Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kinerja perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang tetap tumbuh positif, meskipun semua daerah secara nasional terkontraksi.
"Semua daerah di negeri ekonominya sempat terkontraksi. Namun, dibanding yang lain, kontraksi provinsi kita (Jatim) lebih rendah," kata Gubernur Khofifah saat menghadiri Rapat Paripurna Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Sugirah di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (2/3) malam.
Menurut dia, Banyuwangi berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya tetap positif selama pandemi COVID-19, yakni 1,84 persen pada 2020.
Dari aspek tingkat pengangguran terbuka, Khofifah menyebutkan nilai Banyuwangi sebesar 5,34 persen atau lebih rendah dari Jatim sebesar 5,84 persen.
"Termasuk indeks Gini, Banyuwangi masih di bawah rerata provinsi. Ini menunjukkan ketimpangan kesejahterannya rendah," ucapnya.
Kendati sejumlah capaian mencatatkan prestasi, Gubernur Khofifah juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dengan cepat oleh Pemkab Banyuwangi, antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka stunting.
"Stunting memang lebih rendah dibanding rerata provinsi, namun perlu dituntaskan juga karena ini adalah pesan Presiden Jokowi sebagai salah satu indikator perbaikan SDM daerah," tuturnya.
Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa pentingnya digitalisasi ekonomi yang perlu dilakukan oleh semua daerah. Salah satunya dengan memberdayakan UMKM untuk masuk ke pasar daring dan masuk ke proses e-commerce atau perdagangan daring.
"Jack Ma telah memprediksi bahwa pada 2030 semua bisnis di dunia akan dilakukan secara daring. Pelaku UMKM harus dikenalkan digitalisasi sistem dari sekarang, artinya aplikasi harus segera disiapkan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengingatkan pentingnya menjaga angka kemiskinan di masa pandemi. Dari aspek peta kemiskinan tahun 2020, Banyuwangi mencatat 8,06 persen, di bawah capaian Provinsi Jatim 11,09 persen.
"Meski naik, namun kenaikan kemiskinan masih bisa dikendalikan. Ini harus dijaga. Caranya dorong transfer Dana Desa dipercepat agar bantuan sosial bisa segera diterima warga. Bantuan itu akan sangat berguna untuk menggerakkan konsumsi warga," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyampaikan pemkab akan terus mempercepat pencairan dana ke desa.
Per tanggal 1 Maret 2021 telah ada 49 desa yang telah mencairkan dana desa dan 44 desa telah mencairkan Alokasi Dana Desa dengan total dana yang telah ditransfer mencapai Rp47,39 miliar. Total sepanjang 2021, dana yang diperuntukkan desa di Banyuwangi sekitar Rp413 miliar.
"Dan sesuai arahan Ibu Gubernur, percepatan akan terus kami lakukan demi meningkatkan perekonomian desa, dalam rangka pemulihan ekonomi daerah," katanya.
Ipuk juga menyampaikan salah satu program 100 hari ke depan adalah penguatan sektor UMKM dan pariwisata, di antaranya melalui program 1.000 UMKM naik kelas melalui pendampingan total dari hulu ke hilir serta peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
"Dengan arahan ibu Gubernur kami semakin yakin untuk bekerja keras menaikkan level UMKM, salah satunya lewat digitalisasi UMKM. Kami akan banyak belajar banyak dari program-program yang sudah Pemprov lakukan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Semua daerah di negeri ekonominya sempat terkontraksi. Namun, dibanding yang lain, kontraksi provinsi kita (Jatim) lebih rendah," kata Gubernur Khofifah saat menghadiri Rapat Paripurna Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Sugirah di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (2/3) malam.
Menurut dia, Banyuwangi berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya tetap positif selama pandemi COVID-19, yakni 1,84 persen pada 2020.
Dari aspek tingkat pengangguran terbuka, Khofifah menyebutkan nilai Banyuwangi sebesar 5,34 persen atau lebih rendah dari Jatim sebesar 5,84 persen.
"Termasuk indeks Gini, Banyuwangi masih di bawah rerata provinsi. Ini menunjukkan ketimpangan kesejahterannya rendah," ucapnya.
Kendati sejumlah capaian mencatatkan prestasi, Gubernur Khofifah juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dengan cepat oleh Pemkab Banyuwangi, antara lain peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka stunting.
"Stunting memang lebih rendah dibanding rerata provinsi, namun perlu dituntaskan juga karena ini adalah pesan Presiden Jokowi sebagai salah satu indikator perbaikan SDM daerah," tuturnya.
Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa pentingnya digitalisasi ekonomi yang perlu dilakukan oleh semua daerah. Salah satunya dengan memberdayakan UMKM untuk masuk ke pasar daring dan masuk ke proses e-commerce atau perdagangan daring.
"Jack Ma telah memprediksi bahwa pada 2030 semua bisnis di dunia akan dilakukan secara daring. Pelaku UMKM harus dikenalkan digitalisasi sistem dari sekarang, artinya aplikasi harus segera disiapkan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengingatkan pentingnya menjaga angka kemiskinan di masa pandemi. Dari aspek peta kemiskinan tahun 2020, Banyuwangi mencatat 8,06 persen, di bawah capaian Provinsi Jatim 11,09 persen.
"Meski naik, namun kenaikan kemiskinan masih bisa dikendalikan. Ini harus dijaga. Caranya dorong transfer Dana Desa dipercepat agar bantuan sosial bisa segera diterima warga. Bantuan itu akan sangat berguna untuk menggerakkan konsumsi warga," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyampaikan pemkab akan terus mempercepat pencairan dana ke desa.
Per tanggal 1 Maret 2021 telah ada 49 desa yang telah mencairkan dana desa dan 44 desa telah mencairkan Alokasi Dana Desa dengan total dana yang telah ditransfer mencapai Rp47,39 miliar. Total sepanjang 2021, dana yang diperuntukkan desa di Banyuwangi sekitar Rp413 miliar.
"Dan sesuai arahan Ibu Gubernur, percepatan akan terus kami lakukan demi meningkatkan perekonomian desa, dalam rangka pemulihan ekonomi daerah," katanya.
Ipuk juga menyampaikan salah satu program 100 hari ke depan adalah penguatan sektor UMKM dan pariwisata, di antaranya melalui program 1.000 UMKM naik kelas melalui pendampingan total dari hulu ke hilir serta peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
"Dengan arahan ibu Gubernur kami semakin yakin untuk bekerja keras menaikkan level UMKM, salah satunya lewat digitalisasi UMKM. Kami akan banyak belajar banyak dari program-program yang sudah Pemprov lakukan," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021