Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama SMP) negeri maupun swasta di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu lebih mengembangkan kualitas pendidikan setelah Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) dihitung per rombongan belajar (rombel).
"Kenaikan Bopda diformulasikan melalui pembiayaan operasional per rombel, bukan lagi per siswa. Dengan demikian, diharapkan dapat mencukupi biaya operasional per rombel (per kelas) pada masing-masing sekolah. Semestinya, hal ini juga menambah kualitas belajar-mengajar di kelas," kata Wali Kota Risma di Surabaya, Senin.
Menurut dia, anggaran Bopda per rombel tersebut sudah masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2019. "PAK ini sudah disahkan oleh dewan, sehingga sebentar lagi bisa dicairkan," katanya.
Selain itu, Risma juga memastikan bahwa tambahan di PAK itu dipengaruhi oleh adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi guru swasta sebesar Rp1 juta. TPP ini akan diberikan per bulan kepada guru-guru swasta sebagai bentuk apresiasi dari Pemkot Surabaya.
"TPP ini akan langsung ditransfer ke rekening guru masing-masing, tanpa ada perantara. Ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun, tapi karena masih kurang, akhirnya kami tambahkan dalam PAK," ujarnya.
Oleh karena itu, ia memastikan bahwa sekolah swasta akan mendapatkan beberapa bantuan dari APBD, yaitu bantuan seragam bagi siswa mitra warga, tunjangan fungsional guru sebesar Rp300 ribu perbulan dan TPP Rp1 juta perbulan diberikan bagi guru yang belum menerima sertifikasi.
"Tiga item itu yang akan didapatkan, selain Bopda," ujarnya.
Menurut Risma, karena biaya operasional sudah naik dan kesejahteraan guru juga sudah naik, maka dia berharap kualitas pendidikannya juga meningkat. Salah satu indikatornya adalah nilai-nilainya tambah bagus dan harus mengedepankan kejujuran.
"Ini salah satu indikatornya karena di Surabaya ini sudah menggunakan komputer, sehingga integritas pelaksanaan unas terjamin," kata dia.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga berharap tidak ada lagi tarikan-tarikan yang membebani anak yang tidak mampu. Sebab, kata dia, hal ini akan berimplikasi pada anak-anak putus sekolah. Sedangkan Wali Kota Risma juga tidak ingin ada lagi anak Surabaya yang putus sekolah.
"Nah, kalau kualitasnya ditingkatkan dan tidak ada lagi tarikan-tarikan, maka masyarakat dapat memilih sekolah sendiri tanpa harus mencari-cari. Makanya, mulai sekarang kita sudah waktunya ngomong kualitas," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan mengatakan akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan yayasan untuk mendiskusikan mekanisme dengan pola penganggaran per rombel.
"Nanti kita siapkan untuk dikumpulkan semuanya," kata Ikhsan.
Di samping itu, Ikhsan juga memastikan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya, pihaknya terus melakukan berbagai pelatihan kepada guru-guru SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.
"Mereka dilatih bergantian per mata pelajaran, sehingga diharapkan para guru ini semakin berkualitas dalam mengajar anak didiknya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Kenaikan Bopda diformulasikan melalui pembiayaan operasional per rombel, bukan lagi per siswa. Dengan demikian, diharapkan dapat mencukupi biaya operasional per rombel (per kelas) pada masing-masing sekolah. Semestinya, hal ini juga menambah kualitas belajar-mengajar di kelas," kata Wali Kota Risma di Surabaya, Senin.
Menurut dia, anggaran Bopda per rombel tersebut sudah masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2019. "PAK ini sudah disahkan oleh dewan, sehingga sebentar lagi bisa dicairkan," katanya.
Selain itu, Risma juga memastikan bahwa tambahan di PAK itu dipengaruhi oleh adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi guru swasta sebesar Rp1 juta. TPP ini akan diberikan per bulan kepada guru-guru swasta sebagai bentuk apresiasi dari Pemkot Surabaya.
"TPP ini akan langsung ditransfer ke rekening guru masing-masing, tanpa ada perantara. Ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun, tapi karena masih kurang, akhirnya kami tambahkan dalam PAK," ujarnya.
Oleh karena itu, ia memastikan bahwa sekolah swasta akan mendapatkan beberapa bantuan dari APBD, yaitu bantuan seragam bagi siswa mitra warga, tunjangan fungsional guru sebesar Rp300 ribu perbulan dan TPP Rp1 juta perbulan diberikan bagi guru yang belum menerima sertifikasi.
"Tiga item itu yang akan didapatkan, selain Bopda," ujarnya.
Menurut Risma, karena biaya operasional sudah naik dan kesejahteraan guru juga sudah naik, maka dia berharap kualitas pendidikannya juga meningkat. Salah satu indikatornya adalah nilai-nilainya tambah bagus dan harus mengedepankan kejujuran.
"Ini salah satu indikatornya karena di Surabaya ini sudah menggunakan komputer, sehingga integritas pelaksanaan unas terjamin," kata dia.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga berharap tidak ada lagi tarikan-tarikan yang membebani anak yang tidak mampu. Sebab, kata dia, hal ini akan berimplikasi pada anak-anak putus sekolah. Sedangkan Wali Kota Risma juga tidak ingin ada lagi anak Surabaya yang putus sekolah.
"Nah, kalau kualitasnya ditingkatkan dan tidak ada lagi tarikan-tarikan, maka masyarakat dapat memilih sekolah sendiri tanpa harus mencari-cari. Makanya, mulai sekarang kita sudah waktunya ngomong kualitas," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan mengatakan akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan yayasan untuk mendiskusikan mekanisme dengan pola penganggaran per rombel.
"Nanti kita siapkan untuk dikumpulkan semuanya," kata Ikhsan.
Di samping itu, Ikhsan juga memastikan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya, pihaknya terus melakukan berbagai pelatihan kepada guru-guru SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.
"Mereka dilatih bergantian per mata pelajaran, sehingga diharapkan para guru ini semakin berkualitas dalam mengajar anak didiknya," katanya.
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019