Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menengahi polemik investasi di Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, antara PT Pelindo III (Persero) dengan mitra usahanya hingga berakhir damai.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Ketua DPD dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Pemprov Jatim, Pelindo III, dan stakeholder pelabuhan di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen, Senayan, Jumat.
Pada kesempatan itu, LaNyalla meminta Pelindo III memperhatikan dengan baik pesan Presiden Joko Widodo mengenai kemudahan dan kenyamanan investor dalam membangun negeri ini.
"Presiden menyampaikan bahwa indeks kemudahan berusaha di Indonesia harus diperbaiki. Target investasi pun harus ditingkatkan," kata LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
LaNyalla mengatakan sebagai representasi daerah, DPD berkepentingan untuk menyerap aspirasi di daerah dan memperjuangkannya di tingkat nasional. Pun halnya dengan kesejahteraan masyarakat di daerah, LaNyalla menilai DPD berkepentingan untuk mendorongnya.
"Kami ini lembaga perwakilan daerah. Jelas kami akan berpihak kepada daerah. Dalam konteks ini, jelas saya akan membela Pemprov Jawa Timur," ujarnya.
Senator Dapil Jawa Timur itu kemudian meminta penjelasan Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto.
Di hadapan LaNyalla, Boy tak menampik jika tindakan sepihak perusahaannya keliru.
"Kami membuka peluang kerja sama ini tetap berjalan. Saya melihatnya seperti itu, ada kesalahan pengajuan konsesi seluas 386,12 hektare," kata Boy.
LaNyalla kemudian meminta penegasan kepada Boy apakah siap melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja untuk membangun Jawa Timur.
"Kalau keliru, berarti kita selesaikan agar tak berlarut-larut," kata LaNyalla.
Pertemuan itu menghasilkan tujuh kesepakatan yang ditandatangani para pihak. Salah satu poin utamanya adalah pembatalan pemutusan kerja sama sepihak yang dilakukan oleh PT Pelindo III dan memulihkan hak-hak para mitra PT Pelindo III dalam pengembangan pelabuhan multipurpose Teluk Lamong.
Dalam kesepakatan itu juga tertuang jika proses penyelesaian seluruh hal tersebut paling lambat rampung pada 1 Oktober 2021. Semua progres akan dilaporkan secara berkala ke Pemprov Jatim dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Rapat yang dipandu Wakil Ketua Komite II DPD Bustami Zainuddin itu dihadiri pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Direktur Wilayah III Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RR Sri Moertiningrum, Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Desty Arlaini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek Suardika, Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto, Komisaris PT Bersama Membangun Jatim (BMJ) Erlangga Satriagung, dan Country Head FKS-PT Terminal Bangsa Mandiri (TBM) Yanuar Samron.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Ketua DPD dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Pemprov Jatim, Pelindo III, dan stakeholder pelabuhan di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen, Senayan, Jumat.
Pada kesempatan itu, LaNyalla meminta Pelindo III memperhatikan dengan baik pesan Presiden Joko Widodo mengenai kemudahan dan kenyamanan investor dalam membangun negeri ini.
"Presiden menyampaikan bahwa indeks kemudahan berusaha di Indonesia harus diperbaiki. Target investasi pun harus ditingkatkan," kata LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
LaNyalla mengatakan sebagai representasi daerah, DPD berkepentingan untuk menyerap aspirasi di daerah dan memperjuangkannya di tingkat nasional. Pun halnya dengan kesejahteraan masyarakat di daerah, LaNyalla menilai DPD berkepentingan untuk mendorongnya.
"Kami ini lembaga perwakilan daerah. Jelas kami akan berpihak kepada daerah. Dalam konteks ini, jelas saya akan membela Pemprov Jawa Timur," ujarnya.
Senator Dapil Jawa Timur itu kemudian meminta penjelasan Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto.
Di hadapan LaNyalla, Boy tak menampik jika tindakan sepihak perusahaannya keliru.
"Kami membuka peluang kerja sama ini tetap berjalan. Saya melihatnya seperti itu, ada kesalahan pengajuan konsesi seluas 386,12 hektare," kata Boy.
LaNyalla kemudian meminta penegasan kepada Boy apakah siap melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja untuk membangun Jawa Timur.
"Kalau keliru, berarti kita selesaikan agar tak berlarut-larut," kata LaNyalla.
Pertemuan itu menghasilkan tujuh kesepakatan yang ditandatangani para pihak. Salah satu poin utamanya adalah pembatalan pemutusan kerja sama sepihak yang dilakukan oleh PT Pelindo III dan memulihkan hak-hak para mitra PT Pelindo III dalam pengembangan pelabuhan multipurpose Teluk Lamong.
Dalam kesepakatan itu juga tertuang jika proses penyelesaian seluruh hal tersebut paling lambat rampung pada 1 Oktober 2021. Semua progres akan dilaporkan secara berkala ke Pemprov Jatim dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Rapat yang dipandu Wakil Ketua Komite II DPD Bustami Zainuddin itu dihadiri pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Direktur Wilayah III Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RR Sri Moertiningrum, Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Desty Arlaini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Gede Pasek Suardika, Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto, Komisaris PT Bersama Membangun Jatim (BMJ) Erlangga Satriagung, dan Country Head FKS-PT Terminal Bangsa Mandiri (TBM) Yanuar Samron.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021