Stok pupuk bersubsidi di Gudang Penyangga Pupuk Bersubsidi Kalibagor, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dipastikan sudah habis setelah didistribusikan ke kios-kios pupuk sejak beberapa hari terakhir.
"Kami telah mengecek langsung ke gudang pupuk di Kalibagor, pupuk urea bersubsidi sudah habis dikirim ke kios. Dan informasinya kemarin lusa terakhir didistribusikan oleh distributor ke wilayah barat," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo Hadi Prianto di Situbondo, Rabu.
Dengan demikian, lanjut Hadi, secara tidak langsung kuota pupuk bersubsidi di gudang sudah keluar atau didistribusikan ke kios-kios pupuk.
Menyikapi kuota pupuk bersubsidi di Situbondo yang sudah habis, Komisi II DPRD Situbondo telah mengirim surat rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan tambahan kuota pupuk bersubsidi ke pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan Situbondo mendapat tambahan pada bulan September dan Oktober tahun ini, karena informasinya di pusat masih ada satu juta ton. Semoga Situbondo memperoleh tambahan," tuturnya.
Menurut Hadi, jika nantinya Situbondo tidak memperoleh tambahan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis, misalnya dibantu subsidi dari pemerintah kabupaten.
"Kalau itu tanaman pangan, selektif untuk dibantu melalui subsidi kabupaten. Jadi, pemerintah daerah membeli pupuk nonsubsidi dan disuguhkan ke petani-petani kita," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo Sentot Sugiyono mengemukakan bahwa sejak 1 September 2020 petani harus mempunyai kartu tani untuk memperoleh pupuk bersubsidi.
Ia menjelaskan jumlah petani di Situbondo sekitar 50 ribu orang dan masih 90 persen yang terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), sementara syarat memperoleh kartu tani harus masuk dalam daftar e-RDKK.
"Kami masih berproses membuat kartu tani, karena petani di daerah tegal dan yang menanam di pinggiran hutan masih belum terdaftar, karena kami belum memiliki laporan dari perhutani," paparnya.
Menurut ia, sekitar 25 persen petani yang telah memiliki kartu tani hingga kini belum bisa memanfaatkan kartu dari Kementerian Pertanian tersebut, karena peralatan di sejumlah kios pupuk belum lengkap.
"Peralatan kios pupuk masih belum maksimal, jadi belum bisa melayani pembelian pupuk bersubsidi," ujarnya.
Sentot menerangkan bahwa tahun ini Kementerian Pertanian mengurangi alokasi pupuk bersubsidi untuk petani Situbondo hingga 50 persen, sehingga banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Pupuk urea yang biasanya dapat jatah 41.000 ton, sekarang hanya 20.800 ton. ZA yang biasanya 12.000 ton hanya 5.000 ton, sama halnya dengan ponska dan SP-36, semua dikurangi rata-rata 50 persen," katanya.
Ia menambahkan pengurangan kuota pupuk bersubsidi itu dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat, penerima pupuk bersubsidi harus punya kartu tani untuk memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Kami telah mengecek langsung ke gudang pupuk di Kalibagor, pupuk urea bersubsidi sudah habis dikirim ke kios. Dan informasinya kemarin lusa terakhir didistribusikan oleh distributor ke wilayah barat," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo Hadi Prianto di Situbondo, Rabu.
Dengan demikian, lanjut Hadi, secara tidak langsung kuota pupuk bersubsidi di gudang sudah keluar atau didistribusikan ke kios-kios pupuk.
Menyikapi kuota pupuk bersubsidi di Situbondo yang sudah habis, Komisi II DPRD Situbondo telah mengirim surat rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan tambahan kuota pupuk bersubsidi ke pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan Situbondo mendapat tambahan pada bulan September dan Oktober tahun ini, karena informasinya di pusat masih ada satu juta ton. Semoga Situbondo memperoleh tambahan," tuturnya.
Menurut Hadi, jika nantinya Situbondo tidak memperoleh tambahan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis, misalnya dibantu subsidi dari pemerintah kabupaten.
"Kalau itu tanaman pangan, selektif untuk dibantu melalui subsidi kabupaten. Jadi, pemerintah daerah membeli pupuk nonsubsidi dan disuguhkan ke petani-petani kita," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo Sentot Sugiyono mengemukakan bahwa sejak 1 September 2020 petani harus mempunyai kartu tani untuk memperoleh pupuk bersubsidi.
Ia menjelaskan jumlah petani di Situbondo sekitar 50 ribu orang dan masih 90 persen yang terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), sementara syarat memperoleh kartu tani harus masuk dalam daftar e-RDKK.
"Kami masih berproses membuat kartu tani, karena petani di daerah tegal dan yang menanam di pinggiran hutan masih belum terdaftar, karena kami belum memiliki laporan dari perhutani," paparnya.
Menurut ia, sekitar 25 persen petani yang telah memiliki kartu tani hingga kini belum bisa memanfaatkan kartu dari Kementerian Pertanian tersebut, karena peralatan di sejumlah kios pupuk belum lengkap.
"Peralatan kios pupuk masih belum maksimal, jadi belum bisa melayani pembelian pupuk bersubsidi," ujarnya.
Sentot menerangkan bahwa tahun ini Kementerian Pertanian mengurangi alokasi pupuk bersubsidi untuk petani Situbondo hingga 50 persen, sehingga banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Pupuk urea yang biasanya dapat jatah 41.000 ton, sekarang hanya 20.800 ton. ZA yang biasanya 12.000 ton hanya 5.000 ton, sama halnya dengan ponska dan SP-36, semua dikurangi rata-rata 50 persen," katanya.
Ia menambahkan pengurangan kuota pupuk bersubsidi itu dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat, penerima pupuk bersubsidi harus punya kartu tani untuk memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020