Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti saat bertemu Presiden Senat Australia Scott Ryan menegaskan bahwa integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia atas Papua adalah harga mati yang tak perlu dibahas lagi.
Penegasan itu disampaikan melalui siaran pers yang diterima di Surabaya, Sabtu, usai pertemuan bilateral keduanya di sidang pimpinan parlemen MIKTA di Meksiko.
La Nyalla mengatakan, masih adanya oknum-oknum anti-Indonesia yang terus berkampanye dari Australia untuk merongrong kedaulatan RI khususnya tentang Papua.
Ia mengatakan, kelompok atau oknum anti-Indonesia itu dulu berkampanye dari Australia sampai Timor Timur sebagai provinsi ke-27 akhirnya lepas dari Indonesia.
Sekarang, kata dia, mereka berkampanye lagi dari Australia, termasuk tentang kerusuhan yang terjadi di Papua belum lama ini.
Karena itu, La Nyalla ingin mendengar sendiri dari pimpinan Senat Australia tentang Sikap Australia terhadap masalah ini.
Pimpinan Senat Australia dalam pertemuan itu menegaskan bahwa sepak terjang segelintir orang di Australia tak dapat menggambarkan sikap resmi pemerintah dan rakyat Australia.
Penegasan presiden Senat Australia tersebut adalah untuk kedua kalinya disampaikan kepada DPD RI tentang Papua. Sebelumnya pada Desember 2016, Presiden Senat Australia Stephen Parry juga telah menegaskan bahwa pemerintah Australia tidak akan berubah sikap tentang Papua, sebab Papua adalah bagian integral dari NKRI.
Namun demikian, akhir-akhir ini masih terdapat banyak petualang politik yang beroperasi dari Australia untuk memancing perlawanan menuju disintegrasi wilayah NKRI di Papua.
Inilah sebabnya maka dalam pertemuan dengan presiden Senat Australia itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti kembali mempertanyakan sikap pemerintah, DPR, dan Senat Australia tenang hal ini.
Duta Besar Indonesia untuk Meksiko Cheppy Wartono yang mendampingi Ketua DPD RI menambahkan bahwa sebaiknya pemerintah Australia merepatriasi para petualang politik tersebut agar gerakan pengacau semacam ini bisa diredam aktivitasnya, dalam semangat menjaga hubungan baik antara Australia dan Indonesia.
Pihak Australia menegaskan bahwa sudah ada mekanisme kerja sama antara aparat keamanan kedua negara yang akan ditaati. Tetapi perlakuan Australia terhadap Indonesia haruslah sama dengan perlakuan Australia terhadap negara sahabat lainnya juga.
Dalam pertemuan bilateral ini, Ketua DPD RI juga mengingatkan kepada pimpinan Senat Australia bahwa di sela pertemuan MIKTA di Seoul pada awal Juli 2015, pimpinan senat kedua negara telah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan tentang perlunya kawasan pertumbuhan baru yang mencakup Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara.
Pertemuan bilateral antara pimpinan Senat kedua negara itu dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen Richard Hamonangan Pasaribu, Wakil Ketua Komisi II DPD RI Bustami Zainudin, dan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek.
Sebelumnya, Sultan Baktiar dan Richard Pasaribu juga ditugasi La Nyalla Mattalitti untuk menyampaikan pendapat Indonesia terhadap berbagai topik yang dibahas dalam persidangan MIKTA tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Penegasan itu disampaikan melalui siaran pers yang diterima di Surabaya, Sabtu, usai pertemuan bilateral keduanya di sidang pimpinan parlemen MIKTA di Meksiko.
La Nyalla mengatakan, masih adanya oknum-oknum anti-Indonesia yang terus berkampanye dari Australia untuk merongrong kedaulatan RI khususnya tentang Papua.
Ia mengatakan, kelompok atau oknum anti-Indonesia itu dulu berkampanye dari Australia sampai Timor Timur sebagai provinsi ke-27 akhirnya lepas dari Indonesia.
Sekarang, kata dia, mereka berkampanye lagi dari Australia, termasuk tentang kerusuhan yang terjadi di Papua belum lama ini.
Karena itu, La Nyalla ingin mendengar sendiri dari pimpinan Senat Australia tentang Sikap Australia terhadap masalah ini.
Pimpinan Senat Australia dalam pertemuan itu menegaskan bahwa sepak terjang segelintir orang di Australia tak dapat menggambarkan sikap resmi pemerintah dan rakyat Australia.
Penegasan presiden Senat Australia tersebut adalah untuk kedua kalinya disampaikan kepada DPD RI tentang Papua. Sebelumnya pada Desember 2016, Presiden Senat Australia Stephen Parry juga telah menegaskan bahwa pemerintah Australia tidak akan berubah sikap tentang Papua, sebab Papua adalah bagian integral dari NKRI.
Namun demikian, akhir-akhir ini masih terdapat banyak petualang politik yang beroperasi dari Australia untuk memancing perlawanan menuju disintegrasi wilayah NKRI di Papua.
Inilah sebabnya maka dalam pertemuan dengan presiden Senat Australia itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti kembali mempertanyakan sikap pemerintah, DPR, dan Senat Australia tenang hal ini.
Duta Besar Indonesia untuk Meksiko Cheppy Wartono yang mendampingi Ketua DPD RI menambahkan bahwa sebaiknya pemerintah Australia merepatriasi para petualang politik tersebut agar gerakan pengacau semacam ini bisa diredam aktivitasnya, dalam semangat menjaga hubungan baik antara Australia dan Indonesia.
Pihak Australia menegaskan bahwa sudah ada mekanisme kerja sama antara aparat keamanan kedua negara yang akan ditaati. Tetapi perlakuan Australia terhadap Indonesia haruslah sama dengan perlakuan Australia terhadap negara sahabat lainnya juga.
Dalam pertemuan bilateral ini, Ketua DPD RI juga mengingatkan kepada pimpinan Senat Australia bahwa di sela pertemuan MIKTA di Seoul pada awal Juli 2015, pimpinan senat kedua negara telah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan tentang perlunya kawasan pertumbuhan baru yang mencakup Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara.
Pertemuan bilateral antara pimpinan Senat kedua negara itu dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen Richard Hamonangan Pasaribu, Wakil Ketua Komisi II DPD RI Bustami Zainudin, dan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek.
Sebelumnya, Sultan Baktiar dan Richard Pasaribu juga ditugasi La Nyalla Mattalitti untuk menyampaikan pendapat Indonesia terhadap berbagai topik yang dibahas dalam persidangan MIKTA tersebut.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019