Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Gitadi Tegas Supramudyo menyarankan pemerintah untuk melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali menjelang Hari Raya Idul Adha 2021.
Gitadi melalui keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Surabaya, Kamis mengatakan yang perlu diantisipasi pemerintah menjelang Idul Adha ialah tradisi pulang kampung alias mudik.
"Dalam PPKM darurat Jawa-Bali sudah terdapat aturan pembatasan yang pada dasarnya mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga yang dibutuhkan dalam konteks Idul Adha adalah mengoptimalkan implementasi dari kebijakan dan aturan-aturan PPKM," ujar Gitadi.
Menurut Gitadi, optimalisasi itu bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas yang lebih kecil, misalnya di tingkatan RT/RW, kampus, kantor, dan institusi.
Dosen FISIP Unair tersebut juga mencontohkan jika ada seseorang yang hendak atau sudah mudik, komunitas kecil yang akrab akan mengingatkan untuk tidak mudik atau isolasi mandiri usai mudik.
"Selain itu, untuk mengurangi mobilitas melalui penutupan jalur-jalur kecil, dibutuhkan kerja sama dari komunitas lokal," ucapnya.
Lebih lanjut, penyekatan hingga penutupan yang dilakukan pemerintah dan aparat sekarang ini dirasa tidak cukup. Pengajar Departemen Administrasi Publik tersebut menyarankan pemerintah untuk tetap mengantisipasi adanya masyarakat yang lolos untuk mudik saat Idul Adha.
"Berkaca pada pengalaman sebelumnya, pasti ada yang lolos karena tidak mungkin menutup semua jalan. Sehingga dibutuhkan antisipasi dalam hal ini," katanya.
"Jadi, ada baiknya di tempat tujuan mudik disediakan tes usap antigen, PCR, atau tempat isolasi yang sekiranya relatif masih bisa dijalankan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19," ujarnya, menambahkan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Gitadi melalui keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Surabaya, Kamis mengatakan yang perlu diantisipasi pemerintah menjelang Idul Adha ialah tradisi pulang kampung alias mudik.
"Dalam PPKM darurat Jawa-Bali sudah terdapat aturan pembatasan yang pada dasarnya mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga yang dibutuhkan dalam konteks Idul Adha adalah mengoptimalkan implementasi dari kebijakan dan aturan-aturan PPKM," ujar Gitadi.
Menurut Gitadi, optimalisasi itu bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas yang lebih kecil, misalnya di tingkatan RT/RW, kampus, kantor, dan institusi.
Dosen FISIP Unair tersebut juga mencontohkan jika ada seseorang yang hendak atau sudah mudik, komunitas kecil yang akrab akan mengingatkan untuk tidak mudik atau isolasi mandiri usai mudik.
"Selain itu, untuk mengurangi mobilitas melalui penutupan jalur-jalur kecil, dibutuhkan kerja sama dari komunitas lokal," ucapnya.
Lebih lanjut, penyekatan hingga penutupan yang dilakukan pemerintah dan aparat sekarang ini dirasa tidak cukup. Pengajar Departemen Administrasi Publik tersebut menyarankan pemerintah untuk tetap mengantisipasi adanya masyarakat yang lolos untuk mudik saat Idul Adha.
"Berkaca pada pengalaman sebelumnya, pasti ada yang lolos karena tidak mungkin menutup semua jalan. Sehingga dibutuhkan antisipasi dalam hal ini," katanya.
"Jadi, ada baiknya di tempat tujuan mudik disediakan tes usap antigen, PCR, atau tempat isolasi yang sekiranya relatif masih bisa dijalankan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19," ujarnya, menambahkan.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021