Pimpinan Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mendukung penuh kompensasi yang diberikan kepada pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atas padamnya listrik pada Minggu (4/8) di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
"Soal kompensasi saya mendukung penuh dan ini sebagai bentuk tanggung jawab profesional agar tidak terulang lagi," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Senin malam.
Gus Syaikhul, sapaan akrabnya, juga menyarankan adanya penyelidikan utuh yang tidak terkait soal teknis saja, tapi juga non-teknis.
Menurut dia, hal-hal seperti sabotase, serangan cyber dan semacamnya tidak boleh dikesampingkan.
Tak itu saja, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Sidoarjo tersebut mengusulkan adanya perombakan total di tubuh PT PLN.
"Ini bukan sekadar evaluasi, karena pemadaman massal adalah bencana nasional yang terjadi di jantung pemerintahan," ucap wakil ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Sebelumnya, sejak Minggu (4/8) pukul 11.48 WIB, terjadi padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Sementara itu, PT PLN (Persero) menyatakan akan mengikuti peraturan yang berlaku terkait kompensasi yang dapat diberikan kepada pelanggan atas padamnya listrik.
"Mengenai kompensasi kepada masyarakat, sudah ada aturannya Peraturan Menteri ESDM, dan PLN komitmen untuk melaksanakan hal tersebut," kata Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten di Jakarta.
PLN, kata dia, mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Soal kompensasi saya mendukung penuh dan ini sebagai bentuk tanggung jawab profesional agar tidak terulang lagi," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Senin malam.
Gus Syaikhul, sapaan akrabnya, juga menyarankan adanya penyelidikan utuh yang tidak terkait soal teknis saja, tapi juga non-teknis.
Menurut dia, hal-hal seperti sabotase, serangan cyber dan semacamnya tidak boleh dikesampingkan.
Tak itu saja, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Sidoarjo tersebut mengusulkan adanya perombakan total di tubuh PT PLN.
"Ini bukan sekadar evaluasi, karena pemadaman massal adalah bencana nasional yang terjadi di jantung pemerintahan," ucap wakil ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Sebelumnya, sejak Minggu (4/8) pukul 11.48 WIB, terjadi padamnya aliran listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Sementara itu, PT PLN (Persero) menyatakan akan mengikuti peraturan yang berlaku terkait kompensasi yang dapat diberikan kepada pelanggan atas padamnya listrik.
"Mengenai kompensasi kepada masyarakat, sudah ada aturannya Peraturan Menteri ESDM, dan PLN komitmen untuk melaksanakan hal tersebut," kata Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten di Jakarta.
PLN, kata dia, mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019