Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, akan melibatkan desa untuk melakukan validasi data penduduk miskin dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, kendati angka kemiskinan di Banyuwangi sendiri turun menjadi 7,52 persen, dari yang sebelumnya pada 2010 mencapai dua digit.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Sunarto mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sekretaris desa se-kabupaten selaku ketua tim satuan tugas penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
"Sesuai arahan bupati, masalah kemiskinan harus diurai dari tingkat desa. Ini karena yang tahu detail soal kemiskinan sebenarnya warga desa setempat yang terwakili lewat Satgas penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, kami telah menggelar rakor sekdes untuk penekanan masalah ini," ujar Sunarto di Banyuwangi, Rabu.
Sunarto menjelaskan, dalam rakor tersebut membahas tiga permasalahan utama penanganan kemiskinan, yakni verifikasi data, pemetaan program kemiskinan hingga menemukan solusi bersama.
Pada tahap awal, lanjutnya, sekdes diminta melakukan verifikasi data kemiskinan agar tepat sasaran. Saat ini jumlah penduduk miskin Banyuwangi sendiri tersisa 7,52 persen atau setara terdiri dari 121 ribu jiwa (33 ribu kepala keluarga) dari total jumlah penduduk Banyuwangi yang 1,735 juta.
"Verifikasi data akan dilakukan detail, katanya, mulai dari orang dan rumahnya, sekaligus foto koordinat tempat tinggal orang miskinnya. Verifikasi ini akan dilakukan berbasis aplikasi, agar bisa dilakukan lebih cepat, targetnya Februari tuntas," kata Sunarto.
Setelah itu, lanjut dia, sekdes dan tim satgas diminta untuk memetakan problem kemiskinan yang ada di wilayahnya.
"Apakah karena sebatangkara, miskin secara ekonomi atau penyebab yang lainnya, sesuai 18 indikator kemiskinan yang menjadi acuan. Mereka kami minta datanya detail," katanya.
Data diperoleh, Satgas penanggulangan kemiskinan beranggotakan sebanyak lima orang yang terdiri atas unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan relawan, dan total jumlah se-Banyuwangi ada 1.085 orang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Sunarto mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sekretaris desa se-kabupaten selaku ketua tim satuan tugas penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
"Sesuai arahan bupati, masalah kemiskinan harus diurai dari tingkat desa. Ini karena yang tahu detail soal kemiskinan sebenarnya warga desa setempat yang terwakili lewat Satgas penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, kami telah menggelar rakor sekdes untuk penekanan masalah ini," ujar Sunarto di Banyuwangi, Rabu.
Sunarto menjelaskan, dalam rakor tersebut membahas tiga permasalahan utama penanganan kemiskinan, yakni verifikasi data, pemetaan program kemiskinan hingga menemukan solusi bersama.
Pada tahap awal, lanjutnya, sekdes diminta melakukan verifikasi data kemiskinan agar tepat sasaran. Saat ini jumlah penduduk miskin Banyuwangi sendiri tersisa 7,52 persen atau setara terdiri dari 121 ribu jiwa (33 ribu kepala keluarga) dari total jumlah penduduk Banyuwangi yang 1,735 juta.
"Verifikasi data akan dilakukan detail, katanya, mulai dari orang dan rumahnya, sekaligus foto koordinat tempat tinggal orang miskinnya. Verifikasi ini akan dilakukan berbasis aplikasi, agar bisa dilakukan lebih cepat, targetnya Februari tuntas," kata Sunarto.
Setelah itu, lanjut dia, sekdes dan tim satgas diminta untuk memetakan problem kemiskinan yang ada di wilayahnya.
"Apakah karena sebatangkara, miskin secara ekonomi atau penyebab yang lainnya, sesuai 18 indikator kemiskinan yang menjadi acuan. Mereka kami minta datanya detail," katanya.
Data diperoleh, Satgas penanggulangan kemiskinan beranggotakan sebanyak lima orang yang terdiri atas unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan relawan, dan total jumlah se-Banyuwangi ada 1.085 orang. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020