Pimpinan DPRD Kota Surabaya berharap laporan hasil tes swab COVID-19 massal terhadap warga di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur bisa disampaikan dengan cepat, akurat dan detail.
Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony, di Surabaya, Selasa, mengatakan pihaknya menyoroti beberapa kali dilakukan swab massal di Kota Surabaya, namun hasilnya belum dapat diketahui secara cepat, detail dan akurat.
"Saya sempat mempertanyakan hasil swab mobil PCR BNPB itu kepada Dinkes Surabaya. Namun pihak Dinkes menyatakan belum menerima," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sempat mempertanyakan hasil swab itu kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, namun jawabannya juga sama.
"Artinya hasil swab itu tidak bisa dilaporkan dengan cepat. Saya melihat ini bagian penting yang harus kita soroti bahwa ada kelambanan dalam hal ini. Jangan sampai ada kesan menghambat data hasil identifikasi swab yang ada di Surabaya," kata dia
Untuk itu, Thony menyatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dan menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jatim yang berkoordinasi langsung BNPB Pusat. "Saya akan coba koordinasi dengan pemprov. Kami akan audiensi dengan beliau-beliau yang ada di sana untuk mendapatkan penjelasan itu," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony, di Surabaya, Selasa, mengatakan pihaknya menyoroti beberapa kali dilakukan swab massal di Kota Surabaya, namun hasilnya belum dapat diketahui secara cepat, detail dan akurat.
"Saya sempat mempertanyakan hasil swab mobil PCR BNPB itu kepada Dinkes Surabaya. Namun pihak Dinkes menyatakan belum menerima," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sempat mempertanyakan hasil swab itu kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, namun jawabannya juga sama.
"Artinya hasil swab itu tidak bisa dilaporkan dengan cepat. Saya melihat ini bagian penting yang harus kita soroti bahwa ada kelambanan dalam hal ini. Jangan sampai ada kesan menghambat data hasil identifikasi swab yang ada di Surabaya," kata dia
Untuk itu, Thony menyatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dan menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jatim yang berkoordinasi langsung BNPB Pusat. "Saya akan coba koordinasi dengan pemprov. Kami akan audiensi dengan beliau-beliau yang ada di sana untuk mendapatkan penjelasan itu," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020