar. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021