Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendorong perguruan tinggi swasta di wilayahnya untuk terlibat aktif dalam program pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dengan pimpinan 13 perguruan tinggi swasta (PTS) setempat di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Selasa.
"Peran kampus di Banyuwangi sangat strategis dalam mengembangkan daerah ini. Lewat riset dan penelitian dari kampus-kampus yang ada, Pemkab Banyuwangi dapat menyusun program pembangunan dengan lebih baik," kata Bupati Ipuk.
Adapun 13 PTS yang menandatangani MoU adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy, Institut Tekonologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM), STIKES Banyuwangi, IAIDA Banyuwangi, Akademi Kesehatan Rustida, Akademi Kelautan Banyuwangi (AKABA), Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), Universitas Bakti Indonesia (UBI), Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB), STIKOM PGRI Banyuwangi, STAI Darul Ulum, dan Politeknik Masamy Internasional.
Menurut dia, perguruan tinggi merupakan salah satu pilar pembangunan sehingga perannya diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah.
"Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang baik selama ini. Saya dapat laporan dari Bappeda, cukup banyak hasil riset, ide-ide kreatif dan inovatif dari perguruan tinggi yang bisa diaplikasikan ke warga," ujar Ipuk.
Data terkait kondisi sektor mikro selama pandemi, kata Ipuk, hasil survei Satgas Penanganan COVID-19 di Banyuwangi terjadi penurunan jumlah konsumen dan omzet yang dihadapi UMKM.
"Ini adalah PR kita bersama. Kami telah menyusun program 100 hari, salah satunya adalah upaya bagaimana menggerakkan kembali ekonomi para pelaku usaha. Saya mengajak perguruan tinggi untuk turun bersama kami, mencari solusi untuk kembali meningkatkan ekonomi rakyat, ekonomi arus bawah," tuturnya.
Selain program pemulihan ekonomi, lanjut dia, juga berharap perguruan tinggi bisa memfokuskan kajian ilmiah dalam bidang pertanian. Misalnya, konversi lahan pertanian, menurunnya minat generasi muda, pengelolaan sumber daya air, serta terbatasnya kemampuan sistem pengendalian hama.
"Padahal pertanian adalah sektor paling besar yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Banyuwangi, dan juga menjadi lumbung pangan di Jawa Timur. Namun masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Maka dari itu, riset-riset dan program pemerintah sekarang tidak bisa hanya bisa ditangani Bappeda, kami perlu melibatkan institusi perguruan tinggi," paparnya.
Sementara itu, Rektor Untag Banyuwangi Andang Subaharianto mengatakan bahwa kesepakatan bersama ini menjadi titik tolak secara formal agar perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depan.
"Dengan MoU ini, menunjukkan semangat dari Pemkab Banyuwangi untuk mengajak perguruan tinggi sebagai pilar penting untuk menggerakkan Banyuwangi lebih maju," katanya.
Andang mengatakan, tugas pokok yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat penting untuk disinergikan dengan pemerintah, mulai dari pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.
"Dalam soal pendidikan, kami meminta pemkab memperluas cakupan beasiswa bagi mahasiswa. Kalau memungkinkan, ada beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah di Banyuwangi. Bantuan ini sangat dibutuhkan sehingga akan mengurangi angka putus kuliah, khususnya di masa pandemi yang disebabkan karena kesulitan ekonomi," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dengan pimpinan 13 perguruan tinggi swasta (PTS) setempat di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Selasa.
"Peran kampus di Banyuwangi sangat strategis dalam mengembangkan daerah ini. Lewat riset dan penelitian dari kampus-kampus yang ada, Pemkab Banyuwangi dapat menyusun program pembangunan dengan lebih baik," kata Bupati Ipuk.
Adapun 13 PTS yang menandatangani MoU adalah Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy, Institut Tekonologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM), STIKES Banyuwangi, IAIDA Banyuwangi, Akademi Kesehatan Rustida, Akademi Kelautan Banyuwangi (AKABA), Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), Universitas Bakti Indonesia (UBI), Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB), STIKOM PGRI Banyuwangi, STAI Darul Ulum, dan Politeknik Masamy Internasional.
Menurut dia, perguruan tinggi merupakan salah satu pilar pembangunan sehingga perannya diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah.
"Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang baik selama ini. Saya dapat laporan dari Bappeda, cukup banyak hasil riset, ide-ide kreatif dan inovatif dari perguruan tinggi yang bisa diaplikasikan ke warga," ujar Ipuk.
Data terkait kondisi sektor mikro selama pandemi, kata Ipuk, hasil survei Satgas Penanganan COVID-19 di Banyuwangi terjadi penurunan jumlah konsumen dan omzet yang dihadapi UMKM.
"Ini adalah PR kita bersama. Kami telah menyusun program 100 hari, salah satunya adalah upaya bagaimana menggerakkan kembali ekonomi para pelaku usaha. Saya mengajak perguruan tinggi untuk turun bersama kami, mencari solusi untuk kembali meningkatkan ekonomi rakyat, ekonomi arus bawah," tuturnya.
Selain program pemulihan ekonomi, lanjut dia, juga berharap perguruan tinggi bisa memfokuskan kajian ilmiah dalam bidang pertanian. Misalnya, konversi lahan pertanian, menurunnya minat generasi muda, pengelolaan sumber daya air, serta terbatasnya kemampuan sistem pengendalian hama.
"Padahal pertanian adalah sektor paling besar yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Banyuwangi, dan juga menjadi lumbung pangan di Jawa Timur. Namun masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Maka dari itu, riset-riset dan program pemerintah sekarang tidak bisa hanya bisa ditangani Bappeda, kami perlu melibatkan institusi perguruan tinggi," paparnya.
Sementara itu, Rektor Untag Banyuwangi Andang Subaharianto mengatakan bahwa kesepakatan bersama ini menjadi titik tolak secara formal agar perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depan.
"Dengan MoU ini, menunjukkan semangat dari Pemkab Banyuwangi untuk mengajak perguruan tinggi sebagai pilar penting untuk menggerakkan Banyuwangi lebih maju," katanya.
Andang mengatakan, tugas pokok yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat penting untuk disinergikan dengan pemerintah, mulai dari pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.
"Dalam soal pendidikan, kami meminta pemkab memperluas cakupan beasiswa bagi mahasiswa. Kalau memungkinkan, ada beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah di Banyuwangi. Bantuan ini sangat dibutuhkan sehingga akan mengurangi angka putus kuliah, khususnya di masa pandemi yang disebabkan karena kesulitan ekonomi," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021