Dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di Kota Surabaya yang hingga kini belum cair sering dikeluhkan warga pada saat kegiatan reses anggota DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati, di Surabaya, Kamis, mengatakan pada saat menggelar reses beberapa hari lalu, ada warga mengadu tentang berbelitnya sistem birokrasi pada program Jasmas.
"Padahal warga sudah membuka rekening bank dan menandatangani kontrak kerja sama. Tapi sampai sekarang dana jasmas belum cair dan membuat warga putus asa. Ini sangat mengecewakan warga," katanya.
Menurut dia, proposal warga yang diajukan ke Pemkot Surabaya melalui program Jasmas, rata-rata untuk peningkatan kesejahteraan warga, pemenuhan kebutuhan air dan penambahan fasilitas umum.
"Selain soal Jasmas, sejumlah kelompok masyarakat juga bertanya masalah sosial lainnya yang perlu ditindaklanjuti oleh eksekutif," ujarnya.
Adapun keluhan warga di luar masalah Jasmas mengenai dimudahkan perbaikan fasilitasnya air di Balai RW sekaligus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penambahan uang kompensasi bagi para pengurus RW/RT khususnya wakil ketua.
Selain itu, pemberdayaan wanita tanpa dibatasi usia, pengelolaan rumah susun (rusun) kurang maksimal, bantuan pemberdayaan disabilitas yang masih produktif dan penjelasan soal BPJS PBI yang dinonaktifkan sepihak.
"Ini semua permasalahan akan saya sampaikan ke Pemkot Surabaya semoga segera bisa ditindaklanjuti," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati, di Surabaya, Kamis, mengatakan pada saat menggelar reses beberapa hari lalu, ada warga mengadu tentang berbelitnya sistem birokrasi pada program Jasmas.
"Padahal warga sudah membuka rekening bank dan menandatangani kontrak kerja sama. Tapi sampai sekarang dana jasmas belum cair dan membuat warga putus asa. Ini sangat mengecewakan warga," katanya.
Menurut dia, proposal warga yang diajukan ke Pemkot Surabaya melalui program Jasmas, rata-rata untuk peningkatan kesejahteraan warga, pemenuhan kebutuhan air dan penambahan fasilitas umum.
"Selain soal Jasmas, sejumlah kelompok masyarakat juga bertanya masalah sosial lainnya yang perlu ditindaklanjuti oleh eksekutif," ujarnya.
Adapun keluhan warga di luar masalah Jasmas mengenai dimudahkan perbaikan fasilitasnya air di Balai RW sekaligus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penambahan uang kompensasi bagi para pengurus RW/RT khususnya wakil ketua.
Selain itu, pemberdayaan wanita tanpa dibatasi usia, pengelolaan rumah susun (rusun) kurang maksimal, bantuan pemberdayaan disabilitas yang masih produktif dan penjelasan soal BPJS PBI yang dinonaktifkan sepihak.
"Ini semua permasalahan akan saya sampaikan ke Pemkot Surabaya semoga segera bisa ditindaklanjuti," katanya.
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020