Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah untuk menyiapkan program pendukung dari kebijakan stimulus yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo guna menangani masalah penyebaran virus corona (COVID-19).
"Apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat perlu diperkuat dengan program pendukung di daerah, agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat. Toh ujung-ujungnya sasarannya ya untuk masyarakat di daerah," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas.
Menurut ia, setidaknya ada tiga kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah daerah untuk memperkuat program dari pemerintah pusat. Pertama, kesehatan sebagai prioritas utama dalam menghadapi masalah COVID-19.
"Soal aspek kesehatan, saya kira sebagian besar daerah sudah melakukan relokasi APBD untuk berbagai kebutuhan, mulai penambahan ruang isolasi, pembelian ventilator, APD tenaga medis, alat tes cepat dan sebagainya," paparnya.
Kebijakan kedua, lanjut Anas, menjaga daya beli dan tetap menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, pemda menggelontorkan operasi pasar, mengaktifkan rumah pangan di tingkat desa, melibatkan UMKM dalam berbagai belanja pemerintah dan stimulus yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal.
"Orientasi utama kebijakan pemulihan ekonomi lokal adalah menjaga penyerapan tenaga kerja. Termasuk UMKM-UMKM harus terus dilibatkan dalam penggunaan belanja pemerintah. Perlu juga stimulus sesuai potensi ekonomi lokal, entah itu yang menyasar petani, pelaku wisata, nelayan dan sebagainya," ujar Bupati Banyuwangi itu.
Sedangkan kebijakan ketiga, menurut Anas, penyiapan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak, khususnya pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian, seperti pengemudi becak, PKL, pengemudi ojek dan sopir angkutan kota.
Kata Anas, pendapatan harian mereka turun lantaran semakin banyak orang yang membatasi aktivitas luar rumah. Padahal, tingkat kerentanan mereka sangat tinggi, mengingat sebagian belum masuk program bansos seperti PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Jika daerah ikut menyiapkan jaring pengaman sosial, kami yakin bisa menjangkau puluhan ribu hingga ratusan ribu warga tiap kabupaten. Ditambah PKH dan BPNT, maka warga miskin dan sangat miskin bisa terjaga kebutuhan dasarnya dalam situasi yang sulit ini," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
"Apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat perlu diperkuat dengan program pendukung di daerah, agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat. Toh ujung-ujungnya sasarannya ya untuk masyarakat di daerah," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas.
Menurut ia, setidaknya ada tiga kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah daerah untuk memperkuat program dari pemerintah pusat. Pertama, kesehatan sebagai prioritas utama dalam menghadapi masalah COVID-19.
"Soal aspek kesehatan, saya kira sebagian besar daerah sudah melakukan relokasi APBD untuk berbagai kebutuhan, mulai penambahan ruang isolasi, pembelian ventilator, APD tenaga medis, alat tes cepat dan sebagainya," paparnya.
Kebijakan kedua, lanjut Anas, menjaga daya beli dan tetap menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, pemda menggelontorkan operasi pasar, mengaktifkan rumah pangan di tingkat desa, melibatkan UMKM dalam berbagai belanja pemerintah dan stimulus yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal.
"Orientasi utama kebijakan pemulihan ekonomi lokal adalah menjaga penyerapan tenaga kerja. Termasuk UMKM-UMKM harus terus dilibatkan dalam penggunaan belanja pemerintah. Perlu juga stimulus sesuai potensi ekonomi lokal, entah itu yang menyasar petani, pelaku wisata, nelayan dan sebagainya," ujar Bupati Banyuwangi itu.
Sedangkan kebijakan ketiga, menurut Anas, penyiapan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak, khususnya pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian, seperti pengemudi becak, PKL, pengemudi ojek dan sopir angkutan kota.
Kata Anas, pendapatan harian mereka turun lantaran semakin banyak orang yang membatasi aktivitas luar rumah. Padahal, tingkat kerentanan mereka sangat tinggi, mengingat sebagian belum masuk program bansos seperti PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Jika daerah ikut menyiapkan jaring pengaman sosial, kami yakin bisa menjangkau puluhan ribu hingga ratusan ribu warga tiap kabupaten. Ditambah PKH dan BPNT, maka warga miskin dan sangat miskin bisa terjaga kebutuhan dasarnya dalam situasi yang sulit ini," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020