Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap tinggi sebagaimana pelaksanaan Pemilu 2019.
"Harapan kami angkanya tetap tinggi seperti pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun lalu meski sekarang pada masa pandemi COVID-19," ujar Khofifah usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat sore.
Baca juga: Menkopolhukam tegaskan Jatim siap gelar pilkada serentak 2020
Sebagai evaluasi, kata Khofifah, bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mencapai angka 80,90 persen atau jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 77,5 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, telah melakukan beberapa hal, di antaranya menyelenggarakan sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020, menerbitkan beberapa surat edaran kepada bupati/wali kota penyelenggara pilkada dan Surat Edaran perihal Penganggaran Pilkada Serentak Tahun 2020.
Baca juga: Mendagri: Ide penanganan COVID-19 bisa jadi isu kontestan pilkada
Hal ini, lanjut dia, dilakukan supaya pelaksanaan program dan kegiatan bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun bersumber dari APBD Kabupaten/Kota untuk penanggulangan korban pandemi COVID-19 tidak dimaknai sebagai kampanye dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Untuk pemantapan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di Jatim, kami juga akan gelar koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait," ucap Gubernur Khofifah.
Baca juga: Perputaran uang triliunan rupiah pada Pilkada 2020 tumbuhkan perekonomian
Di sisi lain, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri sebanyak 8-9 penjabat sementara (Pjs) kepala daerah, terutama setelah ditetapkan sebagai calon bupati/wali kota oleh KPU.
"Sedangkan, terhadap 10 daerah lagi tidak diperlukan Pjs karena kepala daerahnya telah dua periode menjabat," kata mantan Menteri Sosial tersebut.
Sementara itu, ada 19 kabupaten/kota di Jatim yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
Rinciannya, Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Ngawi.
Kemudian Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik serta Kabupaten Kediri.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Harapan kami angkanya tetap tinggi seperti pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun lalu meski sekarang pada masa pandemi COVID-19," ujar Khofifah usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat sore.
Baca juga: Menkopolhukam tegaskan Jatim siap gelar pilkada serentak 2020
Sebagai evaluasi, kata Khofifah, bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mencapai angka 80,90 persen atau jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 77,5 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, telah melakukan beberapa hal, di antaranya menyelenggarakan sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020, menerbitkan beberapa surat edaran kepada bupati/wali kota penyelenggara pilkada dan Surat Edaran perihal Penganggaran Pilkada Serentak Tahun 2020.
Baca juga: Mendagri: Ide penanganan COVID-19 bisa jadi isu kontestan pilkada
Hal ini, lanjut dia, dilakukan supaya pelaksanaan program dan kegiatan bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun bersumber dari APBD Kabupaten/Kota untuk penanggulangan korban pandemi COVID-19 tidak dimaknai sebagai kampanye dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Untuk pemantapan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di Jatim, kami juga akan gelar koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait," ucap Gubernur Khofifah.
Baca juga: Perputaran uang triliunan rupiah pada Pilkada 2020 tumbuhkan perekonomian
Di sisi lain, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu juga akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri sebanyak 8-9 penjabat sementara (Pjs) kepala daerah, terutama setelah ditetapkan sebagai calon bupati/wali kota oleh KPU.
"Sedangkan, terhadap 10 daerah lagi tidak diperlukan Pjs karena kepala daerahnya telah dua periode menjabat," kata mantan Menteri Sosial tersebut.
Sementara itu, ada 19 kabupaten/kota di Jatim yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
Rinciannya, Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Ngawi.
Kemudian Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik serta Kabupaten Kediri.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020