Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah menyiapkan delapan program jaring pengaman sosial bagi warga menghadapi wabah virus corona (COVID-19).
Program jaring pengaman sosial di Banyuwangi menyasar mulai warga miskin, pekerja informal, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, pekerja seni-budaya, keluarga ODP dan PDP kurang mampu, hingga santri dan mahasiswa.
"Delapan skema itu di luar Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako yang selama ini menjangkau 117.265 kepala keluarga di Banyuwangi. Juga di luar Kartu Pra-kerja dan pengalihan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa (ADD/DD) untuk penanganan COVID-19," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Rabu.
Ia menyebutkan, dari delapan skema jaring pengaman sosial itu adalah paket sembako kepada keluarga miskin selama tiga bulan.
"Kami rencanakan tiga bulan, karena tanggap darurat sampai dengan Mei 2020, dan itu nanti penyesuaian administrasi. Tapi, prinsipnya tiga bulan, bisa diperpanjang melihat perkembangan," katanya.
Selanjutnya paket nutrisi ibu hamil dan menyusui, karena ibu hamil dan menyusui tak kalah penting. dan hal ini terkait kualitas generasi ke depan. "Pendapatan keluarga boleh berkurang, tapi nutrisi ibu hamil-menyusui harus tetap terjamin," kata Bupati Anas.
Selain itu, ada pula paket sembako bagi penyandang disabilitas dan sembako bagi pekerja seni-budaya. "Penyandang disabilitas dan pekerja seni terdampak physical distancing serta pembatalan semua atraksi wisata seni-budaya," katanya.
Bupati Anas menambahkan, terdapat pula makan gratis untuk pekerja informal yang harus bekerja di luar rumah, seperti pengemudi becak, sopir angkot dan ojek, per bulannya menyasar 5000 pekerja.
"Program ini untuk membantu menghemat pengeluaran pekerja yang masih harus berada di luar rumah. Akan melibatkan warung rakyat," katanya.
Kemudian kebutuhan dasar keluarga orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan atau PDP tidak mampu, agar mereka isolasi secara optimal tanpa memikirkan kebutuhan pokok.
Program jaring pengaman sosial lainnya, yakni insentif santri Banyuwangi tidak mampu, baik yang di pesantren dalam maupun luar Banyuwangi.
"Sekarang hampir semua pesantren memulangkan santrinya. Insentif santri diberikan untuk meringankan beban wali santri, bisa digunakan untuk biaya perjalanan kembali ke pesantren sangu bagi santri," katanya.
Yang terakhir, penambahan beasiswa mahasiswa. Jumlah penerima beasiswa Banyuwangi Cerdas ditambah untuk meringankan beban orang tua.
Menurut Anas, pendataan jaring pengaman sosial saat ini sedang dikebut. "Datanya butuh proses agar tidak tumpang tindih. Kami finalisasi, juga konsultasi DPRD, targetnya akhir April 2020 rampung.
"Dalam jangka pendek, menunggu pendataan final, paket sembako telah dan terus disalurkan melalui gotong royong ASN. Juga terima kasih lembaga zakat, TNI/Polri, DPRD, komunitas, pelaku usaha yang langsung memberikan sembako ke masyarakat," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Program jaring pengaman sosial di Banyuwangi menyasar mulai warga miskin, pekerja informal, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, pekerja seni-budaya, keluarga ODP dan PDP kurang mampu, hingga santri dan mahasiswa.
"Delapan skema itu di luar Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako yang selama ini menjangkau 117.265 kepala keluarga di Banyuwangi. Juga di luar Kartu Pra-kerja dan pengalihan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa (ADD/DD) untuk penanganan COVID-19," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Rabu.
Ia menyebutkan, dari delapan skema jaring pengaman sosial itu adalah paket sembako kepada keluarga miskin selama tiga bulan.
"Kami rencanakan tiga bulan, karena tanggap darurat sampai dengan Mei 2020, dan itu nanti penyesuaian administrasi. Tapi, prinsipnya tiga bulan, bisa diperpanjang melihat perkembangan," katanya.
Selanjutnya paket nutrisi ibu hamil dan menyusui, karena ibu hamil dan menyusui tak kalah penting. dan hal ini terkait kualitas generasi ke depan. "Pendapatan keluarga boleh berkurang, tapi nutrisi ibu hamil-menyusui harus tetap terjamin," kata Bupati Anas.
Selain itu, ada pula paket sembako bagi penyandang disabilitas dan sembako bagi pekerja seni-budaya. "Penyandang disabilitas dan pekerja seni terdampak physical distancing serta pembatalan semua atraksi wisata seni-budaya," katanya.
Bupati Anas menambahkan, terdapat pula makan gratis untuk pekerja informal yang harus bekerja di luar rumah, seperti pengemudi becak, sopir angkot dan ojek, per bulannya menyasar 5000 pekerja.
"Program ini untuk membantu menghemat pengeluaran pekerja yang masih harus berada di luar rumah. Akan melibatkan warung rakyat," katanya.
Kemudian kebutuhan dasar keluarga orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan atau PDP tidak mampu, agar mereka isolasi secara optimal tanpa memikirkan kebutuhan pokok.
Program jaring pengaman sosial lainnya, yakni insentif santri Banyuwangi tidak mampu, baik yang di pesantren dalam maupun luar Banyuwangi.
"Sekarang hampir semua pesantren memulangkan santrinya. Insentif santri diberikan untuk meringankan beban wali santri, bisa digunakan untuk biaya perjalanan kembali ke pesantren sangu bagi santri," katanya.
Yang terakhir, penambahan beasiswa mahasiswa. Jumlah penerima beasiswa Banyuwangi Cerdas ditambah untuk meringankan beban orang tua.
Menurut Anas, pendataan jaring pengaman sosial saat ini sedang dikebut. "Datanya butuh proses agar tidak tumpang tindih. Kami finalisasi, juga konsultasi DPRD, targetnya akhir April 2020 rampung.
"Dalam jangka pendek, menunggu pendataan final, paket sembako telah dan terus disalurkan melalui gotong royong ASN. Juga terima kasih lembaga zakat, TNI/Polri, DPRD, komunitas, pelaku usaha yang langsung memberikan sembako ke masyarakat," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020