Pengamat politik sekaligus peneliti Surabaya Survey Center Surokim Abdusalam menilai saran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur agar dilakukan perbaikan hasil keputusan rapat pleno yang memilih Agil Akbar sebagai Ketua Bawaslu Surabaya sudah benar.
"Saran Bawaslu Jatim sudah benar. Para komisioner Bawaslu itu perlu diajari fatsun politik," kata Surokim kepada ANTARA di Surabaya, Jumat.
Menurut Surokim, pernyataan Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin di salah satu media agar dilakukan perbaikan hasil rapat pleno pemilihan Ketua Bawaslu Surabaya, karena atas dasar pertimbangan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik Bawaslu Surabaya yang memberhentikan Hadi Margo sebagai ketua Bawaslu Surabaya dan memberikan peringatan keras terakhir.
Sedangkan Agil diberi sanksi berupa peringatan keras terakhir, sementara tiga anggota lainnya yakni Yaqub Baliiya, Usman dan Hidayat diberi sanksi peringatan. Atas dasar itulah, Ketua Bawaslu Jatim mempertanyakan kenapa Agil yang mendapatkan peringatan keras terakhir terpilih sebagai ketua.
"Secara etis dan fatsun politik itu jauh dan terlihat amat pragmatis. Mental seperti itu sesungguhnya menyedihkan," katanya.
Tentunya, lanjut dia, respek wibawa dan kehormatan Bawaslu Surabaya akan nihil. Jika modal simbolik dan sosial itu nihil, maka kerja seprestatif apapun akan tidak bermakna.
"Dalam bahasa luhur 'wujuduhu ka adamihi', adanya bawaslu sama dengan tidak ada," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo ini.
Konflik tersebut, lanuut dia, mungkin tidak terjadi di internal Bawaslu Surabaya, tapi dengan publik karena mereka abai terhadap etika dan dignity moral publik.
"Mereka akan terus berhadapan dengan daya kritis publik menyangkut kepantasan dan kepatutan moralitas publik jika mereka masih pragmatis. Menurut saya tidak layak mendapat kehormatan," katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Agil Akbar sebelumnya mengatakan pihaknya perlu melakukan evaluasi dan menarik inti dari kekurangan serta peluang dari Pemilu 2019. Selain itu, lanjut dia, termasuk proses memperbaiki kepercayaan publik dan dan komunikasi dengan stakeholder terkait.
"Saya bersama komisioner Bawaslu Surabaya lainnya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Saran Bawaslu Jatim sudah benar. Para komisioner Bawaslu itu perlu diajari fatsun politik," kata Surokim kepada ANTARA di Surabaya, Jumat.
Menurut Surokim, pernyataan Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin di salah satu media agar dilakukan perbaikan hasil rapat pleno pemilihan Ketua Bawaslu Surabaya, karena atas dasar pertimbangan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik Bawaslu Surabaya yang memberhentikan Hadi Margo sebagai ketua Bawaslu Surabaya dan memberikan peringatan keras terakhir.
Sedangkan Agil diberi sanksi berupa peringatan keras terakhir, sementara tiga anggota lainnya yakni Yaqub Baliiya, Usman dan Hidayat diberi sanksi peringatan. Atas dasar itulah, Ketua Bawaslu Jatim mempertanyakan kenapa Agil yang mendapatkan peringatan keras terakhir terpilih sebagai ketua.
"Secara etis dan fatsun politik itu jauh dan terlihat amat pragmatis. Mental seperti itu sesungguhnya menyedihkan," katanya.
Tentunya, lanjut dia, respek wibawa dan kehormatan Bawaslu Surabaya akan nihil. Jika modal simbolik dan sosial itu nihil, maka kerja seprestatif apapun akan tidak bermakna.
"Dalam bahasa luhur 'wujuduhu ka adamihi', adanya bawaslu sama dengan tidak ada," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo ini.
Konflik tersebut, lanuut dia, mungkin tidak terjadi di internal Bawaslu Surabaya, tapi dengan publik karena mereka abai terhadap etika dan dignity moral publik.
"Mereka akan terus berhadapan dengan daya kritis publik menyangkut kepantasan dan kepatutan moralitas publik jika mereka masih pragmatis. Menurut saya tidak layak mendapat kehormatan," katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya Agil Akbar sebelumnya mengatakan pihaknya perlu melakukan evaluasi dan menarik inti dari kekurangan serta peluang dari Pemilu 2019. Selain itu, lanjut dia, termasuk proses memperbaiki kepercayaan publik dan dan komunikasi dengan stakeholder terkait.
"Saya bersama komisioner Bawaslu Surabaya lainnya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019