Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, memperbaiki jalan ambles penghubung tiga kecamatan, yakni Kecamatan Galis, Geger dan Konang, akibat hujan deras yang disertai angin kencang dalam sepekan terakhir ini.
Menurut Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Bangkalan Guntur Setiadi di Bangkalan, Rabu, jalan penghubung tiga kecamatan yang ambles itu, menyebabkan perekonomian masyarakat terganggu, apalagi jalan tersebut merupakan jalur utama antarkecamatan.
"Makanya, kami bergerak cepat melakukan perbaikan," katanya.
Guntur menjelaskan, pola perbaikan dilakukan dengan membuat jalan alternatif lebih dahulu sambil membuang tebing penahan.
"Tebing penahan jalan yang longsor, hingga menyebabkan jalan rasanya ambles itu sekitar 50 meter," katanya, menerangkan.
Sedangkan, jalur alternatif yang kini dibuat agar bisa segera menghubungkan akses jalur lalu lintas untuk tiga kecamatan itu, sepanjang 40 meter.
"Hari ini pengerjaan jalur alternatifnya sudah selesai, sehingga jalur lalu lintas yang putus akibat tebing perlahan jalannya longsor itu, sudah bisa dilalui kendaraan lagi, melalui jalur alternatif tersebut," katanya.
Ia menjelaskan, perbaikan jalan putus dengan cara membuat jalur alternatif sepanjang 40 meter dan membangun tebing penahan jalan yang longsor sepanjang 50 meter itu, dianggarkan sebesar Rp250 juta dari belanja tak terduga APBD Bangkalan 2021.
Akses jalur lalu lintas putus ini, sambung dia, merupakan salah satu jenis kerusakan infrastruktur yang rusak akibat hujan deras yang disertai angin kencang di Bangkalan dalam sepekan terakhir ini.
Jenis kerusakan infrastruktur lainnya adalah jembatan penghubung dan jalur lalu lintas penghubungan antardesa di sejumlah kecamatan.
"Khusus untuk jalur penghubung antardesa, maka alokasinya dari APBDes. Jalan penghubung tiga kecamatan ini diperbaiki oleh pemkab melalui Dinas PUPR, karena termasuk jalan kabupaten," katanya.
Sebelumnya Pemkab Bangkalan merilis, kerusakan infrastruktur jalan akibat tanah longsor saat musim hujan selama 2020 ditaksir mencapai Rp900 juta lebih. Data ini belum termasuk kerusakan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Menurut Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Bangkalan Guntur Setiadi di Bangkalan, Rabu, jalan penghubung tiga kecamatan yang ambles itu, menyebabkan perekonomian masyarakat terganggu, apalagi jalan tersebut merupakan jalur utama antarkecamatan.
"Makanya, kami bergerak cepat melakukan perbaikan," katanya.
Guntur menjelaskan, pola perbaikan dilakukan dengan membuat jalan alternatif lebih dahulu sambil membuang tebing penahan.
"Tebing penahan jalan yang longsor, hingga menyebabkan jalan rasanya ambles itu sekitar 50 meter," katanya, menerangkan.
Sedangkan, jalur alternatif yang kini dibuat agar bisa segera menghubungkan akses jalur lalu lintas untuk tiga kecamatan itu, sepanjang 40 meter.
"Hari ini pengerjaan jalur alternatifnya sudah selesai, sehingga jalur lalu lintas yang putus akibat tebing perlahan jalannya longsor itu, sudah bisa dilalui kendaraan lagi, melalui jalur alternatif tersebut," katanya.
Ia menjelaskan, perbaikan jalan putus dengan cara membuat jalur alternatif sepanjang 40 meter dan membangun tebing penahan jalan yang longsor sepanjang 50 meter itu, dianggarkan sebesar Rp250 juta dari belanja tak terduga APBD Bangkalan 2021.
Akses jalur lalu lintas putus ini, sambung dia, merupakan salah satu jenis kerusakan infrastruktur yang rusak akibat hujan deras yang disertai angin kencang di Bangkalan dalam sepekan terakhir ini.
Jenis kerusakan infrastruktur lainnya adalah jembatan penghubung dan jalur lalu lintas penghubungan antardesa di sejumlah kecamatan.
"Khusus untuk jalur penghubung antardesa, maka alokasinya dari APBDes. Jalan penghubung tiga kecamatan ini diperbaiki oleh pemkab melalui Dinas PUPR, karena termasuk jalan kabupaten," katanya.
Sebelumnya Pemkab Bangkalan merilis, kerusakan infrastruktur jalan akibat tanah longsor saat musim hujan selama 2020 ditaksir mencapai Rp900 juta lebih. Data ini belum termasuk kerusakan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021