Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan rencana strategis Kementerian Pertahanan agar Indonesia siap menghadapi segala ancaman.
"Indonesia harus memiliki alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang efektif dan mutakhir," kata Dahnil melalui akun Twitternya yang terpantau di Jakarta, Kamis.
Selain itu, kata Dahnil saat dikonfirmasi, negara harus memiliki tentara yang profesional, patriotik, dan militan baik secara teknis, teknologis maupun organisatoris.
"Pertahanan negara mensyaratkan harus memiliki rakyat yang patriotik, militan, dan cinta Tanah Air," ujarnya.
Prajurit Korps Marinir TNI AL bersiap mengikuti Apel Geladi Tugas Tempur TK-3 (L-3) Koarmada I TA 2020 di Dermaga JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (20/7/2020). Latihan Geladi Tugas Tempur tersebut dilakukan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI Angkatan Laut dengan melibatkan ribuan personel serta Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), dan akan diselenggarakan di Dabo Singkep, Kepulauan Riau. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.
Selain itu, Kemhan berkeinginan agar industri pertahanan dalam negeri bisa mendukung dan bisa melakukan perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan alpalhankam yang dimiliki TNI.
Ia mengatakan ada beberapa ancaman yang dihadapi, antara lain, ancaman aktual terdiri atas ancaman militer (pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme, radikalisme dan teroris), dan ancaman nonmiliter (ancaman siber, spionase, intelijen, perompakan, bencana alam, dan lainnya).
Selain itu, ancaman potensial, yakni ancaman militer (perang konvensional atau perang terbuka, ancaman senjata nuklir) dan ancaman nonmiliter (krisis ekonomi dan imigran asing), serta ancaman hibrida berupa serangan senjata biologis dan wabah penyakit, kata Dahnil.
Tangkapan layar Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak. (ANTARA/Syaiful Hakim)
Dia menyebutkan agar Indonesia memiliki alpalhankam yang efektif dan mutakhir guna mengatasi segala ancaman, maka diperlukan modernisasi Alutsista TNI.
Hal itu perlu dilakukan, kata dia, karena adanya keterbatasan jumlah alpalhankam dan amunisi yang dimiliki saat ini, sebagian besar berusia tua dan tidak beroperasi optimal serta bekal pokok prajurit tidak cukup untuk bertempur dalam waktu lama.
Oleh karena itu, kata Dahnil, Kementerian Pertahanan mencari formula terbaik dengan melakukan reorganisasi belanja dan pembiayaan Alpalhankam Kemhan dan TNI, seperti tertuang pada Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Dalam Raperpres Pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 (lima) Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.
Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.
Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai 124.995.000.000 dolar AS, telah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang menelan anggaran hingga Rp1.750 triliun. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/NZ. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Menurut dia, pembelian alutsista tersebut tidak akan membebani APBN dan tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Kemudian, dia menuturkan pinjaman dari beberapa negara yang akan digunakan untuk pembelian alutsista ini akan diberikan dalam tenor yang panjang.
Ia menyebutkan bahwa bunganya sangat kecil dan pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun dialokasikan di APBN.
"Dengan asumsi, alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," kata Dahnil.
Reorganisasi belanja dan pembiayaan alpalhankam ini akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, pada tahun 2020-2024, sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044.
Dengan formula itu, kata Dahnil, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.
"Apabila dianologikan, formula belanja ini ibarat seperti beli rumah, kita tidak bisa mencicil pekerjaan fisik selama 25 tahun karena kita perlu segera mengunakan rumah yang kita beli. Yang kita cicil adalah pembayarannya dengan kredit kepemilikan," paparnya.
Dia menambahkan, dengan investasi yang dilakukan secara langsung pada tahun 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alat pertahanan dengan harga yang lebih terjangkau
Selain itu, karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau compatible dengan lainnya.
Investasi pertahanan yang menjadi prioritas Menhan Prabowo Subianto, kata dia, pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terkecil, penguatan sistem pertahanan udara nasional dan peningkatan satuan peluru kendali strategis.
Outputnya dari investasi pertahanan itu, kata Dahnil, pemenuhan kebutuhan alpalhankam TNI akan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, terarah, sinergis, dan menguntungkan; menyelesaikan beberapa persoalan menonjol di sektor pertahanan; memudahkan pembangunan suatu sistem alpalhankam TNI sehingga akan menjadi solusi bagi masalah interoperabilitas.
Termasuk berkontribusi terhadap industri pertahanan dalam negeri; menyerap banyak lapangan kerja baru,dan menggerakkan ekonomi nasional. (*)
