Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyatakan pemkab perlu memperkuat ketahanan ekonomi inklusif guna menekan angka kemiskinan akibat dampak pandemi COVID-19 dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor usaha.
"Pendemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah menyebabkan persentase kemiskinan semakin meningkat, dan ini tidak hanya terjadi di Pamekasan, akan tetapi di hampir semua daerah di Indonesia ini," katanya di Pamekasan, Kamis.
Ia menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di Kabupaten Pamekasan meningkat 4,66 persen akibat pandemi COVID-19.
Pada tahun 2019, kemiskinan di kabupaten itu tercatat sebesar 13,95 persen, namun hasil pendataan BPS pada 2020 sebesar 14,60 persen atau meningkat 4,66 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami hal yang sama, yakni sebesar 2,32 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 3,49 persen, atau meningkat sebesar 50,43 persen.
"Tentu permasalahan ini harus mendapatkan perhatian dan solusi bersama. Kita memiliki tugas berat sehingga membutuhkan kerja keras dan strategi perencanaan yang terintegrasi dari berbagai aspek dalam upaya menaikkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi persentase pengangguran terbuka tersebut," katanya.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan menurutnya memperkuat ketahanan ekonomi dan kesehatan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Oleh karenanya, pihaknya memandang perlu menjadi tema "ketahanan ekonomi inklusif" sebagai acuan bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan dalam merancang program pembangunan di wilayah itu di masa-masa yang akan datang disamping memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan Pemkab Pamekasan.
Untuk merealisasikan tema tersebut, kata bupati muda ini, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam berupaya menciptakan ketahanan ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan dan kewilayahan, menciptakan kesehatan masyarakat dan kekebalan massal, penguatan tata kelola pemerintahan melalui implementasi reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian, berikut penunjang kesehatan.
"Untuk itu, saya perlu mengingatkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah, agar pada rencana pembangunan tahun 2022 mendatang harus memperhatikan prioritas pembangunan yang ada. Karena kita ketahui bersama bahwa seluruh daerah memiliki sejumlah persoalan yang sama akibat pandemi COVID-19, seperti tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang semakin bertambah, serta perekonomian yang mengalami kontraksi," katanya.
Sebelumnya saat membuka acara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 di ruang peringgitan Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Rabu (17/3/2021), Bupati Baddrut Tamam menyatakan, Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Pamekasan tahun 2022.
Ia lebih lanjut menjelaskan, RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018 -2023 yang memuat visi dan misi, serta arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah. RKPD tahun 2022 adalah periode pembangunan yang penting dalam pencapaian visi misi daerah.
Karena itu, Bupati mengajak agar para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan memiliki komitmen tinggi menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sejalan dengan penanganan yang komprehensif dan inovatif, penerapan prinsip berkelanjutan, serta penanganan yang terintegrasi antar semua sektor.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Pendemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah menyebabkan persentase kemiskinan semakin meningkat, dan ini tidak hanya terjadi di Pamekasan, akan tetapi di hampir semua daerah di Indonesia ini," katanya di Pamekasan, Kamis.
Ia menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di Kabupaten Pamekasan meningkat 4,66 persen akibat pandemi COVID-19.
Pada tahun 2019, kemiskinan di kabupaten itu tercatat sebesar 13,95 persen, namun hasil pendataan BPS pada 2020 sebesar 14,60 persen atau meningkat 4,66 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami hal yang sama, yakni sebesar 2,32 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 3,49 persen, atau meningkat sebesar 50,43 persen.
"Tentu permasalahan ini harus mendapatkan perhatian dan solusi bersama. Kita memiliki tugas berat sehingga membutuhkan kerja keras dan strategi perencanaan yang terintegrasi dari berbagai aspek dalam upaya menaikkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi persentase pengangguran terbuka tersebut," katanya.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan menurutnya memperkuat ketahanan ekonomi dan kesehatan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Oleh karenanya, pihaknya memandang perlu menjadi tema "ketahanan ekonomi inklusif" sebagai acuan bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan dalam merancang program pembangunan di wilayah itu di masa-masa yang akan datang disamping memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan Pemkab Pamekasan.
Untuk merealisasikan tema tersebut, kata bupati muda ini, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam berupaya menciptakan ketahanan ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan dan kewilayahan, menciptakan kesehatan masyarakat dan kekebalan massal, penguatan tata kelola pemerintahan melalui implementasi reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian, berikut penunjang kesehatan.
"Untuk itu, saya perlu mengingatkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah, agar pada rencana pembangunan tahun 2022 mendatang harus memperhatikan prioritas pembangunan yang ada. Karena kita ketahui bersama bahwa seluruh daerah memiliki sejumlah persoalan yang sama akibat pandemi COVID-19, seperti tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang semakin bertambah, serta perekonomian yang mengalami kontraksi," katanya.
Sebelumnya saat membuka acara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 di ruang peringgitan Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan, Rabu (17/3/2021), Bupati Baddrut Tamam menyatakan, Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Pamekasan tahun 2022.
Ia lebih lanjut menjelaskan, RKPD Kabupaten Pamekasan tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018 -2023 yang memuat visi dan misi, serta arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah. RKPD tahun 2022 adalah periode pembangunan yang penting dalam pencapaian visi misi daerah.
Karena itu, Bupati mengajak agar para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan memiliki komitmen tinggi menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sejalan dengan penanganan yang komprehensif dan inovatif, penerapan prinsip berkelanjutan, serta penanganan yang terintegrasi antar semua sektor.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021