Panitia Khusus DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memberikan beberapa catatan dan rekomendasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021--2026 pada rapat paripurna penetapan yang digelar secara daring dan luring di ruang sidang utama DPRD setempat, Kamis.
"Ada beberapa poin catatan yang kami sampaikan mengacu dari hasil serangkaian proses yang dilakukan pansus dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat," kata juru bicara Pansus DPRD Jember Siswono.
Ia mengatakan pansus memberikan masukan dan rekomendasi terhadap Rancangan Perda RPJMD berdasarkan substansi dari rancangan perda tersebut, yang memuat delapan isu strategis daerah dengan melalui sembilan tematik program unggulan yang merupakan komitmen politik bupati dan wakil bupati Jember.
"Perlu dilakukan penyempurnaan baseline data secara statistik serta kinerja pembangunan di masa lalu yang terkait langsung dengan pencapaian program tematik tersebut," katanya.
Menurut Siswono, DPRD berharap dalam RPJMD itu dipertegas kembali komitmen pemerintah daerah untuk mencegah kegiatan alih fungsi lahan pertanian produktif yang terjadi di Jember, dengan meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
"Perlu dipertajam lagi pada identifikasi permasalahan, isu strategis dan komitmen pemerintahan daerah dalam RPJMD, terutama berkaitan kelembagaan pendidikan, kondisi politik, kesejahteraan guru, ekonomi kreatif, dan pengembangan infrastruktur daerah," tuturnya.
Siswono juga mengingatkan bupati Jember untuk mempertegas komitmennya dalam pembangunan dan investasi dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.
"Kami berharap agar RPJMD tidak memberikan celah terhadap segala bentuk pembangunan dan investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan haram hukumnya dilakukan pemerintah daerah selama lima tahun mendatang, seperti kawasan pertambangan," katanya.
Selain itu, lanjut Siswono, dalam kerangka pendanaan pembangunan perlu dikaji lagi strategi dan target optimalisasi pendapatan melalui pajak dan sumber pendanaan lainnya, terutama dari pengembangan badan usaha dan kerja sama daerah.
"Serta efisiensi belanja yang didapat dari penghematan atas belanja, sehingga kapasitas riil pendanaan pembangunan tidak menggantungkan pada silpa," ujar politikus Partai Gerindra Jember itu.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto dalam sambutannya pada rapat paripurna itu menyampaikan terima kasih atas kerja keras anggota DPRD dalam pembahasan RPJMD dan memberikan masukan atas beberapa program kerjanya.
"Kami akan selalu bersinergi dengan melaksanakan saran dan masukan dari anggota dewan dalam RPJMD. Saya mengajak untuk melakukan pembangunan bersama-sama, mengawal dan mengevaluasi bersama," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Ada beberapa poin catatan yang kami sampaikan mengacu dari hasil serangkaian proses yang dilakukan pansus dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat," kata juru bicara Pansus DPRD Jember Siswono.
Ia mengatakan pansus memberikan masukan dan rekomendasi terhadap Rancangan Perda RPJMD berdasarkan substansi dari rancangan perda tersebut, yang memuat delapan isu strategis daerah dengan melalui sembilan tematik program unggulan yang merupakan komitmen politik bupati dan wakil bupati Jember.
"Perlu dilakukan penyempurnaan baseline data secara statistik serta kinerja pembangunan di masa lalu yang terkait langsung dengan pencapaian program tematik tersebut," katanya.
Menurut Siswono, DPRD berharap dalam RPJMD itu dipertegas kembali komitmen pemerintah daerah untuk mencegah kegiatan alih fungsi lahan pertanian produktif yang terjadi di Jember, dengan meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
"Perlu dipertajam lagi pada identifikasi permasalahan, isu strategis dan komitmen pemerintahan daerah dalam RPJMD, terutama berkaitan kelembagaan pendidikan, kondisi politik, kesejahteraan guru, ekonomi kreatif, dan pengembangan infrastruktur daerah," tuturnya.
Siswono juga mengingatkan bupati Jember untuk mempertegas komitmennya dalam pembangunan dan investasi dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan.
"Kami berharap agar RPJMD tidak memberikan celah terhadap segala bentuk pembangunan dan investasi yang berpotensi merusak lingkungan dan haram hukumnya dilakukan pemerintah daerah selama lima tahun mendatang, seperti kawasan pertambangan," katanya.
Selain itu, lanjut Siswono, dalam kerangka pendanaan pembangunan perlu dikaji lagi strategi dan target optimalisasi pendapatan melalui pajak dan sumber pendanaan lainnya, terutama dari pengembangan badan usaha dan kerja sama daerah.
"Serta efisiensi belanja yang didapat dari penghematan atas belanja, sehingga kapasitas riil pendanaan pembangunan tidak menggantungkan pada silpa," ujar politikus Partai Gerindra Jember itu.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto dalam sambutannya pada rapat paripurna itu menyampaikan terima kasih atas kerja keras anggota DPRD dalam pembahasan RPJMD dan memberikan masukan atas beberapa program kerjanya.
"Kami akan selalu bersinergi dengan melaksanakan saran dan masukan dari anggota dewan dalam RPJMD. Saya mengajak untuk melakukan pembangunan bersama-sama, mengawal dan mengevaluasi bersama," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021