Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Teguh Sumarno mengungkapkan saat ini di sejumlah daerah di provinsi setempat sedang mengalami kekurangan guru.
"Sejumlah daerah yang kekurangan guru, antara lain Kota Madiun yang mencapai 1.500 guru, Kabupaten Ponorogo 2.800 guru, dan Kota Surabaya ditaksir lebih besar lagi," kata Teguh di Surabaya, Selasa.
Kondisi ini, kata Teguh, diperparah dengan jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di tiap-tiap sekolah yang tidak lebih dari separuh.
"Artinya, guru honorer saat ini jumlahnya lebih dominan. Jumlah guru honorer se-Jatim mencapai sekitar 35.000 orang. Bahkan, hanya ada beberapa kepala sekolah yang PNS di sebagian sekolah," katanya.
PGRI berharap antara dinas pendidikan provinsi, kota/kabupaten, dan badan kepegawaian daerah duduk bersama untuk mengatasi masalah ini.
Teguh mengaku sempat menanyakan hal ini dengan Komisi X DPR RI dan mendapat penjelasan bahwa pemerintah menggantinya dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer.
"Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020. Kemudian yang bisa mengikuti seleksi PPPK adalah guru honorer berusia mulai 20 tahun hingga 59 tahun," katanya.
"Menurut saya harus ada revisi regulasi terhadap rekrutmen PPPK, karena ini hanya untuk guru, sedangkan operator sekolah tidak masuk dalam seleksi PPPK," kata Teguh, melanjutkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Sejumlah daerah yang kekurangan guru, antara lain Kota Madiun yang mencapai 1.500 guru, Kabupaten Ponorogo 2.800 guru, dan Kota Surabaya ditaksir lebih besar lagi," kata Teguh di Surabaya, Selasa.
Kondisi ini, kata Teguh, diperparah dengan jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di tiap-tiap sekolah yang tidak lebih dari separuh.
"Artinya, guru honorer saat ini jumlahnya lebih dominan. Jumlah guru honorer se-Jatim mencapai sekitar 35.000 orang. Bahkan, hanya ada beberapa kepala sekolah yang PNS di sebagian sekolah," katanya.
PGRI berharap antara dinas pendidikan provinsi, kota/kabupaten, dan badan kepegawaian daerah duduk bersama untuk mengatasi masalah ini.
Teguh mengaku sempat menanyakan hal ini dengan Komisi X DPR RI dan mendapat penjelasan bahwa pemerintah menggantinya dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer.
"Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020. Kemudian yang bisa mengikuti seleksi PPPK adalah guru honorer berusia mulai 20 tahun hingga 59 tahun," katanya.
"Menurut saya harus ada revisi regulasi terhadap rekrutmen PPPK, karena ini hanya untuk guru, sedangkan operator sekolah tidak masuk dalam seleksi PPPK," kata Teguh, melanjutkan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021