Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, yang berupaya keras menekan kasus gratifikasi dan pencegahan korupsi di kota ini.
Pemeriksa gratifikasi dari KPK Chrisna Adhitama Surya Nugraha mengatakan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah memiliki 10 wilayah bebas korupsi.
"Kota Kediri telah memiliki komitmen yang sangat baik terkait pengendalian gratifikasi. Ada surat edaran pelarangan penerimaan parsel dan juga kami ucapkan selamat atas pencapaian wilayah bebas korupsinya sudah 10. Itu sudah pencapaian yang luar biasa," katanya dalam acara Pengendalian dan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi di Kediri, Jumat.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menekankan bahwa pemkot setempat harus memberikan pelayanan prima dan bekerja dengan integritas yang turut didukung dengan banyaknya instansi mencanangkan zona integritas.
Hampir semua pelayanan publik di Kota Kediri, kata dia, menggunakan sistem untuk meminimalisasi terjadinya gratifikasi.
Ia menekankan pula untuk selalu meningkatkan pelayanan terbaik, pelayanan yang mudah, yang murah dan berkualitas untuk masyarakat maupun pemangku kebijakan sehingga tidak ada relevansinya bagi pengguna layanan untuk memberikan gratifikasi atau suap.
"Di sini saya perlu menyamakan visi dan misi kami terhadap pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi," katanya.
Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, mengatakan bahwa pemkot setempat juga telah melakukan beberapa upaya untuk pengendalian gratifikasi, seperti mengeluarkan surat edaran tentang larangan gratifikasi dalam rangka Lebaran.
Ditegaskan pula bahwa setiap pejabat dilarang untuk meminta atau menerima bingkisan dalam bentuk apa pun.
"Adanya sosialisasi ini saya harapkan para ASN memahami apa itu gratifikasi. Selain itu, juga dapat dijadikan pedoman bagaimana pengendalian gratifikasi dan tata cara melaporkan gratifikasi. Semoga semangat pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat terus terjaga dengan baik," kata Mas Abu.
Sosialisasi tersebut secara luring dan daring yang diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Kediri dan BUMD.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Pemeriksa gratifikasi dari KPK Chrisna Adhitama Surya Nugraha mengatakan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah memiliki 10 wilayah bebas korupsi.
"Kota Kediri telah memiliki komitmen yang sangat baik terkait pengendalian gratifikasi. Ada surat edaran pelarangan penerimaan parsel dan juga kami ucapkan selamat atas pencapaian wilayah bebas korupsinya sudah 10. Itu sudah pencapaian yang luar biasa," katanya dalam acara Pengendalian dan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi di Kediri, Jumat.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menekankan bahwa pemkot setempat harus memberikan pelayanan prima dan bekerja dengan integritas yang turut didukung dengan banyaknya instansi mencanangkan zona integritas.
Hampir semua pelayanan publik di Kota Kediri, kata dia, menggunakan sistem untuk meminimalisasi terjadinya gratifikasi.
Ia menekankan pula untuk selalu meningkatkan pelayanan terbaik, pelayanan yang mudah, yang murah dan berkualitas untuk masyarakat maupun pemangku kebijakan sehingga tidak ada relevansinya bagi pengguna layanan untuk memberikan gratifikasi atau suap.
"Di sini saya perlu menyamakan visi dan misi kami terhadap pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi," katanya.
Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri, mengatakan bahwa pemkot setempat juga telah melakukan beberapa upaya untuk pengendalian gratifikasi, seperti mengeluarkan surat edaran tentang larangan gratifikasi dalam rangka Lebaran.
Ditegaskan pula bahwa setiap pejabat dilarang untuk meminta atau menerima bingkisan dalam bentuk apa pun.
"Adanya sosialisasi ini saya harapkan para ASN memahami apa itu gratifikasi. Selain itu, juga dapat dijadikan pedoman bagaimana pengendalian gratifikasi dan tata cara melaporkan gratifikasi. Semoga semangat pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat terus terjaga dengan baik," kata Mas Abu.
Sosialisasi tersebut secara luring dan daring yang diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Kediri dan BUMD.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021