Sejumlah wali murid SMAN 10 Surabaya mengeluhkan besaran biaya pendidikan untuk
rancangan kegiatan selama setahun yang disusun pihak sekolah.
"Rancangan kegiatan yang disusun pihak sekolah dibebankan kepada orang tua. Besarannya juga bervariasi tergantung kegiatan di tiap tingkat kelas siswa," kata salah satu wali murid SMAN 10 Surabaya, Lia, saat ditemui di halaman sekolah, Senin.
Wali murid siswa kelas X tersebut mengaku terkejut dengan paparan biaya yang harus ditanggung wali murid saat pengambilan rapor tengah semester, Sabtu (14/11).
"Bayangannya waktu awal masuk sekolah pikirnya gratis. Ternyata ada tarikan pas pengambilan rapor tengah semester. Mendadak, jadi ya kaget saat pandemi begini," katanya.
Lia mengungkapkan pihak sekolah menjelaskan rincian kegiatan dalam bentuk paparan slide di kelas. Selanjutnya, wali murid diberikan surat keterangan membayar biaya pendidikan diangsur berapa kali dengan besaran angsurannya.
"Surat pernyataan saya langsung dikumpulkan di sekolah. Rencananya saya angsur, karena anak saya dua dan satu anak kuliah," katanya.
Biaya pendidikan yang dibebankan sekolah pada wali murid kelas X mencapai Rp3,7 juta. Biaya ini di luar beban membeli buku dan biaya tugas yang dikerjakan anaknya.
Wali murid lainnya, Agus, mengungkapkan akan mengajukan keringanan pembiayaan karena merasa berat jika harus mengeluarkan biaya pendidikan sebesar Rp3,7 juta saat ini.
"Kakaknya dulu sekolah di sini gratis, kaget juga sekarang bayar. Maunya minta keringanan," katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMPN 10 bidang Kesiswaan Usmani Hariyono mengungkapkan jika ada wali murid keberatan pada program sekolah maka pihaknya bisa menghapus program tersebut.
"Ada outing class untuk menginspirasi kalau siswa mau memilih kampus dan memang butuh dana, tapi kalau ornag tua keberatan ya kami hapus," ujarnya.
Selain itu, sejumlah kegiatan juga rencananya akan dihapus sesuai dengan keluhan orang tua seperti wisuda, buku kenangan hingga foto ijazah.
"Wisuda juga tetap kami programkan meskipun pandemi tapi kalau batal ya sudah. Wali murid kelas XII sepertinya memilih dengan meniadakan wisuda," ucapnya.
Jika sejumlah opsi dihapus, dikatakan Usman pihak sekolah akan mengambil opsi lain seperti anggaran foto ijazah dihapus, pihak sekolah bisa membuat standar aturan dan siswa bisa mengumpulkan fotonya.
"Mungkin orang tua kaget dengan pembiayaan ini karena ada angsuran, padahal angsuran ini bisa ditentukan orang tua. Tidak harus tiap bulan dan hari ini juga banyak yang mengajukan keringanan," katanya.
Penghapusan sejumlah kegiatan ini menjadi alternatif untuk pembiayaan sekolah. Pasalnya ada pembiayaan gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap sebanyak 37 orang yang tidak bisa dikurangi.
"Beban sekolah juga semakin besar saat tahu kalau bantuan dari pemerintah BPOPP yang awalnya 12 bulan dijadikan enam bulan. Sekolah tahu ya saat mau sosialisasi pembiayaan ke orang tua," tuturnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020