Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani Azwar Anas memaparkan sejumlah program daerah terkait perlindungan serta pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya di hadapan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Pusat Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah.
Paparan ini disampaikan Bupati Ipuk dalam forum diskusi virtual dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari diskusi 50 tokoh perempuan Indonesia yang dinilai berpengaruh dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Kami juga baru berdiskusi dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI) dan koordinator BP2MI Banyuwangi, terkait upaya-upaya perlindungan apa yang bisa dikolaborasikan, terutama untuk mencegah pekerja ilegal," kata Ipuk di Banyuwangi, Sabtu.
Dalam kapasitas sebagai kepala daerah, ia memaparkan bahwa Pemkab Banyuwangi terus berupaya memberikan dukungan untuk perlindungan serta pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
Dukungan program perlindungan bagi pekerja di luar negeri, lanjut dia, misalnya pada tahun lalu Pemkab Banyuwangi mengirim puluhan ribu masker untuk pekerja migran di Hong Kong saat masker langka di sana.
Untuk pemberdayaan keluarga pekerja migran di Banyuwangi maupun purnamigran, kata Ipuk, pemkab telah menjalankan sejumlah skema.
Dari sisi ekonomi, disiapkan program bantuan untuk meningkatkan usaha mereka. Ada bantuan alat usaha produktif, program Warung Naik Kelas, maupun memfasilitasi sertifikasi usaha bagi UMKM milik keluarga dan purna migran.
"Bantuan tersebut untuk memperkuat bantalan ekonomi para keluarga dan eks pekerja migran. Harapan kami, pekerja migran di luar negeri yang terdampak pandemi secara ekonomi bisa agak anteng memikirkan keluarganya yang di Banyuwangi," ujarnya.
Selain itu, Gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM yang telah digelar sejak April 2021. Pada Mei 2021, sasaran UMKM akan difokuskan pada kelompok usaha milik purnamigran dan keluarga pekerja migran.
"Kami gerakkan orang untuk menyerbu UMKM-UMKM milik purna migran dan keluarga pekerja migran," kata Bupati Ipuk.
Sementara di sisi pendidikan, akan dilakukan pendampingan kepada anak dari pekerja migran.
"Nama programnya Melati (mengajar dan melatih dengan hati). Sekarang sedang difinalisasi dinas terkait, ini kebijakan afirmasi untuk pendampingan pendidikan anak dari pekerja migran," tuturnya.
Bupati Ipuk juga memaparkan adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran di Mal Pelayanan Publik. LTSA ini akan mengurangi mata rantai pengurusan birokrasi, mempermudah proses migrasi. Baik negara maupun calon buruh migran bisa saling langsung kroscek dokumen yang dibutuhkan.
Bupati Ipuk berterima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai kelompok masyarakat sipil yang terus mendorong perlindungan pemberdayaan keluarga besar pekerja migran.
"Ibu Menlu, terima kasih atas dukungannya. Juga untuk Migrant Care yang banyak mendampingi pekerja migran asal Banyuwangi," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Paparan ini disampaikan Bupati Ipuk dalam forum diskusi virtual dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari diskusi 50 tokoh perempuan Indonesia yang dinilai berpengaruh dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Kami juga baru berdiskusi dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI) dan koordinator BP2MI Banyuwangi, terkait upaya-upaya perlindungan apa yang bisa dikolaborasikan, terutama untuk mencegah pekerja ilegal," kata Ipuk di Banyuwangi, Sabtu.
Dalam kapasitas sebagai kepala daerah, ia memaparkan bahwa Pemkab Banyuwangi terus berupaya memberikan dukungan untuk perlindungan serta pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
Dukungan program perlindungan bagi pekerja di luar negeri, lanjut dia, misalnya pada tahun lalu Pemkab Banyuwangi mengirim puluhan ribu masker untuk pekerja migran di Hong Kong saat masker langka di sana.
Untuk pemberdayaan keluarga pekerja migran di Banyuwangi maupun purnamigran, kata Ipuk, pemkab telah menjalankan sejumlah skema.
Dari sisi ekonomi, disiapkan program bantuan untuk meningkatkan usaha mereka. Ada bantuan alat usaha produktif, program Warung Naik Kelas, maupun memfasilitasi sertifikasi usaha bagi UMKM milik keluarga dan purna migran.
"Bantuan tersebut untuk memperkuat bantalan ekonomi para keluarga dan eks pekerja migran. Harapan kami, pekerja migran di luar negeri yang terdampak pandemi secara ekonomi bisa agak anteng memikirkan keluarganya yang di Banyuwangi," ujarnya.
Selain itu, Gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM yang telah digelar sejak April 2021. Pada Mei 2021, sasaran UMKM akan difokuskan pada kelompok usaha milik purnamigran dan keluarga pekerja migran.
"Kami gerakkan orang untuk menyerbu UMKM-UMKM milik purna migran dan keluarga pekerja migran," kata Bupati Ipuk.
Sementara di sisi pendidikan, akan dilakukan pendampingan kepada anak dari pekerja migran.
"Nama programnya Melati (mengajar dan melatih dengan hati). Sekarang sedang difinalisasi dinas terkait, ini kebijakan afirmasi untuk pendampingan pendidikan anak dari pekerja migran," tuturnya.
Bupati Ipuk juga memaparkan adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran di Mal Pelayanan Publik. LTSA ini akan mengurangi mata rantai pengurusan birokrasi, mempermudah proses migrasi. Baik negara maupun calon buruh migran bisa saling langsung kroscek dokumen yang dibutuhkan.
Bupati Ipuk berterima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai kelompok masyarakat sipil yang terus mendorong perlindungan pemberdayaan keluarga besar pekerja migran.
"Ibu Menlu, terima kasih atas dukungannya. Juga untuk Migrant Care yang banyak mendampingi pekerja migran asal Banyuwangi," tuturnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021