BPJS Ketenagakerjaan menggelar monitoring hasil sosialisasi perluasan kepesertaan dan pelayanan di daerah kantong pekerja migran Indonesia (PMI), Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (7/8).
Kegiatan digelar di ruang pertemuan Hotel Crown Victoria dengan melibatkan 19 kelompok pemangku kepentingan terkait pekerja migran mulai dari pejabat BPJS-TK dari pusat hingga daerah, BP3TKI, LTSA, PPTKIS, LSM, tokoh agama/masyarakat hingga relawan dan kepala desa di daerah kantong-kantong pekerja migrant Indonsia.
"FGD ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung hasil kegiatan kinerja pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terhadap PMI, sehingga diperlukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah dilaksanakan selama hampir dua tahun, terhitung sejak 1 Agustus 2017," kata Ketua Dewan Pengawas BPJS-TK, Guntur Witjaksono.
Oleh karenanya, lanjut Guntur, diperlukan mendapatkan informasi dari lapangan dalam bentuk survei langsung kepada peserta program dan pihak-pihak terkait.
"Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait efektifitas kegiatan sosialisasi BPJS TK kepada PMI dari sisi pandang PMI," katanya.
Selain itu, lanjut dia, FGD juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi keluhan-keluhan terkait pelayanan kepada PMI dan penanganannya dari berbagai pihak terkait.
"Dari situ kita ingin mencari solusi atas permasalahan terkait sinergitas dan koordinasi antar institusi di daerah dalam pemberikan pelayanan kepada PMI. Kita juga ingin memperoleh masukan-masukan dari stakeholder terhadap perlindungan kepada PMI dalam meningkatkan pelayanan PMI," ujarnya.
Suasana Focuw Group Discussion (FGD) BPjS Ketenagakerjaan di Tulungagung, Rabu (7/8/1/2019) (Destyan Handri Sujarwoko)
Dikonfirmasi di lokasi yang sama, Ketua Bidang Pelayanan KPKP (Komite Perluasan Kepesertaan dan Pelayanan) BPJS Ketenagakerjaan Eko Darwanto mengatakan bahwa ada empat wilayah yang menjadi fokus sasaran untuk mengembangkan perluasan pelayanan dan kepesertaan.
Empat wilayah kantong PMI dimaksud menurut Eko Darwanto adalah di Kabupaten Cirebon-Indramayu, Tulungagung dan sekitar, Kupang dan terakhir di Cilacap.
"Ini semacam kegiatan mitigasi untuk mendeteksi lebih dini risiko persoalan yang bisa muncul dari para PMI di negara tempat mereka bekerja," kata Eko Darwanto.
Dia menjelaskan, Kupang menjadi salah satu kantong PMI yang menjadi perhatian BPJS-TK. Sebab PMI dari daerah itu diketahui paking banyak masalah yang muncul.
Menurut Eko, pendeteksian dini potensi masalah jika berhasil diidentifikasi lebih awal akan meminimalkan risiko permasalahan saat CPMI (calon pekerja migrant Indonesia) nantinya lolos persyaratan dan dikirim ke negara tujuan dia bekerja.
