Pemerintah Kabupaten Bangkalan mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah pusat akibat pandemi COVID-19, yakni melalui sektor pariwisata.
"Kebijakan mendukung pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata ini, karena di Bangkalan sudah banyak bermunculan destinasi wisata baru yang dikembangkan oleh desa," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bangkalan Hasan Faisol di Bangkalan, Selasa.
Faisol menjelaskan, penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi harus berjalan seirama, karena keduanya memiliki peran penting.
Hanya saja, sambung dia, upaya pemulihan ekonomi yang dicanangkan Pemkab Bangkalan melalui sektor pariwisata ini, tetap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan.
"Kami memilih sektor pariwisata, karena memiliki dampak sistemik pada sektor usaha lainnya, seperti jasa transportasi dan perdagangan," kata Faisol.
Selama objek wisata di Bangkalan ditutup, para pelaku usaha jasa transportasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah juga mengalami dampaknya.
Tidak sedikit para pelaku UMKM yang terpaksa tutup, akibat tidak ada pembeli. Demikian juga dengan pelaku jasa transportasi.
Hasan Faisol menjelaskan sebelumnya objek wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan yang banyak dikunjungi wisatawan, hanya tiga lokasi, yakni taman rekreasi kota (TRK), museum dan wisata religi Syaikhona Muhammad Kholil.
Namun saat ini, sudah ada 14 objek wisata baru yang digarap oleh Pemkab Bangkalan, dan sebagian merupakan wisata desa.
"Kebijakan Pemkab Bangkalan memang memberikan dukungan sepenuhnya bagi desa-desa yang memiliki sumber daya alam memadai untuk dijadikan objek wisata, seperti dari sisi perizinan hingga bantuan fasilitas. Semua itu diberikan secara gratis," katanya, menjelaskan.
Pemkab tidak hanya memberikan bantuan secara gratis, akan tetapi juga tidak membebankan target pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu dilakukan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat setempat.
"Baru nanti ketika kondisi objek wisata sudah ramai dan banyak yang berkunjung, akan dibahas mengenai PAD, untuk sekarang jangan dulu karena masih proses berjuang," katanya, menjelaskan.
Terkait kebijakan memulihkan ekonomi melalui sektor pariwisata ini, Kepala Disbupar Hasan Faisol menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para pengelola objek wisata dan Satgas COVID-19.
Komunikasi segitiga ini dimaksudkan, agar upaya memulihkan ekonomi sebagai pendukung dari program pemulihan ekonomi nasional berjalan sesuai harapan dan saling menguntungkan.
"Jadi, masyarakat bisa diuntungkan dengan program pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata ini, dan COVID-19 tidak menyebar, karena para pelaku, pengunjung dan pedagang taat pada protokol kesehatan," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Bangkalan merilis, sedikitnya 22.500 pelaku UMKM di wilayah itu mengalami penuruan omzet penjualan sejak pandemi COVID-19 berlangsung, bahkan sebagian ada yang terpaksa bubar.
Dari jumlah itu, pemerintah baru bisa membantu modal usaha kepada sebanyak 4.217 UMKM melalui program Bantuan Presiden (Banpres) dan bantuan langsung dari APBD Pemkab Bangkalan, sedangkan sisanya belum.
"Maka dari itu, upaya mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata kami lakukan, karena UMKM ini sepaket dengan pariwisata. Jika wisata hidup, maka ekonomi di kalangan pelaku UMKM juga akan hidup," katanya, menjelaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Kebijakan mendukung pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata ini, karena di Bangkalan sudah banyak bermunculan destinasi wisata baru yang dikembangkan oleh desa," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bangkalan Hasan Faisol di Bangkalan, Selasa.
Faisol menjelaskan, penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi harus berjalan seirama, karena keduanya memiliki peran penting.
Hanya saja, sambung dia, upaya pemulihan ekonomi yang dicanangkan Pemkab Bangkalan melalui sektor pariwisata ini, tetap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan.
"Kami memilih sektor pariwisata, karena memiliki dampak sistemik pada sektor usaha lainnya, seperti jasa transportasi dan perdagangan," kata Faisol.
Selama objek wisata di Bangkalan ditutup, para pelaku usaha jasa transportasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah juga mengalami dampaknya.
Tidak sedikit para pelaku UMKM yang terpaksa tutup, akibat tidak ada pembeli. Demikian juga dengan pelaku jasa transportasi.
Hasan Faisol menjelaskan sebelumnya objek wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan yang banyak dikunjungi wisatawan, hanya tiga lokasi, yakni taman rekreasi kota (TRK), museum dan wisata religi Syaikhona Muhammad Kholil.
Namun saat ini, sudah ada 14 objek wisata baru yang digarap oleh Pemkab Bangkalan, dan sebagian merupakan wisata desa.
"Kebijakan Pemkab Bangkalan memang memberikan dukungan sepenuhnya bagi desa-desa yang memiliki sumber daya alam memadai untuk dijadikan objek wisata, seperti dari sisi perizinan hingga bantuan fasilitas. Semua itu diberikan secara gratis," katanya, menjelaskan.
Pemkab tidak hanya memberikan bantuan secara gratis, akan tetapi juga tidak membebankan target pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu dilakukan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat setempat.
"Baru nanti ketika kondisi objek wisata sudah ramai dan banyak yang berkunjung, akan dibahas mengenai PAD, untuk sekarang jangan dulu karena masih proses berjuang," katanya, menjelaskan.
Terkait kebijakan memulihkan ekonomi melalui sektor pariwisata ini, Kepala Disbupar Hasan Faisol menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para pengelola objek wisata dan Satgas COVID-19.
Komunikasi segitiga ini dimaksudkan, agar upaya memulihkan ekonomi sebagai pendukung dari program pemulihan ekonomi nasional berjalan sesuai harapan dan saling menguntungkan.
"Jadi, masyarakat bisa diuntungkan dengan program pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata ini, dan COVID-19 tidak menyebar, karena para pelaku, pengunjung dan pedagang taat pada protokol kesehatan," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Bangkalan merilis, sedikitnya 22.500 pelaku UMKM di wilayah itu mengalami penuruan omzet penjualan sejak pandemi COVID-19 berlangsung, bahkan sebagian ada yang terpaksa bubar.
Dari jumlah itu, pemerintah baru bisa membantu modal usaha kepada sebanyak 4.217 UMKM melalui program Bantuan Presiden (Banpres) dan bantuan langsung dari APBD Pemkab Bangkalan, sedangkan sisanya belum.
"Maka dari itu, upaya mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata kami lakukan, karena UMKM ini sepaket dengan pariwisata. Jika wisata hidup, maka ekonomi di kalangan pelaku UMKM juga akan hidup," katanya, menjelaskan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021