Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menerima piagam dan plakat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyusul penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut, setelah sebelumnya penyerahan penghargaan dilakukan secara daring oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersyukur Pemerintah Kota Kediri secara berturut-turut memperoleh WTP hingga enam kali. Opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Kota Kediri. Dengan diperolehnya penghargaan tersebut berarti penggunaan anggaran Pemerintah Kota Kediri sudah baik.
"Mudah-mudahan ke depan empat kriteria itu terus bisa kami jaga baik-baik dan kami tingkatkan. Mudah-mudahan dengan WTP kami semakin mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat terkait dana yang dikelola oleh pemerintah. Saya harus memastikan di Pemda bisa berjalan dengan baik," kata Wali Kota di Kediri, Senin.
Penghargaan itu diterima secara langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Wakil Gubernur Jawa timur Emil Elestianto Dardak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Dedi Sopandi.
Acara tersebut diserahkan dalam acara rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah Jawa Timur serta penyerahan penghargaan Kementerian Keuangan RI kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota yang berhasil menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di Convention Hall, Grand City Kota Surabaya.
Apresiasi yang diserahkan pada kesempatan ini berupa 37 piagam penghargaan dan 25 plakat kepada pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019, yaitu satu untuk laporan keuangan pemerintah provinsi, 28 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan delapan laporan keuangan pemerintah daerah kota.
Selain itu, juga diserahkan plakat atas pencapaian WTP selama 10 kali berturut turut disampaikan kepada Pemerintah Kota Blitar, satu plakat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 18 kepada kabupaten dan lima kota atas capaian WTP 5 - 9 kali termasuk Kota Kediri.
Mewakili Kementerian Keuangan RI, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Dedi Sopandi menyampaikan dengan acara tersebut diharapkan dapat terbangun semangat bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat sebagai pondasi yang kuat dalam rangka mencapai Indonesia yang mandiri.
"Capaian opini WTP atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari pengelolaan keuangan negara yang sehat. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai dan mempertahankan opini terkait sangat diperlukan," kata Dedi Sopandi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap akuntabilitas sebagai proses evaluasi bisa terus berjalan dan dimaksimalkan.
"Hari-hari seperti ini ada hal yang memang emergency, ada hal sifatnya urgent. Antara emergency dan urgency pasti kepala daerah bisa memutuskan bagaimana bantuan-bantuan tidak terduga harus disiapkan untuk berbagai proses pelayanan dari mulai promotif, kuratif dan rehabilitatif. Bersama-sama kita akan memformat bagaimana semua berjalan berseiring, ekonomi sehat, rakyat sehat, pilkadanya juga sehat," kata Gubernur Jatim.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Forkopimda Provinsi Jawa Timur, juga Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur. Acara tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan mengenakan masker, jaga jarak serta selalu membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersyukur Pemerintah Kota Kediri secara berturut-turut memperoleh WTP hingga enam kali. Opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Kota Kediri. Dengan diperolehnya penghargaan tersebut berarti penggunaan anggaran Pemerintah Kota Kediri sudah baik.
"Mudah-mudahan ke depan empat kriteria itu terus bisa kami jaga baik-baik dan kami tingkatkan. Mudah-mudahan dengan WTP kami semakin mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat terkait dana yang dikelola oleh pemerintah. Saya harus memastikan di Pemda bisa berjalan dengan baik," kata Wali Kota di Kediri, Senin.
Penghargaan itu diterima secara langsung oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Wakil Gubernur Jawa timur Emil Elestianto Dardak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Dedi Sopandi.
Acara tersebut diserahkan dalam acara rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah Jawa Timur serta penyerahan penghargaan Kementerian Keuangan RI kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota yang berhasil menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di Convention Hall, Grand City Kota Surabaya.
Apresiasi yang diserahkan pada kesempatan ini berupa 37 piagam penghargaan dan 25 plakat kepada pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019, yaitu satu untuk laporan keuangan pemerintah provinsi, 28 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan delapan laporan keuangan pemerintah daerah kota.
Selain itu, juga diserahkan plakat atas pencapaian WTP selama 10 kali berturut turut disampaikan kepada Pemerintah Kota Blitar, satu plakat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 18 kepada kabupaten dan lima kota atas capaian WTP 5 - 9 kali termasuk Kota Kediri.
Mewakili Kementerian Keuangan RI, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Dedi Sopandi menyampaikan dengan acara tersebut diharapkan dapat terbangun semangat bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat sebagai pondasi yang kuat dalam rangka mencapai Indonesia yang mandiri.
"Capaian opini WTP atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari pengelolaan keuangan negara yang sehat. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai dan mempertahankan opini terkait sangat diperlukan," kata Dedi Sopandi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap akuntabilitas sebagai proses evaluasi bisa terus berjalan dan dimaksimalkan.
"Hari-hari seperti ini ada hal yang memang emergency, ada hal sifatnya urgent. Antara emergency dan urgency pasti kepala daerah bisa memutuskan bagaimana bantuan-bantuan tidak terduga harus disiapkan untuk berbagai proses pelayanan dari mulai promotif, kuratif dan rehabilitatif. Bersama-sama kita akan memformat bagaimana semua berjalan berseiring, ekonomi sehat, rakyat sehat, pilkadanya juga sehat," kata Gubernur Jatim.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Forkopimda Provinsi Jawa Timur, juga Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur. Acara tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan mengenakan masker, jaga jarak serta selalu membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020