Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyebut ada tiga dampak positif yang perlu dikawal atas Kota Surabaya, Jatim, masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.
"Selamat. Akhirnya Kota Surabaya masuk PPKM Level 1. Artinya penanganan pandemi COVID-19 yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan, jajaran pemerintah, TNI, Polri, ormas, dan berbagai elemen masyarakat itu berhasil dan efektif," kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Selasa.
Menurut Adi, tiga dampak yang dimaksud yakni, pertama, penyesuaian berbagai sektor ekonomi. Tentu semuanya itu akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan.
Untuk itu, lanjut dia, akan ada banyak penyesuaian di berbagai sektor, seperti halnya sektor usaha bisa beroperasi dengan peningkatan kapasitas pengunjung, yang semuanya telah diatur di Instruksi Mendagri.
"Tentu ini momentum pemulihan ekonomi,” ujar Adi yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.
Kedua, kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Pulihnya ekonomi akan berdampak pada pendapatan daerah, yang semuanya akan disalurkan kembali dalam berbagai program pembangunan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Tahun depan, lanjut dia, APBD Surabaya direncanakan berkekuatan lebih dari Rp10 triliun, dan kini dalam pembahasan antara Pemkot dan DPRD.
”DPRD Surabaya mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif seiring mulai pulihnya kapasitas fiskal daerah," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dari intervensi APBD harus lebih dipacu, sehingga semuanya membentuk efek bola salju yang memulihkan ekonomi rakyat.
”Saya berharap kebijakan-kebijakan pembangunan di Kota Surabaya dapat dijalankan secara efektif, setelah lebih 18 bulan lebih mengalami pelambatan,” katanya.
Ketiga, penyesuaian pada sektor sosial termasuk pendidikan. Adi meminta Pemkot Surabaya untuk mengawal dan memfasilitasi kesiapan sekolah dalam menjalankan pembelajaran tatap muka.
”Kalau ada aspek yang kurang di sekolah, bantu dan fasilitasi, sehingga sekolah siap, sehingga anak-anak kita segera kembali ke sekolah secara fisik. Ini penting untuk meminimalisasi dampak kehilangan pengetahuan akibat pembelajaran jarak jauh," katanya.
Diketahui Kota Surabaya satu di antara lima kabupaten/kota di Jawa Timur masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 berdasarkan Instruksi Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM di Jawa Bali. Kebijakan itu mulai berlaku 19 Oktober 2021.
Selain Kota Surabaya, empat kabupaten/kota di Jatim yang juga ditetapkan masuk PPKM level 1 yakni Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Belitar dan Kota Pasuruan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Selamat. Akhirnya Kota Surabaya masuk PPKM Level 1. Artinya penanganan pandemi COVID-19 yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan, jajaran pemerintah, TNI, Polri, ormas, dan berbagai elemen masyarakat itu berhasil dan efektif," kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Selasa.
Menurut Adi, tiga dampak yang dimaksud yakni, pertama, penyesuaian berbagai sektor ekonomi. Tentu semuanya itu akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan.
Untuk itu, lanjut dia, akan ada banyak penyesuaian di berbagai sektor, seperti halnya sektor usaha bisa beroperasi dengan peningkatan kapasitas pengunjung, yang semuanya telah diatur di Instruksi Mendagri.
"Tentu ini momentum pemulihan ekonomi,” ujar Adi yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.
Kedua, kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Pulihnya ekonomi akan berdampak pada pendapatan daerah, yang semuanya akan disalurkan kembali dalam berbagai program pembangunan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Tahun depan, lanjut dia, APBD Surabaya direncanakan berkekuatan lebih dari Rp10 triliun, dan kini dalam pembahasan antara Pemkot dan DPRD.
”DPRD Surabaya mendorong kebijakan fiskal yang lebih ekspansif seiring mulai pulihnya kapasitas fiskal daerah," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dari intervensi APBD harus lebih dipacu, sehingga semuanya membentuk efek bola salju yang memulihkan ekonomi rakyat.
”Saya berharap kebijakan-kebijakan pembangunan di Kota Surabaya dapat dijalankan secara efektif, setelah lebih 18 bulan lebih mengalami pelambatan,” katanya.
Ketiga, penyesuaian pada sektor sosial termasuk pendidikan. Adi meminta Pemkot Surabaya untuk mengawal dan memfasilitasi kesiapan sekolah dalam menjalankan pembelajaran tatap muka.
”Kalau ada aspek yang kurang di sekolah, bantu dan fasilitasi, sehingga sekolah siap, sehingga anak-anak kita segera kembali ke sekolah secara fisik. Ini penting untuk meminimalisasi dampak kehilangan pengetahuan akibat pembelajaran jarak jauh," katanya.
Diketahui Kota Surabaya satu di antara lima kabupaten/kota di Jawa Timur masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 berdasarkan Instruksi Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM di Jawa Bali. Kebijakan itu mulai berlaku 19 Oktober 2021.
Selain Kota Surabaya, empat kabupaten/kota di Jatim yang juga ditetapkan masuk PPKM level 1 yakni Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Belitar dan Kota Pasuruan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021