Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyebut penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali adalah kebijakan pahit bagi pengusaha, mengingat dampak ekonominya yang sangat besar.
“Pastinya sangat berdampak. Ini adalah kebijakan pahit bagi kami tapi mau tidak mau kami harus mendukung, harus menaati karena kalau tidak dilaksanakan, Indonesia bisa lumpuh. Sekarang situasinya sangat darurat dan harus dikendalikan dengan cara PPKM darurat,” kata Adik ketika dikonfirmasi, Jumat.
Ia mengatakan beberapa kebijakan yang sangat berdampak, misalnya penutupan mal, pembatasan kapasitas pasar atau supermarket sebesar 50 persen, dan rumah makan atau restoran harus take away yang akan membuat penjualan menjadi terkendala.
Bahkan, kata dia, beberapa hotel mengaku banyak pengunjung atau tamu yang awalnya sudah melakukan pemesanan kamar, akhirnya membatalkan pesanan mereka karena adanya kebijakan PPKM darurat ini.
"Ditambah dengan aktivitas warga dibatasi hingga sore saja," kata Adik, yang merupakan pengusaha asal Kota Batu tersebut.
Namun demikian, Adik optimistis pengusaha akan bisa melewatinya walaupun dengan susah payah.
"Harapan saya, tidak ada pemutusan hubungan kerja karena kebijakan PPKM darurat lebih longgar dibanding pada saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di awal pandemi COVID-19. Langkah ini memang harus dilakukan agar penyebaran bisa dikendalikan,” katanya.
Untuk itu, tambah Adik, perlu adanya dukungan pemerintah bagi dunia usaha, misalkan pemberian stimulus, karena saat ini kondisinya memang tidak normal dan kinerja perusahaan juga tidak bisa maksimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
“Pastinya sangat berdampak. Ini adalah kebijakan pahit bagi kami tapi mau tidak mau kami harus mendukung, harus menaati karena kalau tidak dilaksanakan, Indonesia bisa lumpuh. Sekarang situasinya sangat darurat dan harus dikendalikan dengan cara PPKM darurat,” kata Adik ketika dikonfirmasi, Jumat.
Ia mengatakan beberapa kebijakan yang sangat berdampak, misalnya penutupan mal, pembatasan kapasitas pasar atau supermarket sebesar 50 persen, dan rumah makan atau restoran harus take away yang akan membuat penjualan menjadi terkendala.
Bahkan, kata dia, beberapa hotel mengaku banyak pengunjung atau tamu yang awalnya sudah melakukan pemesanan kamar, akhirnya membatalkan pesanan mereka karena adanya kebijakan PPKM darurat ini.
"Ditambah dengan aktivitas warga dibatasi hingga sore saja," kata Adik, yang merupakan pengusaha asal Kota Batu tersebut.
Namun demikian, Adik optimistis pengusaha akan bisa melewatinya walaupun dengan susah payah.
"Harapan saya, tidak ada pemutusan hubungan kerja karena kebijakan PPKM darurat lebih longgar dibanding pada saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di awal pandemi COVID-19. Langkah ini memang harus dilakukan agar penyebaran bisa dikendalikan,” katanya.
Untuk itu, tambah Adik, perlu adanya dukungan pemerintah bagi dunia usaha, misalkan pemberian stimulus, karena saat ini kondisinya memang tidak normal dan kinerja perusahaan juga tidak bisa maksimal.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021