DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Surabaya menyarankan pembinaan untuk kerja sama Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) dengan Badan Pengawas Makanan dan Minuman (BPOM) agar mudah mendapatkan izin edar.
"Bisa dipertimbangkan tahun ini ada kerja sama dan pembinaan, semisal untuk UMKM di bidang pangan," ujar Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakesang kepada wartawan, Kamis.
Pihaknya secara khusus mengapresiasi program pengembangan UMKM yang telah dilakukan Pemkot Surabaya, seperti pendataan, fasilitasi pemasaran, kemitraan, dan pelatihan standarisasi UMKM yang sudah mulai dijalankan.
"Tahun ini dan tahun depan, harapannya bisa diperluas. Semisal ya itu tadi, kemudahan izin edar," ucap dia.
Berdasarkan data yang diterimanya, diketahui UMKM di Surabaya berjumlah hampir 27 ribu dan menopang lebih dari 90 persen perekonomian kota.
Bisnis makanan dan minuman menyumbang sekitar 15 persen kekuatan ekonomi bersama dengan akomodasi, namun karena pandemi maka pertumbuhan sektor ini turun lebih dari 10 persen atau paling buruk dibanding sektor lain.
Oleh karena itu, kata Yusuf, pemulihan ekonomi UMKM, terutama sektor makanan sangat diperlukan.
Ia juga menerima laporan bahwa masih banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam hal perizinan, terutama izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.
"Alangkah baiknya jika BPOM yang dikoordinasikan oleh pusat, bekerja sama dengan daerah untuk bersama-sama menyukseskan pemulihan ekonomi," katanya.
Sejauh ini, lanjut dia, memang sudah ada beberapa upaya dari pemerintah untuk membantu memberikan kemudahan perizinan untuk UMKM.
Di Surabaya, tahun ini sekitar 1.000-an usaha mikro ditargetkan naik kelas menjadi usaha kecil setelah mengikuti program pemberdayaan dan pemberian kemudahan perizinan.
BPOM juga dikabarkan telah mulai bekerja sama dengan pihak Pemprov Jatim untuk melakukan pembinaan pelaku usaha dan beberapa binaan telah mendapat nomor SPP-IRT.
"Mendapatkan SPP-IRT ini memang relatif lebih mudah karena pelayanan dapat diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah. BPOM ini kan syaratnya lebih kompleks dan pelayanannya dijalankan oleh pusat," tuturnya.
Sehingga ia menyarankan perlu sinergi lebih kuat antara Pemkot dan BPOM untuk pembinaan UMKM.
"Apalagi BPOM ada kantor perwakilan di Surabaya, mestinya bisa dioptimalkan. Pengusaha ini butuh kecepatan dan kepastian, mumpung APBD 2022 sedang dalam tahap perencanaan, harapannya ada program sinergi yang bisa ditelurkan untuk menjawab kebutuhan tersebut," kata Yusuf.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Bisa dipertimbangkan tahun ini ada kerja sama dan pembinaan, semisal untuk UMKM di bidang pangan," ujar Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakesang kepada wartawan, Kamis.
Pihaknya secara khusus mengapresiasi program pengembangan UMKM yang telah dilakukan Pemkot Surabaya, seperti pendataan, fasilitasi pemasaran, kemitraan, dan pelatihan standarisasi UMKM yang sudah mulai dijalankan.
"Tahun ini dan tahun depan, harapannya bisa diperluas. Semisal ya itu tadi, kemudahan izin edar," ucap dia.
Berdasarkan data yang diterimanya, diketahui UMKM di Surabaya berjumlah hampir 27 ribu dan menopang lebih dari 90 persen perekonomian kota.
Bisnis makanan dan minuman menyumbang sekitar 15 persen kekuatan ekonomi bersama dengan akomodasi, namun karena pandemi maka pertumbuhan sektor ini turun lebih dari 10 persen atau paling buruk dibanding sektor lain.
Oleh karena itu, kata Yusuf, pemulihan ekonomi UMKM, terutama sektor makanan sangat diperlukan.
Ia juga menerima laporan bahwa masih banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam hal perizinan, terutama izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.
"Alangkah baiknya jika BPOM yang dikoordinasikan oleh pusat, bekerja sama dengan daerah untuk bersama-sama menyukseskan pemulihan ekonomi," katanya.
Sejauh ini, lanjut dia, memang sudah ada beberapa upaya dari pemerintah untuk membantu memberikan kemudahan perizinan untuk UMKM.
Di Surabaya, tahun ini sekitar 1.000-an usaha mikro ditargetkan naik kelas menjadi usaha kecil setelah mengikuti program pemberdayaan dan pemberian kemudahan perizinan.
BPOM juga dikabarkan telah mulai bekerja sama dengan pihak Pemprov Jatim untuk melakukan pembinaan pelaku usaha dan beberapa binaan telah mendapat nomor SPP-IRT.
"Mendapatkan SPP-IRT ini memang relatif lebih mudah karena pelayanan dapat diselenggarakan langsung oleh pemerintah daerah. BPOM ini kan syaratnya lebih kompleks dan pelayanannya dijalankan oleh pusat," tuturnya.
Sehingga ia menyarankan perlu sinergi lebih kuat antara Pemkot dan BPOM untuk pembinaan UMKM.
"Apalagi BPOM ada kantor perwakilan di Surabaya, mestinya bisa dioptimalkan. Pengusaha ini butuh kecepatan dan kepastian, mumpung APBD 2022 sedang dalam tahap perencanaan, harapannya ada program sinergi yang bisa ditelurkan untuk menjawab kebutuhan tersebut," kata Yusuf.
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021