Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mendapatkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) predikat BB atau sangat baik selama tiga kali berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menunjukkan kinerja pegawai yang baik.
"Ini tahun ketiga Pemerintah Kota Kediri sudah meraih BB dan ke depan harapan kami bisa meningkat," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Jumat.
Pihaknya bersyukur dengan capain tersebut. Namun, dengan perolehan itu menjadi pemicu semangat untuk terus melakukan perbaikan sehingga predikat A yang ditargetkan bisa terwujud di tahun mendatang.
"Kami adakan perbaikan-perbaikan, mana yang kurang diharapkan ke depan bisa naik. Untuk tahun ke depan, harapannya kita targetkan bisa menjadi A," ujar dia.
Penghargaan tersebut disampaikan secara virtual dalam acara yang bertajuk SAKIP-RB Award 2020 yang diselenggarakan di Jakarta. Wali Kota dan jajaran mengikuti acara itu di Command Center Balai Kota Kediri.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan capaian yang diraih masing-masing lembaga serta pemerintah provinsi maupun daerah. ASN juga harus mampu mengemban tugas dan tanggung jawab serta melayani masyarakat dengan baik.
"Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga karena kreativitas inovasi dan produktivitas ASN semakin bagus di tengah pandemi COVID-19. Semua tetap terjaga dengan baik. Walaupun ada beberapa yang memang masih memerlukan pembenahan. Semua jajaran ASN harus profesional, melayani masyarakat dengan baik, memberikan perizinan dengan cepat, memangkas birokrasi dengan baik termasuk pengelolaan tata ruang, membangun kolaborasi harus cepat dan bisa diwujudkan dengan baik," kata Tjahjo Kumolo secara virtual itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Agus Uji Hantara mengatakan selain melakukan evaluasi SAKIP, lembaganya juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
Evaluasi dilakukan dengan melihat perbaikan tata kelola baik dari segi pengungkit maupun hasil.
"Kementrian PAN-RB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi SAKIP dan RB terhadap 84 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 501 kabupaten/ kota untuk menilik dan untuk membina instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi, manajemen kinerja dan reformasi birokrasi. Kami mengharapkan kolaborasi stakeholder yang semakin kuat untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah," kata Agus Uji. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Ini tahun ketiga Pemerintah Kota Kediri sudah meraih BB dan ke depan harapan kami bisa meningkat," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Jumat.
Pihaknya bersyukur dengan capain tersebut. Namun, dengan perolehan itu menjadi pemicu semangat untuk terus melakukan perbaikan sehingga predikat A yang ditargetkan bisa terwujud di tahun mendatang.
"Kami adakan perbaikan-perbaikan, mana yang kurang diharapkan ke depan bisa naik. Untuk tahun ke depan, harapannya kita targetkan bisa menjadi A," ujar dia.
Penghargaan tersebut disampaikan secara virtual dalam acara yang bertajuk SAKIP-RB Award 2020 yang diselenggarakan di Jakarta. Wali Kota dan jajaran mengikuti acara itu di Command Center Balai Kota Kediri.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan capaian yang diraih masing-masing lembaga serta pemerintah provinsi maupun daerah. ASN juga harus mampu mengemban tugas dan tanggung jawab serta melayani masyarakat dengan baik.
"Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga karena kreativitas inovasi dan produktivitas ASN semakin bagus di tengah pandemi COVID-19. Semua tetap terjaga dengan baik. Walaupun ada beberapa yang memang masih memerlukan pembenahan. Semua jajaran ASN harus profesional, melayani masyarakat dengan baik, memberikan perizinan dengan cepat, memangkas birokrasi dengan baik termasuk pengelolaan tata ruang, membangun kolaborasi harus cepat dan bisa diwujudkan dengan baik," kata Tjahjo Kumolo secara virtual itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Agus Uji Hantara mengatakan selain melakukan evaluasi SAKIP, lembaganya juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
Evaluasi dilakukan dengan melihat perbaikan tata kelola baik dari segi pengungkit maupun hasil.
"Kementrian PAN-RB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi SAKIP dan RB terhadap 84 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 501 kabupaten/ kota untuk menilik dan untuk membina instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi, manajemen kinerja dan reformasi birokrasi. Kami mengharapkan kolaborasi stakeholder yang semakin kuat untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah," kata Agus Uji. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021