Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Wali Kota Madiun Maidi yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, SPBE merupakan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres itu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan modern menyusul semua pelayanan birokrasi yang telah berbasis digitalisasi.
"Semua OPD wajib tahu dan bisa menjalankannya. Bagi OPD yang tidak bisa menjalankan Perpres tersebut konsekuensinya akan dimutasi," ujar Wali Kota Maidi saat kegiatan sosialisasi Perpres tentang SPBE di Balai Kota Madiun, Selasa.
Menurut dia, penerapan SPBE juga merupakan perwujudan Panca Karya poin kelima dalam pembangunan Kota Madiun yang dipimpinya, yakni keterbukaan. Dengan begitu, masyarakat bisa berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
"Penerapan SPBE jelas mengurangi penyimpangan, karena semuanya tahu. Lelang juga bisa dilihat," kata Wali Kota Maidi.
Dengan penerapan SPBE, keterbukaan informasi publik juga terwujud. Seluruh program dan kegiatan pemkot dapat diketahui oleh siapapun. Selain itu, dengan SPBE sistem dapat bekerja sesuai dengan aturan dan target yang telah ditentukan.
"Penguasaan SPBE menjadi poin penting dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, saya ingin semua OPD memahami. Tidak boleh ada yang menghambat jalannya pemerintahan," katanya.
Ia menambahkan, sosialisasi dan penerapan SPBE juga merupakan salah satu tindak lanjut pakta integritas yang ditandatangani seluruh kepala daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu sebagai wujud keterbukaan.
Adapun dalam sosialisasi tersebut, Pemkot Madiun menghadirkan narasumber Kepala Subbidang Analisis Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Sigit Supriyanto dari Kementerian PANRB.
Selain dibuka oleh Wali Kota Madiun dan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB, kegiatan sosialisasi SPBE juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri, Sekda Rusdiyanto, dan seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Madiun.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Wali Kota Madiun Maidi yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, SPBE merupakan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres itu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan modern menyusul semua pelayanan birokrasi yang telah berbasis digitalisasi.
"Semua OPD wajib tahu dan bisa menjalankannya. Bagi OPD yang tidak bisa menjalankan Perpres tersebut konsekuensinya akan dimutasi," ujar Wali Kota Maidi saat kegiatan sosialisasi Perpres tentang SPBE di Balai Kota Madiun, Selasa.
Menurut dia, penerapan SPBE juga merupakan perwujudan Panca Karya poin kelima dalam pembangunan Kota Madiun yang dipimpinya, yakni keterbukaan. Dengan begitu, masyarakat bisa berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
"Penerapan SPBE jelas mengurangi penyimpangan, karena semuanya tahu. Lelang juga bisa dilihat," kata Wali Kota Maidi.
Dengan penerapan SPBE, keterbukaan informasi publik juga terwujud. Seluruh program dan kegiatan pemkot dapat diketahui oleh siapapun. Selain itu, dengan SPBE sistem dapat bekerja sesuai dengan aturan dan target yang telah ditentukan.
"Penguasaan SPBE menjadi poin penting dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, saya ingin semua OPD memahami. Tidak boleh ada yang menghambat jalannya pemerintahan," katanya.
Ia menambahkan, sosialisasi dan penerapan SPBE juga merupakan salah satu tindak lanjut pakta integritas yang ditandatangani seluruh kepala daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu sebagai wujud keterbukaan.
Adapun dalam sosialisasi tersebut, Pemkot Madiun menghadirkan narasumber Kepala Subbidang Analisis Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Sigit Supriyanto dari Kementerian PANRB.
Selain dibuka oleh Wali Kota Madiun dan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB, kegiatan sosialisasi SPBE juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri, Sekda Rusdiyanto, dan seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Madiun.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019