Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya menilai Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah memberikan solusi terbaik kepada warga Madura yang menolak penyekatan Suramadu sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri di Surabaya, Selasa, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi langkah berani Wali Kota Eri dengan menemui ratusan warga Madura yang menggelar aksi demo menolak penyekatan Suramadu di Balai Kota Surabaya, Senin (21/6).
"Seharusnya pemimpin, ya, seperti itu. Setiap ada masalah di warga, diselesaikan dengan cara bertemu dan berdialog supaya tahu kemauan warga itu apa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dicari solusinya yang terbaik," ujar Muhibbin.
Menurut Muhibbin, upaya Wali Kota Eri untuk mencegah penyebaran COVID-19 sudah benar dan baik. Seharusnya masyarakat mendukung upaya pemerintah tersebut, yang menyekat dan tes cepat antigen maupun tes usap di Suramadu.
"Masyarakat bersama dengan Pemkot Surabaya, Pemkab Bangkalan dan Pemprov Jatim harus bersama-sama mendukung. Kami percaya bahwa upaya itu efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan sangat tajam," katanya.
Ia mengatakan, apa yang telah dilakukan Eri Cahyadi saat ini bisa diteruskan. Artinya apa yang telah dilakukan selama ini dijadikan sebagai pola dalam rangka untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi aspirasi warga.
"Saya kira, apa yang sudah dilakukan diteruskan. Pak Eri sering turun langsung ke warga, mendengarkan dan merespons apa yang menjadi kehendak warga. Tentunya sejauh tetap sesuai aturan dan kemaslahatan bersama. Jika ada perbedaan kepentingan, dicari titik temunya," katanya.
Muhibbin juga mengapresiasi saat ribuan warga Madura yang menggelar aksi demo sempat dipimpin Eri Cahyadi menggemakan sholawat. Menurut dia, hal itu bagus dilakukan. Sebab dalam kultur masyarakat Indonesia, sholawat merupakan bacaan yang sangat familiar.
"Dengan sholawat bisa mendinginkan suasana, bisa mendinginkan hati. Jadi bagus-bagus saja dilantunkan disetiap keadaan," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan warga Madura tidak perlu tes COVID-19 (tes cepat antigen atau tes usap) jika hendak masuk Kota Surabaya asalkan membawa Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) dari Pemkab Bangkalan.
"Sudah ada surat dari Bupati Bangkalan bahwa warga Madura yang masuk ke Surabaya tidak perlu tes COVID-19 (tes cepat antigen maupun tes usap) asal membawa SIKM yang berlaku selama tujuh hari," kata Wali Kota Eri saat berdialog dengan warga Madura yang berunjuk rasa menuntut pembubaran pos penyekatan Suramadu.
Terkait bagaimana proses penerbitan SIKM di Bangkalan, Wali Kota Eri mengaku mempercayakan kepada internal Kabupaten Bangkalan. Sebab, ia tidak bisa masuk ke ranah itu. "Karena itu kewenangan Bangkalan melakukan PPKM mikronya seperti apa," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri di Surabaya, Selasa, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi langkah berani Wali Kota Eri dengan menemui ratusan warga Madura yang menggelar aksi demo menolak penyekatan Suramadu di Balai Kota Surabaya, Senin (21/6).
"Seharusnya pemimpin, ya, seperti itu. Setiap ada masalah di warga, diselesaikan dengan cara bertemu dan berdialog supaya tahu kemauan warga itu apa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dicari solusinya yang terbaik," ujar Muhibbin.
Menurut Muhibbin, upaya Wali Kota Eri untuk mencegah penyebaran COVID-19 sudah benar dan baik. Seharusnya masyarakat mendukung upaya pemerintah tersebut, yang menyekat dan tes cepat antigen maupun tes usap di Suramadu.
"Masyarakat bersama dengan Pemkot Surabaya, Pemkab Bangkalan dan Pemprov Jatim harus bersama-sama mendukung. Kami percaya bahwa upaya itu efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 yang saat ini mengalami lonjakan sangat tajam," katanya.
Ia mengatakan, apa yang telah dilakukan Eri Cahyadi saat ini bisa diteruskan. Artinya apa yang telah dilakukan selama ini dijadikan sebagai pola dalam rangka untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi aspirasi warga.
"Saya kira, apa yang sudah dilakukan diteruskan. Pak Eri sering turun langsung ke warga, mendengarkan dan merespons apa yang menjadi kehendak warga. Tentunya sejauh tetap sesuai aturan dan kemaslahatan bersama. Jika ada perbedaan kepentingan, dicari titik temunya," katanya.
Muhibbin juga mengapresiasi saat ribuan warga Madura yang menggelar aksi demo sempat dipimpin Eri Cahyadi menggemakan sholawat. Menurut dia, hal itu bagus dilakukan. Sebab dalam kultur masyarakat Indonesia, sholawat merupakan bacaan yang sangat familiar.
"Dengan sholawat bisa mendinginkan suasana, bisa mendinginkan hati. Jadi bagus-bagus saja dilantunkan disetiap keadaan," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan warga Madura tidak perlu tes COVID-19 (tes cepat antigen atau tes usap) jika hendak masuk Kota Surabaya asalkan membawa Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) dari Pemkab Bangkalan.
"Sudah ada surat dari Bupati Bangkalan bahwa warga Madura yang masuk ke Surabaya tidak perlu tes COVID-19 (tes cepat antigen maupun tes usap) asal membawa SIKM yang berlaku selama tujuh hari," kata Wali Kota Eri saat berdialog dengan warga Madura yang berunjuk rasa menuntut pembubaran pos penyekatan Suramadu.
Terkait bagaimana proses penerbitan SIKM di Bangkalan, Wali Kota Eri mengaku mempercayakan kepada internal Kabupaten Bangkalan. Sebab, ia tidak bisa masuk ke ranah itu. "Karena itu kewenangan Bangkalan melakukan PPKM mikronya seperti apa," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021