Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengajukan tambahan alokasi pupuk untuk kebutuhan pertanian hingga perkebunan, mengingat kuota dari pusat yang realisasinya tidak sesuai dengan pengajuan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Hadi Sulistyo ketika dikonfirmasi di Blitar, Rabu, mengemukakan pihaknya sudah membicarakan masalah pupuk dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dia mengharapkan ada kebijakan baru, sehingga jatah pupuk untuk Jatim ditambah.
"Jelas dong, kami tetap usaha. Gubernur juga akan menemui menteri dan kami tunggu kabar dari pusat sebab itu kewenangan pusat," katanya.
Hadi mengatakan, untuk pupuk di Jatim ada penurunan 48,28 persen dari kuota. Kuota dari pusat yang diberikan pada 2020 hanya 1,3 juta ton, padahal yang diajukan sesuai dengan usulan 4,9 juta ton untuk berbagai jenis pupuk.
Pihaknya juga sudah mempertanyakan penurunan kuota yang tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tersebut. Padahal, kebutuhan pupuk di Jatim cukup besar.
Terlebih, kata dia, Jatim juga lumbung pangan nasional. Namun, alasan yang diberikan karena terbentur anggaran.
"Kami kemarin sudah ke pusat dan dari dirjen sampaikan alasannya dana APBN kurang. Saat ini masih cek RDKK yang dari Kementan. Kami harap segera dipenuhi untuk kekurangan pupuk, karena Jatim kan juga lumbung pangan nasional," kata dia.
Untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam ini, Hadi mengatakan sementara melakukan relokasi.
Untuk daerah yang kekurangan pupuk, kata dia, jika ada deerah lain yang stok pupuknya masih berlebih, akan diambilkan.
"Di Jatim hanya bisa relokasi. Jadi, kabupaten a kurang diambilkan dari kabupaten b. Tentunya ada beberapa kabupaten yang mengeluhkan masalah pupuk. Diupayakan saat Januari kebutuhan untuk belakang (musim tanam selanjutnya, red.) dimajukan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Hadi Sulistyo ketika dikonfirmasi di Blitar, Rabu, mengemukakan pihaknya sudah membicarakan masalah pupuk dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dia mengharapkan ada kebijakan baru, sehingga jatah pupuk untuk Jatim ditambah.
"Jelas dong, kami tetap usaha. Gubernur juga akan menemui menteri dan kami tunggu kabar dari pusat sebab itu kewenangan pusat," katanya.
Hadi mengatakan, untuk pupuk di Jatim ada penurunan 48,28 persen dari kuota. Kuota dari pusat yang diberikan pada 2020 hanya 1,3 juta ton, padahal yang diajukan sesuai dengan usulan 4,9 juta ton untuk berbagai jenis pupuk.
Pihaknya juga sudah mempertanyakan penurunan kuota yang tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tersebut. Padahal, kebutuhan pupuk di Jatim cukup besar.
Terlebih, kata dia, Jatim juga lumbung pangan nasional. Namun, alasan yang diberikan karena terbentur anggaran.
"Kami kemarin sudah ke pusat dan dari dirjen sampaikan alasannya dana APBN kurang. Saat ini masih cek RDKK yang dari Kementan. Kami harap segera dipenuhi untuk kekurangan pupuk, karena Jatim kan juga lumbung pangan nasional," kata dia.
Untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam ini, Hadi mengatakan sementara melakukan relokasi.
Untuk daerah yang kekurangan pupuk, kata dia, jika ada deerah lain yang stok pupuknya masih berlebih, akan diambilkan.
"Di Jatim hanya bisa relokasi. Jadi, kabupaten a kurang diambilkan dari kabupaten b. Tentunya ada beberapa kabupaten yang mengeluhkan masalah pupuk. Diupayakan saat Januari kebutuhan untuk belakang (musim tanam selanjutnya, red.) dimajukan," kata dia.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020