Pemkab Trenggalek terus memantau proses penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di wilayahnya untuk mencegah penyimpangan maupun kesalahpahaman dengan warga penerima bantuan, seiring penambahan kuota penerima manfaat yang diberikan pemerintah pusat.
"Kami lakukan pengawasan hingga ke level penyaluran demi memastikan BPNT ini tepat sasaran dan sesuai kriteria yang ditetapkan," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Senin.
Selama penyaluran BNPT tersebut, diakui bupati sempat ada kesalahpahaman masyarakat, terutama di kalangan keluarga penerima manfaat (KPM).
Penyebabnya, ada KPM yang menerima jatah BPNT dalam bentuk beras, telor, gula, dan minyak senilai Rp200 ribu per KK, namun ada yang menerima dengan nilai total barang setara Rp400 ribu.
Warga sempat curiga bantuan tidak merata. Namun, hal ini diklarifikasi Bupati Nur Arifin bahwa keluarga penerima manfaat yang saat ini menerima Rp400 ribu, karena mereka memang menerima jatah dobel, yakni untuk periode April dan Mei.
Terkait dengan ketidaksamaan jumlah saldo yang diterima itu, Bupati Nur Arifin menerangkan bahwa penerima yang masuk dalam BPNT perluasan mendapat saldo dua kali lipat, karena belum menerima pada bulan April.
"Kok, ada yang Rp200 (ribu) ada yang Rp400 (ribu), yang Rp400 ribu itu yang perluasan karena dobel dengan April dan juga Mei. Tetapi, sebenarnya semua sama, Rp200 ribu, artinya memang sesuai perintah Presiden di top-up pkalau dulu Rp150 ribu sekarang Rp200 ribu," katanya.
Arifin mengingatkan bahwa BPNT tidak boleh diuangkan, karena memang namanya bantuan pangan nontunai, sehingga memang digunakan untuk pembelian bahan pangan, dan kita tadi cek kewajaran harga di Kecamatan berupa ayam, beras, telur, dan juga kacang hijau.
“Kami juga konfirmasi kepada agen, kami ingatkan sekali lagi jangan memberikan pengembalian, imbal jasa yang berbentuk apapun kepada para petugas yang ada di sini. Kami konfirmasi tidak ada yang seperti itu, sehingga bisa dipastikan pada kunjungan kali ini khususnya di Kecamatan Karangan pembagian BPNT berjalan lancar," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Kami lakukan pengawasan hingga ke level penyaluran demi memastikan BPNT ini tepat sasaran dan sesuai kriteria yang ditetapkan," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Senin.
Selama penyaluran BNPT tersebut, diakui bupati sempat ada kesalahpahaman masyarakat, terutama di kalangan keluarga penerima manfaat (KPM).
Penyebabnya, ada KPM yang menerima jatah BPNT dalam bentuk beras, telor, gula, dan minyak senilai Rp200 ribu per KK, namun ada yang menerima dengan nilai total barang setara Rp400 ribu.
Warga sempat curiga bantuan tidak merata. Namun, hal ini diklarifikasi Bupati Nur Arifin bahwa keluarga penerima manfaat yang saat ini menerima Rp400 ribu, karena mereka memang menerima jatah dobel, yakni untuk periode April dan Mei.
Terkait dengan ketidaksamaan jumlah saldo yang diterima itu, Bupati Nur Arifin menerangkan bahwa penerima yang masuk dalam BPNT perluasan mendapat saldo dua kali lipat, karena belum menerima pada bulan April.
"Kok, ada yang Rp200 (ribu) ada yang Rp400 (ribu), yang Rp400 ribu itu yang perluasan karena dobel dengan April dan juga Mei. Tetapi, sebenarnya semua sama, Rp200 ribu, artinya memang sesuai perintah Presiden di top-up pkalau dulu Rp150 ribu sekarang Rp200 ribu," katanya.
Arifin mengingatkan bahwa BPNT tidak boleh diuangkan, karena memang namanya bantuan pangan nontunai, sehingga memang digunakan untuk pembelian bahan pangan, dan kita tadi cek kewajaran harga di Kecamatan berupa ayam, beras, telur, dan juga kacang hijau.
“Kami juga konfirmasi kepada agen, kami ingatkan sekali lagi jangan memberikan pengembalian, imbal jasa yang berbentuk apapun kepada para petugas yang ada di sini. Kami konfirmasi tidak ada yang seperti itu, sehingga bisa dipastikan pada kunjungan kali ini khususnya di Kecamatan Karangan pembagian BPNT berjalan lancar," katanya.*
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020