Presiden Klub Persik Abdul Hakim Bafagih meminta PT Liga Indonesia Baru selaku operator liga untuk menaikkan subsidi klub atau hak komersial menjadi Rp1,2 miliar hingga Rp1,5 miliar guna mendukung operasional klub berkompetisi di Liga 1.
Dalam perhitungan Abdul Hakim, dengan melihat kapasitas stadion di Indonesia yang rata-rata sekitar 25.700 orang, jika terisi setengah (50 persen) dan harga tiket normal sebesar Rp50 ribu, hitung-hitungannya menjadi Rp9,6 miliar.
"Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp1,2 miliar. Itu hitungan kami," katanya dalam keterangannya di Kediri, Selasa.
Subsidi atau hak komersial klub merupakan salah satu yang diajukan untuk dinaikkan menjadi Rp1,2 miliar - Rp1,5 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp800 juta sekali pencairan.
Hakim dalam rapat virtual dengan PSSI juga meminta induk organisasi sepak bola di Tanah Air itu mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain.
"Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub," ujar dia.
Di masa pandemi COVID-19, lanjut Hakim, pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak kepada seluruh industri, tetapi khusus di industri sepak bola relaksasi belum diberikan.
"Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar kepada sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan," kata Hakim.
Ia juga mengusulkan renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Saat ini nominal kontrak yang sudah diterima pemain sebesar 40 persen sehingga sisanya sebesar 60 persen perlu negosiasi kembali.
"Itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama," kata dia.
Jika renegosiasi tidak dilakukan, tambah dia, khawatir klub-klub Liga 1 mengalami kesulitan finansial di musim-musim mendatang. Namun, jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi.
Hakim juga menambahkan di luar usulan tersebut, Persik ikut menyetujui kompetisi lanjutan disentralkan di Jawa dan tanpa degradasi.
"Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa. Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa) tidak masalah," kata Hakim yang juga anggota DPR RI tersebut.
Hakim juga berharap PSSI menegaskan kembali soal komposisi pemain asing. Ia meminta PSSI memberikan perlindungan hukum agar tidak jadi persoalan antara klub dengan pemain dan pelatih ke depannya.
"Karena beberapa pemain asing kami untuk saat ini dilarang negaranya datang ke Indonesia sebelum pandemi berakhir," kata Hakim berharap
Terkait dengan rencana PSSI yang memutuskan Liga 1 dilanjutkan kembali, Hakim mengatakan bahwa Persik tetap konsisten setuju dengan penghentian Liga 1 total dan mengganti turnamen nonresmi.
Hal itu berbanding terbalik dengan rencana PSSI untuk melanjutkan Liga 1 yang sempat terhenti di pekan ketiga karena pandemi corona.
"Jika pertimbangannya adalah untuk menyiapkan timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi," kata Hakim.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Dalam perhitungan Abdul Hakim, dengan melihat kapasitas stadion di Indonesia yang rata-rata sekitar 25.700 orang, jika terisi setengah (50 persen) dan harga tiket normal sebesar Rp50 ribu, hitung-hitungannya menjadi Rp9,6 miliar.
"Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp1,2 miliar. Itu hitungan kami," katanya dalam keterangannya di Kediri, Selasa.
Subsidi atau hak komersial klub merupakan salah satu yang diajukan untuk dinaikkan menjadi Rp1,2 miliar - Rp1,5 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp800 juta sekali pencairan.
Hakim dalam rapat virtual dengan PSSI juga meminta induk organisasi sepak bola di Tanah Air itu mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain.
"Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub," ujar dia.
Di masa pandemi COVID-19, lanjut Hakim, pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak kepada seluruh industri, tetapi khusus di industri sepak bola relaksasi belum diberikan.
"Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar kepada sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan," kata Hakim.
Ia juga mengusulkan renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Saat ini nominal kontrak yang sudah diterima pemain sebesar 40 persen sehingga sisanya sebesar 60 persen perlu negosiasi kembali.
"Itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama," kata dia.
Jika renegosiasi tidak dilakukan, tambah dia, khawatir klub-klub Liga 1 mengalami kesulitan finansial di musim-musim mendatang. Namun, jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi.
Hakim juga menambahkan di luar usulan tersebut, Persik ikut menyetujui kompetisi lanjutan disentralkan di Jawa dan tanpa degradasi.
"Tapi yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa. Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa) tidak masalah," kata Hakim yang juga anggota DPR RI tersebut.
Hakim juga berharap PSSI menegaskan kembali soal komposisi pemain asing. Ia meminta PSSI memberikan perlindungan hukum agar tidak jadi persoalan antara klub dengan pemain dan pelatih ke depannya.
"Karena beberapa pemain asing kami untuk saat ini dilarang negaranya datang ke Indonesia sebelum pandemi berakhir," kata Hakim berharap
Terkait dengan rencana PSSI yang memutuskan Liga 1 dilanjutkan kembali, Hakim mengatakan bahwa Persik tetap konsisten setuju dengan penghentian Liga 1 total dan mengganti turnamen nonresmi.
Hal itu berbanding terbalik dengan rencana PSSI untuk melanjutkan Liga 1 yang sempat terhenti di pekan ketiga karena pandemi corona.
"Jika pertimbangannya adalah untuk menyiapkan timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi," kata Hakim.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020