Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, periode 2019-2024 dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan aspek keadilan.
"Kalau DPRD Surabaya mencontoh DPRD Jatim pasti akan bagus dan kondusif," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKB, Lailah Mufidah di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, masih alotnya penyusunan AKD DPRD Surabaya bisa menghambat kinerja legislator, karena adanya tarik ulur sejumlah fraksi untuk mengisi beberapa ketua komisi maupun ketua badan di DPRD Surabaya.
Laila mengatakan, PKB merupakan pemenang kedua perolehan kursi dan jumlah suara hasil Pemilu legislatif 2019 di Surabaya sehingga secara otomatis tentunya mendapatkan jatah ketua komisi B dan ketua badan. Hanya saja, PKB dikabarkan hanya mendapat jatah wakil ketua komisi dan sekretaris komisi.
"Ya, harusnya kita dapat jatah satu ketua komisi dan satu ketua badan serta sekretaris komisi seperti DPRD Surabaya periode 2014-2019. PKB mempunyai tiga unsur pimpinan," ujarnya.
Laila menambahkan, Surabaya perlu mencontoh DPRD Jawa Timur yang sudah bagus dan memenuhi rasa keadilan bagi semua fraksi. Walaupun di DPRD Jatim itu ada usulan menambah komisi karena jumlah anggotanya bertambah dari 100 orang menjadi 120 orang.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata dia, pembentukan AKD di DPRD Jatim dan DPRD Surabaya menggunakan mufakat proporsional.
"Di DPRD Provinsi Jatim hampir tidak ada masalah antar-fraksi. Unsur pimpinan diambil berdasarkan urutan jumlah kursi, bila ada kursi yang sama maka berdasarkan perhitungan jumlah suaranya. Begitu juga dengan penentuan wakil ketua komisi maupun ketua badan dibagi secara proporsional," kata Bendahara DPC PKB Surabaya ini.
Oleh karena itu, lanjut dia, sesuai dengan perolehan kursi dan jumlah suara di DPRD Surabaya, PKB berhak memperoleh jatah kursi ketua komisi maupun ketua badan.
"Fraksi PKB akan terus mendesak Ketua DPRD Surabaya definitif harus mengakomodir suara fraksi PKB. Secara porposional itu merupakan haknya PKB," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kalau DPRD Surabaya mencontoh DPRD Jatim pasti akan bagus dan kondusif," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKB, Lailah Mufidah di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, masih alotnya penyusunan AKD DPRD Surabaya bisa menghambat kinerja legislator, karena adanya tarik ulur sejumlah fraksi untuk mengisi beberapa ketua komisi maupun ketua badan di DPRD Surabaya.
Laila mengatakan, PKB merupakan pemenang kedua perolehan kursi dan jumlah suara hasil Pemilu legislatif 2019 di Surabaya sehingga secara otomatis tentunya mendapatkan jatah ketua komisi B dan ketua badan. Hanya saja, PKB dikabarkan hanya mendapat jatah wakil ketua komisi dan sekretaris komisi.
"Ya, harusnya kita dapat jatah satu ketua komisi dan satu ketua badan serta sekretaris komisi seperti DPRD Surabaya periode 2014-2019. PKB mempunyai tiga unsur pimpinan," ujarnya.
Laila menambahkan, Surabaya perlu mencontoh DPRD Jawa Timur yang sudah bagus dan memenuhi rasa keadilan bagi semua fraksi. Walaupun di DPRD Jatim itu ada usulan menambah komisi karena jumlah anggotanya bertambah dari 100 orang menjadi 120 orang.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata dia, pembentukan AKD di DPRD Jatim dan DPRD Surabaya menggunakan mufakat proporsional.
"Di DPRD Provinsi Jatim hampir tidak ada masalah antar-fraksi. Unsur pimpinan diambil berdasarkan urutan jumlah kursi, bila ada kursi yang sama maka berdasarkan perhitungan jumlah suaranya. Begitu juga dengan penentuan wakil ketua komisi maupun ketua badan dibagi secara proporsional," kata Bendahara DPC PKB Surabaya ini.
Oleh karena itu, lanjut dia, sesuai dengan perolehan kursi dan jumlah suara di DPRD Surabaya, PKB berhak memperoleh jatah kursi ketua komisi maupun ketua badan.
"Fraksi PKB akan terus mendesak Ketua DPRD Surabaya definitif harus mengakomodir suara fraksi PKB. Secara porposional itu merupakan haknya PKB," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019