Sejumlah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mulai menampilkan secara transparan data penduduk penerima bantuan sosial dampak Corona Virus Disease 19 (COVID-19).
"Ini saya cek beberapa kecamatan dan desa sudah memulai. Dan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar semua data penerima bantuan sosial ditampilkan," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Minggu.
Dengan ditampilkannya nama-nama penerima bansos, lanjutnya, menjadi sesuatu yang baik karena data penerima menjadi lebih terbuka dan transparan, sehingga masyarakat bisa saling mengawasi.
"Pertama, ini agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kedua, dalam pendataan dimungkinkan ada error, meskipun tidak banyak dan tidak signifikan, tetapi tetap perlu dikoreksi. Langkah ini secara bertahap diikuti desa-desa dan kelurahan," katanya.
Menurut Azwar Anas, setiap kecamatan juga membuka tempat pengaduan dengan nomor telepon yang dipasang di spanduk.
"Jadi, kanal pengaduan kami siapkan dua jalur. Pertama, jalur konvensional lewat kantor desa, kelurahan dan kecamatan. Kedua, jalur daring yang sistemnya sedang dikerjakan, hari Senin atau Selasa besok sudah siap diakses," tuturnya.
Dalam dua kanal pengaduan itu, warga bisa melaporkan dirinya sendiri atau melaporkan tetangga atau warga lain yang dinilai perlu dibantu.
"Sistemnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar bisa langsung terdeteksi apakah yang warga yang dilaporkan itu sudah menerima bantuan atau belum," ucapnya.
Data diperoleh, saat ini di Banyuwangi total tercatat ada 269.000 kepala keluarga (KK) yang mendapat bantuan dari program pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
Dari jumlah itu, sudah melampaui data warga miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 193.000 KK. Angka penerima bantuan kemungkinan bertambah karena masih ada pengisian data lanjutan dari program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, di mana Banyuwangi mendapat tambahan kuota dari Menteri Sosial Ari Batubara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Ini saya cek beberapa kecamatan dan desa sudah memulai. Dan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar semua data penerima bantuan sosial ditampilkan," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Minggu.
Dengan ditampilkannya nama-nama penerima bansos, lanjutnya, menjadi sesuatu yang baik karena data penerima menjadi lebih terbuka dan transparan, sehingga masyarakat bisa saling mengawasi.
"Pertama, ini agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kedua, dalam pendataan dimungkinkan ada error, meskipun tidak banyak dan tidak signifikan, tetapi tetap perlu dikoreksi. Langkah ini secara bertahap diikuti desa-desa dan kelurahan," katanya.
Menurut Azwar Anas, setiap kecamatan juga membuka tempat pengaduan dengan nomor telepon yang dipasang di spanduk.
"Jadi, kanal pengaduan kami siapkan dua jalur. Pertama, jalur konvensional lewat kantor desa, kelurahan dan kecamatan. Kedua, jalur daring yang sistemnya sedang dikerjakan, hari Senin atau Selasa besok sudah siap diakses," tuturnya.
Dalam dua kanal pengaduan itu, warga bisa melaporkan dirinya sendiri atau melaporkan tetangga atau warga lain yang dinilai perlu dibantu.
"Sistemnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar bisa langsung terdeteksi apakah yang warga yang dilaporkan itu sudah menerima bantuan atau belum," ucapnya.
Data diperoleh, saat ini di Banyuwangi total tercatat ada 269.000 kepala keluarga (KK) yang mendapat bantuan dari program pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
Dari jumlah itu, sudah melampaui data warga miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 193.000 KK. Angka penerima bantuan kemungkinan bertambah karena masih ada pengisian data lanjutan dari program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, di mana Banyuwangi mendapat tambahan kuota dari Menteri Sosial Ari Batubara. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020