Wali Kota Madiun Maidi menyatakan pemerintah kota setempat telah menyalurkan bantuan bagi sebanyak 43.000 warga yang terdampak secara sosial maupun ekonomi akibat pandemi Corona yang berlangsung saat ini.
"Hingga saat ini selama dua bulan terakhir total bantuan penanganan bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Kota Madiun telah menyentuh sebanyak 43.000 orang atau sekitar 27.000 kepala keluarga," ujar Maidi di Madiun, Rabu.
Menurut dia, bantuan tersebut tidak hanya bersumber dari APBD Kota Madiun tahun 2020, namun juga Provinsi Jawa Timur, pusat, dan donasi instansi pemerintah, swasta, serta komunitas masyarakat.
"Wujudnya berupa donasi bahan pangan, PKH, BPNT, BPNTD, dan BST. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Madiun terus bergerak untuk mencari warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan. Bagi yang telah mendapatkan bantuan akan ditandai dengan stiker agar tidak tumpang tindih dan merata," katanya.
Khusus APBD Kota Madiun, tahun ini pemkot telah mengalihkan anggarannya hingga puluhan miliaran rupiah untuk digunakan sebagai dana penanganan COVID-19.
"Pokoknya tahun 2020 ini, kegiatan yang non-corona ditahan dulu, baik proyeknya maupun anggarannya. Semuanya ditangguhkan untuk penanganan corona, kecuali untuk proyek yang tujuannya penguatan ekonomi," katanya.
Tidak hanya itu, Pemkot Madiun juga telah menyediakan posko sembako di rumah dinas wali kota. Warga yang belum menerima bantuan bisa mendapatkan paket sembako dengan disertai surat pengantar dari kelurahan.
Dalam hal ini, kelurahan wajib menyeleksi warganya yang sudah atau belum dapat bantuan.
Lebih lanjut, mantan Sekda Kota Madiun itu juga mengatakan bahwa pemantauan terhadap warga yang belum mendapatkan bantuan terus dilakukan. Hal tersebut agar seluruh warga terdampak COVID-19 bisa bertahan terlebih saat ini bersamaan dengan momentum Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Hingga saat ini selama dua bulan terakhir total bantuan penanganan bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Kota Madiun telah menyentuh sebanyak 43.000 orang atau sekitar 27.000 kepala keluarga," ujar Maidi di Madiun, Rabu.
Menurut dia, bantuan tersebut tidak hanya bersumber dari APBD Kota Madiun tahun 2020, namun juga Provinsi Jawa Timur, pusat, dan donasi instansi pemerintah, swasta, serta komunitas masyarakat.
"Wujudnya berupa donasi bahan pangan, PKH, BPNT, BPNTD, dan BST. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Madiun terus bergerak untuk mencari warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan. Bagi yang telah mendapatkan bantuan akan ditandai dengan stiker agar tidak tumpang tindih dan merata," katanya.
Khusus APBD Kota Madiun, tahun ini pemkot telah mengalihkan anggarannya hingga puluhan miliaran rupiah untuk digunakan sebagai dana penanganan COVID-19.
"Pokoknya tahun 2020 ini, kegiatan yang non-corona ditahan dulu, baik proyeknya maupun anggarannya. Semuanya ditangguhkan untuk penanganan corona, kecuali untuk proyek yang tujuannya penguatan ekonomi," katanya.
Tidak hanya itu, Pemkot Madiun juga telah menyediakan posko sembako di rumah dinas wali kota. Warga yang belum menerima bantuan bisa mendapatkan paket sembako dengan disertai surat pengantar dari kelurahan.
Dalam hal ini, kelurahan wajib menyeleksi warganya yang sudah atau belum dapat bantuan.
Lebih lanjut, mantan Sekda Kota Madiun itu juga mengatakan bahwa pemantauan terhadap warga yang belum mendapatkan bantuan terus dilakukan. Hal tersebut agar seluruh warga terdampak COVID-19 bisa bertahan terlebih saat ini bersamaan dengan momentum Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020