Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik meminta sebanyak 161 kepala desa yang sudah diberi pendidikan dan pelatihan tentang HAM dapat menerapkan pengarusutamaan prinsip HAM dalam membuat perencanaan dan kebijakan di desanya.
"Kami berharap mereka bisa menyusun regulasi di tingkat desa yang berbasis HAM dan pemahaman para kades tentang HAM semakin lebih baik dalam menyusun kebijakannya," katanya dalam kegiatan Festival HAM 2019 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.
Baca juga: Festival HAM 2019 di Jember dorong pembangunan daerah berkeadilan sosial (Video)
Dalam kegiatan Festival HAM 2019, sebanyak 161 kepala desa yang baru saja terpilih dan dilantik tersebut diwisuda setelah mengikuti diklat HAM selama tiga hari
dalam kerangka tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Jember pada awal November 2019.
"Komnas HAM juga akan mendorong para kades membentuk sebuah forum antara kepala desa di Jember dan kalau itu berhasil, maka Jember bisa menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lain dan Komnas HAM akan mengembangkan ke kabupaten lain," tuturnya.
Baca juga: Masuk MURI, tarian Bajul Ijo libatkan 5.273 peserta awali Festival HAM di Jember
Ke depan, lanjut dia, Jember bisa menjadi inspirasi kabupaten/kota lain di Indonesia dan berbagi cerita pengalaman tentang penerapan kebijakan HAM di tingkat desa.
"Targetnya pengarusutamaan nilai-nilai prinsip HAM dapat diterapkan kepala desa dalam menyusun perencanaan dan pembangunan di desanya, sehingga desa ramah HAM dapat terwujud," katanya.
Baca juga: Pembangunan daerah berbasis HAM jadi tema festival di Jember
Ia mencontohkan banyak kepala desa yang menggunakan anggaran desa untuk membangun infrastruktur di desa, namun kadang kades mengabaikan akses untuk kalangan disabilitas dalam pembangunan tersebut, sehingga diharapkan perencanaan desa harus memperhatikan aspek HAM.
Sementara Bupati Jember Faida mengatakan para kepala desa sangat membutuhkan pendidikan, pelatihan dan pembekalan khusus tentang pemahaman HAM karena yang diperjuangkan di desanya adalah rakyat desa, sehingga dapat mengakomodasi semua kepentingan yang berpihak pada HAM.
"Kami berharap para kepala desa itu menjadi kades ramah HAM, sadar HAM, peduli HAM dan program kerjanya berbasis nilai-nilai HAM," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kami berharap mereka bisa menyusun regulasi di tingkat desa yang berbasis HAM dan pemahaman para kades tentang HAM semakin lebih baik dalam menyusun kebijakannya," katanya dalam kegiatan Festival HAM 2019 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.
Baca juga: Festival HAM 2019 di Jember dorong pembangunan daerah berkeadilan sosial (Video)
Dalam kegiatan Festival HAM 2019, sebanyak 161 kepala desa yang baru saja terpilih dan dilantik tersebut diwisuda setelah mengikuti diklat HAM selama tiga hari
dalam kerangka tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Jember pada awal November 2019.
"Komnas HAM juga akan mendorong para kades membentuk sebuah forum antara kepala desa di Jember dan kalau itu berhasil, maka Jember bisa menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lain dan Komnas HAM akan mengembangkan ke kabupaten lain," tuturnya.
Baca juga: Masuk MURI, tarian Bajul Ijo libatkan 5.273 peserta awali Festival HAM di Jember
Ke depan, lanjut dia, Jember bisa menjadi inspirasi kabupaten/kota lain di Indonesia dan berbagi cerita pengalaman tentang penerapan kebijakan HAM di tingkat desa.
"Targetnya pengarusutamaan nilai-nilai prinsip HAM dapat diterapkan kepala desa dalam menyusun perencanaan dan pembangunan di desanya, sehingga desa ramah HAM dapat terwujud," katanya.
Baca juga: Pembangunan daerah berbasis HAM jadi tema festival di Jember
Ia mencontohkan banyak kepala desa yang menggunakan anggaran desa untuk membangun infrastruktur di desa, namun kadang kades mengabaikan akses untuk kalangan disabilitas dalam pembangunan tersebut, sehingga diharapkan perencanaan desa harus memperhatikan aspek HAM.
Sementara Bupati Jember Faida mengatakan para kepala desa sangat membutuhkan pendidikan, pelatihan dan pembekalan khusus tentang pemahaman HAM karena yang diperjuangkan di desanya adalah rakyat desa, sehingga dapat mengakomodasi semua kepentingan yang berpihak pada HAM.
"Kami berharap para kepala desa itu menjadi kades ramah HAM, sadar HAM, peduli HAM dan program kerjanya berbasis nilai-nilai HAM," tuturnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019