Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja sama dengan wartawan profesional yang bekerja di perusahaan media yang menjamin kesejahteraan wartawannya.
"Dewan pers hanya bisa memberi imbauan, karena keputusan ada di tangan pemerintah daerah, yang punya anggaran," kata Hendry dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Situbondo, Jawa Timur, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa imbauan tersebut menyusul maraknya wartawan "abal-abal" yang bekerja untuk kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, lanjut dia, harus ada pendidikan literasi media kepada jajaran pemerintah daerah, mulai dari OPD, guru, camat, lurah hingga kepala desa untuk mengatasi persoalan wartawan "abal-abal" ini.
Selain itu, katanya, perlu melakukan sosialisasi ke kantor-kantor pemerintahan dan penegak hukum, sehingga nantinya bisa membedakan antara wartawan profesional dan tidak.
"Sebaiknya organisasi pers konstituen Dewan Pers aktif menyosialisasikan ke kantor-kantor pemerintah dan penegak hukum, agar mereka bisa membedakan antara wartawan profesional dan mereka yang hanya menggunakan pekerjaan wartawan untuk kepentingan pribadi," katanya.
Dengan memahami wartawan profesional, menurut Hendry, kerja sama dengan pemerintah daerah atau lainnya akan mengerucut kepada kerja sama yang yang baik, saling memberikan dedikasi untuk suksesnya pembangunan.
"Jika mereka paham, pasti mereka akan bekerja sama dengan media yg berbadan hukum, dikelola wartawan kompeten, dan perusahaan media yg menjamin kesejahteraan wartawannya," ucapnya.
Hendry mencontohkan, pemerintah daerah yang membuat aturan kerja sama dengan perusahaan media termasuk dengan yang disyaratkan Dewan Pers, yakni Pemprov Sumatera Barat, Riau, Babel dan beberapa kabupaten/kota, salah satunya di Madiun.
"Dewan Pers tidak bisa mengatur pihak lain termasuk jajaran pemerintah daerah. Karena tugas kami hanya mengatur masyarakat pers saja," tuturnya.
Ia menambahkan, sosialisasi ke daerah-daerah sebenarnya menjadi tugas Dewan Pers untuk memberikan pemahaman tentang wartawan profesional dan perusahaan media yang semestinya bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Kami ada keterbatasan tenaga dan anggaran, sehingga tidak bisa mendatangi pelosok daerah," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Dewan pers hanya bisa memberi imbauan, karena keputusan ada di tangan pemerintah daerah, yang punya anggaran," kata Hendry dalam keterangannya yang diterima ANTARA di Situbondo, Jawa Timur, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa imbauan tersebut menyusul maraknya wartawan "abal-abal" yang bekerja untuk kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, lanjut dia, harus ada pendidikan literasi media kepada jajaran pemerintah daerah, mulai dari OPD, guru, camat, lurah hingga kepala desa untuk mengatasi persoalan wartawan "abal-abal" ini.
Selain itu, katanya, perlu melakukan sosialisasi ke kantor-kantor pemerintahan dan penegak hukum, sehingga nantinya bisa membedakan antara wartawan profesional dan tidak.
"Sebaiknya organisasi pers konstituen Dewan Pers aktif menyosialisasikan ke kantor-kantor pemerintah dan penegak hukum, agar mereka bisa membedakan antara wartawan profesional dan mereka yang hanya menggunakan pekerjaan wartawan untuk kepentingan pribadi," katanya.
Dengan memahami wartawan profesional, menurut Hendry, kerja sama dengan pemerintah daerah atau lainnya akan mengerucut kepada kerja sama yang yang baik, saling memberikan dedikasi untuk suksesnya pembangunan.
"Jika mereka paham, pasti mereka akan bekerja sama dengan media yg berbadan hukum, dikelola wartawan kompeten, dan perusahaan media yg menjamin kesejahteraan wartawannya," ucapnya.
Hendry mencontohkan, pemerintah daerah yang membuat aturan kerja sama dengan perusahaan media termasuk dengan yang disyaratkan Dewan Pers, yakni Pemprov Sumatera Barat, Riau, Babel dan beberapa kabupaten/kota, salah satunya di Madiun.
"Dewan Pers tidak bisa mengatur pihak lain termasuk jajaran pemerintah daerah. Karena tugas kami hanya mengatur masyarakat pers saja," tuturnya.
Ia menambahkan, sosialisasi ke daerah-daerah sebenarnya menjadi tugas Dewan Pers untuk memberikan pemahaman tentang wartawan profesional dan perusahaan media yang semestinya bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Kami ada keterbatasan tenaga dan anggaran, sehingga tidak bisa mendatangi pelosok daerah," tuturnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021