Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, secara bertahap juga mulai mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial, selain telah menyalurkan BLT desa.
"BLT dari Kemensos juga sudah mulai ada yang dicairkan dan diterima oleh sejumlah warga, nilainya Rp600.000 per kepala keluarga. Secara bertahap bantuan lain dari pusat juga akan segera dicairkan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Lukman Hakim di Banyuwangi, Jumat.
Bantuan Langsung Tunai dari Kementerian Sosial itu, katanya, diberikan selama tiga bulan untuk membantu warga menanggulangi dampak ekonomi dari pandemik Corona Virus Disease 19 atau COVID-19.
Ia menyebutkan, tercatat sebanyak 32.344 KK di Banyuwangi yang mendapat BLT Kemensos, dan penerima manfaat itu, datanya telah mendapat persetujuan dari Kemensos.
"Terakhir, kami juga sudah mendapat penambahan kuota jadi 45 ribu, ini akan kami terus input datanya agar bisa kami optimalkan penerima manfaatnya," kata Lukman.
Menurut ia, skema bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada warga Banyuwangi, selain BLT Kemensos juga ada Bantuan Pangan Non-Tnai (BPNT) yang menjangkau 109.415 KK, dan penambahan BPNT sebesar 29.894 KK.
"Jadi, ada 139.309 KK yang menjadi sasaran penerima manfaat PKH dan BPNT. Sehingga, jika ditotal untuk penerima manfaat BLT Kemensos dan PKH, BPNT, totalnya 171.653 KK," paparnya.
Lukman menjelaskan bahwa penerima program merupakan warga yang tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Banyuwangi, yang tercatat ada 193.309 KK yang masuk dalam DTKS.
Dengan begitu, lanjut dia, tercatat sebanyak 21.653 KK yang belum terakomodir dua program dari Kemensos, yaitu 15.504 KK tersebar di desa dan 6.089 KK di kelurahan.
"Untuk yang di desa melalui BLT desa, di mana sasaran penerima manfaat BLT desa 36.979 KK, sedangkan di kelurahan, diintervensi program pemerintah provinsi dan kabupaten," tuturnya.
Lukman mengatakan, selain bantuan dari pusat dan provinsi, warga juga tetap akan menikmati jaring pengaman sosial dari Pemkab Banyuwangi, mulai dari paket sembako, nutrisi ibu hamil dan menyusui, konsumsi harian pekerja informal, hingga insentif untuk santri dan beasiswa mahasiswa.
"Jadi, dengan keroyokan pusat, provinsi dan kabupaten, kita bisa bantu masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kusiyadi mengatakan bahwa BLT desa diprioritaskan untuk KK yang belum terakomodir dari BLT Kemensos dan mereka yang terdampak COVID-19.
"InsyaAllah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang ada di desa bisa terakomodir semua program, ujarnya.
Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah cepat menyalurkan bantuan ke daerah, dan sehingga program tersebut saat ini bisa dinikmati oleh warga.
Azwar Anas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, terkait program jaring pengaman sosial yang diluncurkan ke daerah. Mengingat sejumlah kementrian juga meluncurkan berbagai program penanganan dampak COVID-19 di daerah.
"Contohnya, kartu Pra-Kerja kami telah meminta agar proses verifikasi diserahkan ke daerah agar lebih tepat sasaran. Kami terus meminta kepada pusat agar daerah diberi keleluasaan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mengikuti program ini, karena daerah yang lebih tahu kondisi di wilayahnya," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"BLT dari Kemensos juga sudah mulai ada yang dicairkan dan diterima oleh sejumlah warga, nilainya Rp600.000 per kepala keluarga. Secara bertahap bantuan lain dari pusat juga akan segera dicairkan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Lukman Hakim di Banyuwangi, Jumat.
Bantuan Langsung Tunai dari Kementerian Sosial itu, katanya, diberikan selama tiga bulan untuk membantu warga menanggulangi dampak ekonomi dari pandemik Corona Virus Disease 19 atau COVID-19.
Ia menyebutkan, tercatat sebanyak 32.344 KK di Banyuwangi yang mendapat BLT Kemensos, dan penerima manfaat itu, datanya telah mendapat persetujuan dari Kemensos.
"Terakhir, kami juga sudah mendapat penambahan kuota jadi 45 ribu, ini akan kami terus input datanya agar bisa kami optimalkan penerima manfaatnya," kata Lukman.
Menurut ia, skema bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada warga Banyuwangi, selain BLT Kemensos juga ada Bantuan Pangan Non-Tnai (BPNT) yang menjangkau 109.415 KK, dan penambahan BPNT sebesar 29.894 KK.
"Jadi, ada 139.309 KK yang menjadi sasaran penerima manfaat PKH dan BPNT. Sehingga, jika ditotal untuk penerima manfaat BLT Kemensos dan PKH, BPNT, totalnya 171.653 KK," paparnya.
Lukman menjelaskan bahwa penerima program merupakan warga yang tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Banyuwangi, yang tercatat ada 193.309 KK yang masuk dalam DTKS.
Dengan begitu, lanjut dia, tercatat sebanyak 21.653 KK yang belum terakomodir dua program dari Kemensos, yaitu 15.504 KK tersebar di desa dan 6.089 KK di kelurahan.
"Untuk yang di desa melalui BLT desa, di mana sasaran penerima manfaat BLT desa 36.979 KK, sedangkan di kelurahan, diintervensi program pemerintah provinsi dan kabupaten," tuturnya.
Lukman mengatakan, selain bantuan dari pusat dan provinsi, warga juga tetap akan menikmati jaring pengaman sosial dari Pemkab Banyuwangi, mulai dari paket sembako, nutrisi ibu hamil dan menyusui, konsumsi harian pekerja informal, hingga insentif untuk santri dan beasiswa mahasiswa.
"Jadi, dengan keroyokan pusat, provinsi dan kabupaten, kita bisa bantu masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kusiyadi mengatakan bahwa BLT desa diprioritaskan untuk KK yang belum terakomodir dari BLT Kemensos dan mereka yang terdampak COVID-19.
"InsyaAllah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang ada di desa bisa terakomodir semua program, ujarnya.
Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah cepat menyalurkan bantuan ke daerah, dan sehingga program tersebut saat ini bisa dinikmati oleh warga.
Azwar Anas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, terkait program jaring pengaman sosial yang diluncurkan ke daerah. Mengingat sejumlah kementrian juga meluncurkan berbagai program penanganan dampak COVID-19 di daerah.
"Contohnya, kartu Pra-Kerja kami telah meminta agar proses verifikasi diserahkan ke daerah agar lebih tepat sasaran. Kami terus meminta kepada pusat agar daerah diberi keleluasaan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mengikuti program ini, karena daerah yang lebih tahu kondisi di wilayahnya," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020