DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menyatakan hasil sidang Bawaslu Jatim terkait tidak terbuktinya politik uang oleh paslon Eri-Armuji dijadikan alat bukti saat sidang gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Selasa, menilai keputusan Bawaslu Jawa Timur itu sangat tepat. "Laporan tim hukum kami, bukti-bukti di persidangan lemah dan tidak sinkron. Bagaimana mungkin tuduhan politik uang dikaitkan dengan surat Bu Risma kepada warga Surabaya,” kata Adi.
Sebelumnya Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Novly B. Theysen melaporkan politik uang yang dilakukan paslon Eri-Armuji ke Bawaslu Surabaya terkait pengiriman surat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada warga Surabaya untuk memilih Eri Cahyadi-Armuji pada awal Desember 2020.
Namun, Bawaslu Jatim membacakan putusannya pada Senin (4/1) bahwa Eri Cahyadi-Armuji tidak terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM).
“Kami mengapresiasi keputusan Bawaslu Jatim yang tepat dan jernih dalam memutus perkara,” kata Adi.
Selain itu, lanjut dia, PDIP juga memuji kinerja tim hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Surabaya, yang dipimpin Arif Budi Santoso, SH, yang telah bekerja cermat dan jeli, serta cerdas dalam merumuskan dalil-dalil dan pembuktian balik untuk mematahkan tuduhan.
“Terima kasih kepada tim hukum Eri Cahyadi-Armuji yang telah bekerja jeli dan cermat. Tim dengan sangat cerdas mematahkan semua tuduhan di persidangan. Sejak awal, tim hukum telah bekerja keras mengawal kemenangan Eri Cahyadi-Armudji dalam Pilkada Sudabaya,” kata Adi
Sementara itu, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Surabaya Arif Budi Santoso mengatakan, masyarakat Surabaya sebenarnya tahu, siapa yang bermain politik uang selama masa kampanye dan menjelang Hari-H coblosan Pilkada Surabaya.
"Yang jelas bukan dilakukan pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji. Melalui pembagian beras, sarung, selimut, hingga bagi-bagi uang yang dilakukan massif dan telanjang mata. Tuduhan KIPP Jawa Timur salah alamat terhadap Eri Cahyadi-Armuji," kata Arif Budi Santoso.
Pascaputusan Bawaslu Jatim, PDIP Surabaya berkonsentrasi pada sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sebagai diketahui, Eri Cahyadi-Armuji memenangkan Pilkada Surabaya dengan selisih 13,8 persen atau sekitar 145 ribu suara. Mengungguli Machfud Arifin-Mujiaman.
"Putusan Bawaslu Jawa Timur akan menjadi salah satu alat bukti kami untuk mematahkan dalil tim hukum Machfud Arifin-Mujiaman di Mahkamah Konstitusi," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Selasa, menilai keputusan Bawaslu Jawa Timur itu sangat tepat. "Laporan tim hukum kami, bukti-bukti di persidangan lemah dan tidak sinkron. Bagaimana mungkin tuduhan politik uang dikaitkan dengan surat Bu Risma kepada warga Surabaya,” kata Adi.
Sebelumnya Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur Novly B. Theysen melaporkan politik uang yang dilakukan paslon Eri-Armuji ke Bawaslu Surabaya terkait pengiriman surat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada warga Surabaya untuk memilih Eri Cahyadi-Armuji pada awal Desember 2020.
Namun, Bawaslu Jatim membacakan putusannya pada Senin (4/1) bahwa Eri Cahyadi-Armuji tidak terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM).
“Kami mengapresiasi keputusan Bawaslu Jatim yang tepat dan jernih dalam memutus perkara,” kata Adi.
Selain itu, lanjut dia, PDIP juga memuji kinerja tim hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Surabaya, yang dipimpin Arif Budi Santoso, SH, yang telah bekerja cermat dan jeli, serta cerdas dalam merumuskan dalil-dalil dan pembuktian balik untuk mematahkan tuduhan.
“Terima kasih kepada tim hukum Eri Cahyadi-Armuji yang telah bekerja jeli dan cermat. Tim dengan sangat cerdas mematahkan semua tuduhan di persidangan. Sejak awal, tim hukum telah bekerja keras mengawal kemenangan Eri Cahyadi-Armudji dalam Pilkada Sudabaya,” kata Adi
Sementara itu, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Surabaya Arif Budi Santoso mengatakan, masyarakat Surabaya sebenarnya tahu, siapa yang bermain politik uang selama masa kampanye dan menjelang Hari-H coblosan Pilkada Surabaya.
"Yang jelas bukan dilakukan pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji. Melalui pembagian beras, sarung, selimut, hingga bagi-bagi uang yang dilakukan massif dan telanjang mata. Tuduhan KIPP Jawa Timur salah alamat terhadap Eri Cahyadi-Armuji," kata Arif Budi Santoso.
Pascaputusan Bawaslu Jatim, PDIP Surabaya berkonsentrasi pada sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sebagai diketahui, Eri Cahyadi-Armuji memenangkan Pilkada Surabaya dengan selisih 13,8 persen atau sekitar 145 ribu suara. Mengungguli Machfud Arifin-Mujiaman.
"Putusan Bawaslu Jawa Timur akan menjadi salah satu alat bukti kami untuk mematahkan dalil tim hukum Machfud Arifin-Mujiaman di Mahkamah Konstitusi," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021